Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri Nasional. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri Nasional. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan

Tanggamus Genjot Capaian UCJ 2026, Ribuan Pekerja Rentan Sudah Terlindungi

 


 

TANGGAMUS, (GM) -- Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus mendorong percepatan capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) tahun 2026. Hal ini terungkap dalam kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi (monev) yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bapperida Jumat, (24/4/2026).


Kegiatan tersebut diikuti sejumlah OPD, di antaranya Inspektorat, Bapperida, BKAD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas PMD.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanggamus, Doni Sangaji Barisang, menjelaskan bahwa Pemkab Tanggamus telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk mendukung program tersebut.


“Pada tahun 2026, Kabupaten Tanggamus telah menganggarkan sebesar Rp1.099.929.600 untuk perlindungan pekerja rentan,” ujarnya.


Ia merinci, anggaran tersebut terdiri dari belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp654.720.000 dan iuran jaminan kematian sebesar Rp445.209.600.



“Anggaran tersebut sudah direalisasikan sejak Maret 2026 untuk 5.456 pekerja rentan dengan masa perlindungan selama 12 bulan,” jelas Doni.


Tak hanya itu, Pemkab Tanggamus juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan.


“Melalui DBH Sawit, kami juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.080.000 untuk 50 pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.


Menurut Doni, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan pekerja, khususnya yang masuk kategori rentan.


“Kami juga akan menginternalisasikan nomenklatur UCJ ke dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mendukung program nasional ini,” tegasnya.


Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Tanggamus optimistis capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerahnya dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pekerja.

Polres Lampung Barat Gelar Upacara Kesadaran Nasional Dan Kenaikan Pangkat ASN



LAMPUNG BARAT, (GM) -- Polres Lampung Barat menggelar Upacara Kesadaran Nasional sekaligus pelantikan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri di lapangan apel Mapolres setempat, Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat utama dan personel Polres Lampung Barat Jumat, (17/04/2026). 


Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan prosesi kenaikan pangkat bagi ASN Rusmaniah, S.IP., yang resmi beralih dari Golongan II/d menjadi III/a. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja optimal yang telah diberikan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lingkungan Polres Lampung Barat.



Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., menyampaikan bahwa upacara ini merupakan momentum untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan serta memperkuat disiplin personel.


"Kenaikan pangkat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan penghargaan negara atas prestasi dan loyalitas yang tinggi. Kami berharap dengan pangkat yang baru, semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin meningkat," ujar Kompol Abdul Rasyid.


Selain pemberian ucapan selamat kepada personel yang naik pangkat, pimpinan upacara juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat secara langsung oleh seluruh peserta upacara dengan tetap menjaga ketertiban.(humas)

Jelang Hari Buruh Internasional : Polres Lampung Barat Gelar Simulasi Sispam Mako Pastikan Kesiapsiagaan Personel

 


Lampung Barat, (GM) -- Guna memastikan kesiapan personel dan sistem pengamanan internal dalam menghadapi dinamika agenda nasional, Polres Lampung Barat menggelar simulasi Sistem Pengamanan Markas Komando (Sispam Mako), Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dilaksanakan sebagai langkah antisipatif menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Jumat, (03/04/2026). 


Simulasi ini melibatkan seluruh satuan fungsi untuk memantapkan koordinasi, kecepatan respons, serta prosedur pengamanan gerbang dan area vital di lingkungan Mapolres. Personel dilatih untuk sigap menempati titik-titik pengamanan (plotting) sesuai dengan eskalasi ancaman yang mungkin terjadi.


Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa simulasi ini merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan Polri dalam menjamin stabilitas keamanan, baik secara internal maupun di wilayah hukum Lampung Barat.



"Simulasi Sispam Mako ini kami laksanakan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas pokok dan fungsi mereka saat menghadapi situasi darurat. Menjelang Hari Buruh Internasional, kewaspadaan harus ditingkatkan agar operasional pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan aman tanpa gangguan," ujar AKBP Samsu Wirman.


Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya sinergi antar unit serta ketegasan personel dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan, namun tetap mengedepankan sisi humanis. Simulasi ini juga bertujuan untuk memetakan jalur evakuasi dan sistem komunikasi darurat agar berjalan efektif.


Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian simulasi berjalan dengan tertib dan lancar. Kondisi keamanan di Mapolres Lampung Barat dilaporkan dalam keadaan aman terkendali, dan personel telah kembali ke pos pelayanan masing-masing dengan tingkat kewaspadaan yang tetap terjaga.


"Keamanan markas adalah kunci utama sebelum kita turun mengamankan masyarakat. Dengan kesiapan mako yang prima, kami berkomitmen menjaga situasi Kamtibmas di Lampung Barat tetap kondusif selama rangkaian agenda nasional berlangsung," pungkas Kapolres.(humas)

Bupati Lampung Barat Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus Transformasi Infrastruktur, Ekonomi Dan Pelayanan Publik

 


Lampung Barat,(GM) -- Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kabupten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Senin (30/03/2026). 


Pembukaan ditandai dengan pemukulan Kekuhan, kemudian dilanjutkan penanda tanganan berita acara oleh Bupati dan wakil Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus - Mad Hasnurin beserta Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto. 


Bupati Lampung Barat menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah, dengan menekankan transformasi infrastruktur, transformasi ekonomi, dan pelayanan publik sebagai pilar utama menuju Lampung Barat Hebat dan Setia.  


Menurutnya, Musrenbang ini merupakan rangkaian dari proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat Pekon (Desa), kecamatan, hingga Kabupaten yang nantinya akan dilanjutkan tingkat Provinsi. 



"Musrenbang ini menjadi simpul akumulasi dari seluruh proses perencanaan pembangunan, sekaligus wadah untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, serta sinkronisasi dengan program provinsi dan nasional," kata Parosil Mabsus. 


Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Tahun 2025 diantaranya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45%, tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,93%, IPM mencapai 73,14, tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Lampung 2,11%, angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 19,60 poin atau hanya 1 kasus kematian ibu sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 4,51 poin atau 23 kasus kematian bayi.


"Program unggulan serta dukungan pusat dan Provinsi diantaranya pengembangan desa wisata budaya, program Desaku maju, pembangunan infrastruktur wilayah, program Makan Bergizi Gratis 69.492 penerima, 29 SPPG," jelasnya. 


Selain itu, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 135 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan 82 gerai, yang lebih dari 100% ada 4 gerai, yang lebih 90% ada 2 gerai dan 76 gerai lainnya masih di bawah 90%. Sekolah Rakyat yang saat ini dalam tahap persiapan lahan hibah dari provinsi, program ASRI dan pembentukan Satgas hingga pekon dan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB).


Prioritas Rancangan RKPD Kabupaten Lampung Barat 2027 meliputi : Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, transformasi ekonomi inklusif dan hilirisasi, pembangunan infrastruktur strategis dan ramah lingkungan, penguatan inovasi dan kewirausahaan daerah dan penguatan ketahanan pangan dan ekonomi desa. 


Sementara, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto mengapresiasi kepada seluruh perangkat daerah di Lampung Barat yang telah menunjukkan kinerja di tahun 2025 dengan baik, meski mengalami episiensi namun dapat menunjukkan kinerja yang maksimal. 


Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan peran aktif seluruh pihak. "Mari kita sinergikan langkah menuju Lampung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," tutupnya.

DPRD Gelar Rapat Paripurna Jelang HUT Tanggamus Ke-29

 



Suasana khidmat menyelimuti ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus saat Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Tanggamus, Jumat (27/3/2026).


Momentum sakral ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi refleksi perjalanan panjang daerah sejak berdiri pada 21 Maret 1997, sekaligus peneguhan komitmen bersama untuk melanjutkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.


Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga insan pers. Hadir pula mewakili Gubernur Lampung, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Binarti Bintang. Tampak juga Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Wakil Bupati Agus Suranto, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Dandim 0424/Tanggamus, perwakilan Kapolres Tanggamus, Kajari Tanggamus Subari Kurniawan, Sekretaris Daerah Suaidi, pimpinan partai politik, kepala OPD, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.


Dalam suasana penuh kebersamaan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanggamus, Rangga Putra Hakim, mengajak seluruh hadirin untuk memaknai peringatan HUT ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus momentum mempererat silaturahmi.


Ia menegaskan bahwa hari jadi daerah bukan sekadar perayaan simbolik, melainkan ruang refleksi terhadap capaian dan tantangan pembangunan yang masih harus diselesaikan secara bersama.


“Melalui peringatan ini, mari kita satukan langkah dan gerak untuk terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang kita cintai,” ujarnya dengan penuh harap.


Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa meskipun berbagai kemajuan telah diraih, Kabupaten Tanggamus masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius.


Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, sektor pertanian, penguatan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi utama menuju daerah yang lebih maju dan berdaya saing.


Sementara itu, Bupati Tanggamus, H. Moh. Saleh Asnawi, dalam pidatonya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna istimewa tersebut. Ia membuka sambutannya dengan ucapan selamat ulang tahun ke-62 kepada Provinsi Lampung, sekaligus menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah provinsi dan kabupaten.


Menurutnya, kolaborasi tersebut telah memberikan dampak signifikan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan di wilayah Tanggamus.


Pada momentum HUT ke-29 ini, Bupati juga memberikan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kondisi daerah yang aman dan kondusif merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.


Mengusung tema “Dengan Semangat Kerja Jalan Lurus Kita Wujudkan Tanggamus yang Maju dan Sejahtera”, Bupati menekankan pentingnya integritas, kejujuran, serta sinergi lintas sektor dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.


Nilai kearifan lokal “Begawi Jejama” atau bekerja bersama, menurutnya, harus terus dijaga dan dijadikan semangat utama dalam setiap langkah pembangunan.


Dalam paparannya, Bupati membeberkan sejumlah capaian membanggakan yang berhasil diraih Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Di antaranya keberhasilan menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Lampung tahun 2025, serta diraihnya predikat Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Tak hanya itu, Tanggamus juga memperoleh penghargaan inovasi dari televisi nasional, yang semakin mengukuhkan posisi daerah sebagai salah satu kabupaten yang progresif dalam mendorong inovasi pemerintahan.


Dari sisi ekonomi, tren positif juga terus ditunjukkan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tercatat meningkat menjadi 4,52 persen. PDRB per kapita turut mengalami kenaikan hingga mencapai Rp33,05 juta.


Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,1 persen, dengan target optimistis turun di bawah 10 persen pada tahun 2026.


Meski demikian, Bupati tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama, di samping pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, penanganan stunting, serta percepatan pembangunan infrastruktur.


Di sektor ekonomi, Bupati secara khusus menyoroti pentingnya hilirisasi produk unggulan daerah. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun strategi konkret dalam mengembangkan komoditas unggulan, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga membangun kemitraan investasi yang berkelanjutan.


“Pembangunan tidak cukup hanya dari apa yang kita lakukan, tetapi dari masalah apa yang berhasil kita selesaikan,” tegasnya, menandaskan arah kebijakan pembangunan ke depan.


Menutup sambutannya, Bupati juga mengimbau seluruh instansi pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan lambang resmi Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1997, sebagai bentuk menjaga identitas dan keseragaman simbol daerah.


berharap, peringatan HUT ke-29 ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi benar-benar menjadi momentum evaluasi, introspeksi, dan penguatan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Tanggamus ke arah yang lebih maju, adil dan sejahtera.

Arus Balik Terkendali : Polda Lampung Kawal 77.751 Kendaraan Di Bakauheni



Lampung,(GM) -- Arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, terpantau lancar dan terkendali. Polda Lampung melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) berhasil mengawal pergerakan puluhan ribu kendaraan tanpa hambatan berarti selama Operasi Ketupat Rabu, (25/3/2026).


Berdasarkan data Ditlantas Polda Lampung, sebanyak 77.751 unit kendaraan menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni dalam periode 22 hingga 24 Maret 2026 pukul 08.00 WIB. Jumlah ini setara 36,46 persen dari total arus mudik yang sebelumnya mencapai 213.940 kendaraan.


Pergerakan arus balik juga diikuti 298.192 penumpang, dengan rincian 28.666 pejalan kaki dan 269.526 penumpang di dalam kendaraan. Seluruh pergerakan tersebut dilayani 382 trip kapal selama tiga hari.


Sementara itu, kendaraan yang menyeberang didominasi sepeda motor sebanyak 37.017 unit, disusul roda empat 39.344 unit, serta 1.390 unit bus.


Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol N. Dedy Arifianto mengatakan, kelancaran arus balik tidak lepas dari kesiapan personel dan strategi pengamanan yang matang di lapangan.


“Seluruh personel kami siagakan penuh untuk memastikan arus kendaraan menuju pelabuhan tetap lancar, aman, dan tidak terjadi penumpukan panjang,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).


Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas arus penyeberangan.


“Kami terus bersinergi dengan ASDP, TNI, dan seluruh stakeholder agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal selama arus balik,” katanya.


Selain itu, Ditlantas Polda Lampung juga memfasilitasi pembelian tiket kapal secara manual di sejumlah titik untuk mengurangi kepadatan di pelabuhan.


“Kami siapkan layanan penjualan tiket manual di Rest Area KM 20B, 33B, dan 49B. Selain itu, di jalur arteri lintas tengah tersedia di Pos Pam Lamsel Expo, serta di lintas timur di Pos Pam Gayam dan Pos Pam Rumah Makan Tiga Saudara,” jelasnya.


Langkah ini dilakukan untuk memecah antrean kendaraan dan mempercepat proses masuk pelabuhan.


“Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan titik pembelian tiket yang telah disediakan agar tidak terjadi penumpukan di kawasan pelabuhan,” tambahnya.


Dirlantas juga mengingatkan pemudik agar tetap disiplin selama perjalanan arus balik.


“Kami mengimbau seluruh pemudik untuk selalu mematuhi arahan petugas di lapangan, menjaga kondisi fisik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima demi keselamatan bersama,” tegasnya.


Polda Lampung juga memprediksi puncak arus balik kedua Lebaran 2026 akan terjadi pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu, 28–29 Maret 2026. Lonjakan volume kendaraan diperkirakan meningkat signifikan sehingga masyarakat diminta mengatur waktu perjalanan lebih awal.


Keberhasilan pengamanan arus balik ini menegaskan komitmen Polda Lampung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas nasional pada momentum Lebaran 2026.

Gerakan Pangan Murah Di Gisting, Warga Antusias Beli Bahan Pokok

 


Tanggamus,(GM) -- Polres Tanggamus menggelar Gerakan Pangan Murah Polri Serentak melalui kegiatan bazar atau pasar murah yang berlangsung di Balai Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. dan disambut antusias masyarakat sekitar Kecamatan Gisting Jumat, (13/3/2026).


Kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut merupakan hasil kerja sama Polres Tanggamus dengan Perum Bulog dalam rangka membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.


Gerakan Pangan Murah Polri Serentak ini dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.


Dalam kegiatan tersebut, Polres Tanggamus menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Bahan pokok yang dijual di antaranya beras SPHP sebanyak 200 sak kemasan 5 kilogram dengan harga Rp55.000 per sak, gula pasir sebanyak 120 sak kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500, serta minyak goreng sebanyak 50 dus atau sekitar 600 liter yang dijual dalam kemasan 2 liter dengan harga Rp29.000.


Sejak pagi hari, masyarakat terlihat memadati lokasi bazar di Balai Pekon Gisting Bawah untuk membeli bahan pokok dengan harga lebih murah. Warga dari berbagai pekon di sekitar Kecamatan Gisting datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan tersebut.



Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan Perum Bulog ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.


“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, khususnya di Kabupaten Tanggamus,” kata AKBP Rahmad Sujatmiko.


Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai program sosial.


“Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” tandasnya.


Salah satu warga, Ikbalilahi Kurniawan mengucapkan terima kasih atas gelaran pasar murah tersebut sebab harga yang dijual sangat murah dibandingkan di pasaran.


“Semoga Polres Tanggamus selalu sukses dan kegiatan ini juga dapat terus dilaksanakan dengan diperbanyak untuk masyarakat yang lain, sebab sangat membantu masyarakat,” ucapnya.


Senada dengan Ikbal, warga lainnya Erni, warga Blok 3 Gisting, juga mengapresiasi kegiatan tersebut. “Semoga Polres Tanggamus semakin maju dan membanggakan masyarakat,” tegasnya.


Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Gudang  Perum Bulog Lampung di Rantau Tijang Diki, Staf Ahli Bupati Tanggamus Gigih Rudiansyah dan Samjuniston, Camat Gisting, pejabat utama Polres Tanggamus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Forum Perangkat Daerah Pesisir Barat 2026 Dibuka : Fokus Susun Renja 2027 Berbasis Potensi Daerah

 

Pesisir Barat,(GM) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Batu Gukhi, Gedung Marga Sai Batin Rabu (11/3/2026).

Forum tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pengembangan Daerah Berkualitas Melalui Produktivitas Berbasis Potensi Daerah.” Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ir. Arman Achyuni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM., SH., MM, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta para pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir. Arman Achyuni, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2027. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui forum ini diharapkan terbangun sinkronisasi dan sinergi antara dokumen RKPD dengan Renja perangkat daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Selain itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kelemahan baik dalam aspek perencanaan maupun penganggaran. Oleh karena itu, Bupati Pesisir Barat memberikan beberapa penekanan kepada seluruh perangkat daerah.

Di antaranya, setiap program dan kegiatan yang disusun harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.”

Selanjutnya, penyusunan program juga harus menerapkan prinsip “money follow priority”, yaitu penganggaran yang difokuskan pada program prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setiap kegiatan juga diharapkan memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals (SDGs), usulan Musrenbang kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Perangkat daerah juga diminta untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam merumuskan kegiatan, memperkuat sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta berupaya mencari sumber pendanaan di luar APBD kabupaten, baik melalui APBD provinsi maupun APBN.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, seluruh perangkat daerah juga diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Mengakhiri sambutannya, Bupati Pesisir Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra secara resmi membuka kegiatan tersebut.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujarnya.

Melalui forum ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyusun program kerja yang terarah, terukur, dan sinergis, guna mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan Pesisir Barat yang amanah, maju, dan sejahtera. 

Perkuat Sinergi Nasional Pengamanan Idul Fitri 1447 H, Kapolda Lampung Pimpin Rakor Lintas Sektoral



Bandar Lampung, (GM) -- Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Senin (9/3/2026).


Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara Polri, TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait dalam mengamankan mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran.


Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri merupakan operasi kemanusiaan berskala nasional yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi pengamanan kamtibmas, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.


“Pengamanan Idul Fitri bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Kapolda Lampung dalam arahannya.


Dalam rakor tersebut dipaparkan berbagai langkah strategis pengamanan yang difokuskan pada pengendalian arus mudik dan balik, pengamanan pusat keramaian masyarakat, serta pengawasan terhadap objek vital nasional di wilayah Provinsi Lampung.



Tercatat sebanyak 4 pelabuhan, 3 bandara, 15 stasiun, 16 terminal, 209 objek wisata, 3.832 masjid, serta 2.276 lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri menjadi titik prioritas pengamanan selama periode operasi Lebaran.


Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Lampung akan mendirikan sebanyak 93 pos pengamanan yang terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 19 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, serta 16 Posko Bencana yang tersebar di berbagai titik strategis jalur mudik.


Berdasarkan analisis dan pemetaan yang dilakukan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 13 hingga 17 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 hingga 28 Maret 2026.


Sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu fokus utama pengamanan. Berdasarkan data kesiapan dari KSOP dan ASDP, pelabuhan tersebut memiliki kapasitas parkir hingga 6.919 kendaraan kecil dengan daya angkut mencapai 31.986 kendaraan per hari yang didukung oleh puluhan armada kapal penyeberangan.


Selain itu, disiapkan pula sejumlah pelabuhan alternatif seperti PT Bandar Bakau Jaya (BBJ), PT Wika Beton, serta PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagai langkah kontinjensi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun balik.


Rakor juga membahas langkah mitigasi terhadap potensi bencana dan kecelakaan laut di wilayah Selat Sunda, termasuk kesiapan personel SAR, kapal patroli, ambulans, hingga dukungan helikopter untuk operasi evakuasi darurat.


Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, akan diterapkan skema rekayasa lalu lintas serta pemanfaatan buffer zone atau kantong parkir di sejumlah titik strategis di jalur tol maupun jalur arteri menuju Pelabuhan Bakauheni.


Melalui rakor lintas sektoral ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kesiapan operasional guna memastikan penyelenggaraan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di wilayah Provinsi Lampung berjalan aman, lancar, dan kondusif

Pengusaha Muda Kelahiran Lampung Mengalami Kecelakaan : Kini Masih Dalam Perawatan Intensif Di RS JIH Yogyakarta

 


Yogyakarta, (GM) -- Pemilik Surya Group, produsen rokok HS Magelang Muhammad Suryo saat ini masih dirawat intensif di RS JIH Yogyakarta.

Suryo mengalami kecelakaan maut saat mengendarai motor Harley Davidson bersama istrinya, Anis Syarifah. 

Moge yang dikendarai menabrak pengendara motor Yamaha Jupiter M  di Jalan Nasional Purworejo-Wates, tepatnya perempatan dekat BRI Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Minggu sore (1/3/2026).

Akibat kejadian itu, sang istri Anis Syarifah, meninggal dunia.

Sedangkan pengendara Jupiter MX, seorang laki-laki warga sekitar TKP yang belum diketahui identitasnya, berboncengan dengan anaknya mengalami luka-luka dan diawat di RSUD Wates

Lalu siapa sosok Muhammad Suryo?

Muhammad Suryo adalah pengusaha kelahiran Lampung, 27 Maret 1984.

Masa kanak-kanaknya hingga SMA dihabiskan di Lampung Timur, sebelum orang tuanya harus migrasi ke Bengkulu.Kemudian ia melanjutkan pendidikan sarjana di Yogyakarta sekaligus tempat merintis bisnisnya.


Berawal dari usaha air isi ulang, berkembang ke bisnis konstruksi, minyak dan gas, properti, hingga maskapai penerbangan Fly Jaya.

Pada 2024, Suryo membuka pabrik rokok HS di Salam, Kabupaten Magelang.

Ia memulai dengan hanya 30 buruh linting Keuletannya menjadikan HS berkembang pesat.


Beliau dikenal memiliki pola perekrutan karyawan yang unik tak peduli ijazah yang penting kemauan belajar.

Dalam menerima karyawan, Suryo tidak mensyaratkan pendidikan minimal, batas usia, atau bahkan pengalaman.

“Itu karena ingat diri saya sendiri yang mulai dari nol tanpa koneksi dan pengalaman. Banyak orang menganggur karena terbentur pengalaman kerja, maka saya ingin memberi kesempatan pada yang mau belajar,” ujarnya.


Setelah sukses membangun pabrik rokok di Magelang, pengusaha sukses ini tak lupa pada tanah kelahirannya, Dia pun mewujudkan baktinya dengan membangun pabrik rokok seluas dua hektare di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur.

Saat ini proses pembangunan pabrik baru HS telah dimulai.


Pria kelahiran Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, itu menargetkan pabrik bisa beroperasi tahun ini.

“Targetnya Maret pabrik sudah jadi dan April mulai perekrutan karyawan, kita membutuhkan 3000 tenaga kerja,” katanya


Pemilihan Lampung bukan hanya karena tanah kelahiran Suryo, tapi juga untuk memberi ruang untuk membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lampung.

“Semoga kehadiran HS dapat bermanfaat bagi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Alumni SMPN 2 Tanjung Bintang, Lampung Selatan itu.


Alasan membangun pabrik di Lampung Timur, lanjut Suryo, karena ia ingin melihat daerah tempatnya lahir berkembang.

"Sejak saya kecil dulu di sana tingkat penganggurannya tinggi, teman-teman saya dulu banyak merantau di Jakarta. Maka biar teman-teman di sana bisa bekerja, saya ingin berkontribusi dengan pabrik HS,” katanya.

Seperti juga di Magelang, Suryo mengatakan akan memprioritaskan warga sekitar pabrik sebagai karyawan.

Termasuk juga memberi kesempatan pada pekerja disabilitas. Untuk meningkatkan skill, para pekerja akan dilatih tenaga professional. Mulai cara memilih daun tembakau, melinting hingga memahami standar mutu rokok. “Kami juga memberi uang saku tiga ratus ribu rupiah selama proses training,” katanya.


Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan motor Harley Davidson dan sepeda motor Jupiter MX, terjadi di Jalan Nasional Purworejo-Wates, tepatnya perempatan dekat BRI Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Minggu sore (1/3/2026).

Berdasar sumber di lapangan, terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Muhammad Suryo, yang dikenal sebagai pemilik rokok ‘HS’ mengendarai moge berboncengan dengan istrinya, Anis Syarifah, 41.

Sedangkan pengendara Jupiter MX, seorang laki-laki warga sekitar TKP yang belum diketahui identitasnya, berboncengan dengan anaknya.


Seorang saksi

DPP FJI Kecam Pernyataan Menteri Agama Yang Anggap Zakat Tidak Populer

 


Yogyakarta, (GM) -- Beredarnya video pernyataan menteri Agama K.H.Nasarudin Umar, dalam sebuah kanal YouTube CNBC Indonesia, yang menyiarkan Kelola Dana Umat, dimana dalam pernyataan trrsebut Menteri Agama menyampaikan bahwa negara yang mau maju harus meninggalkan zakat karena tidak populer Sabtu, (28/2/2026).


Pernyataan tersebut membuat Ketua DPP FJI Yogyakarta mengecam pernyataan tersebut. 

Sehubungan dengan pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia (KH Nasaruddin Umar) yang menyebutkan bahwa zakat "tidak populer", kami Dewan Pimpinan Pusat Front Jihad Islam (DPP FJI) menyampaikan tanggapan sebagai bentuk protes, keberatan terhadap Statment Mentri Agama terkait zakat tidak populer.


1. Bahwa Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki dasar teologis, yuridis, dan sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, zakat bukan sekadar persoalan popularitas, melainkan kewajiban agama yang melekat bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat (muzaki). Dalam praktiknya, potensi zakat di Indonesia sangat besar dan terus menunjukkan peningkatan penghimpunan dari tahun ke tahun melalui berbagai lembaga resmi.


2. Bahwa apabila terdapat pandangan bahwa zakat belum optimal atau belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional, hal tersebut seharusnya. menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat literasi zakat, tata kelola, transparansi, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan, bukan dimaknai sebagai kurangnya minat masyarakat terhadap zakat itu sendiri.


3. Bahwa kami memandang penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk terus mendorong edukasi, inovasi digitalisasi pengumpulan zakat, serta sinergi dengan lembaga amil zakat agar kepercayaan publik


semakin meningkat. Dengan langkah tersebut, zakat dapat berperan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat


4. Bahwa Narasi yang berkembang di ruang publik hendaknya disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah ummat. Zakat adalah instrumen ibadah sekaligus sosial ekonomi yang telah terbukti membantu mustahik dan memperkuat solidaritas sosial


Demikian tanggapan ini kami sampaikan sebagai bentuk protes, keberatan sekaligus. masukan konstruktif. Besar harapan kami agar pengelolaan zakat di Indonesia semakin maju, profesional, dan memberi manfaat luas bagi bangsa dan negara. tutup Abdurrahman selaku Ketua DPP FJI Yogyakarta.

(Rls/Ant).

Lanal Yogyakarta Gelar Program Laut Bersih di Pantai Samas Bentuk Lestarikan Ekosistem Pesisir



Yogyakarta, (GM) -- Cuaca bukan menjadi penghalang bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan Program Laut Bersih (Prolasih) di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Jumat (27/02/2026).


Kegiatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun diguyur hujan sebagai wujud kepedulian dan komitmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan laut dan pesisir, sekaligus melaksanakan Taklimat Presiden RI Program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).



Pelaksanaan Prolasih melibatkan prajurit dan PNS TNI AL, Ibu Jalasenastri, prajurit Koramil Sanden, Satpolairud Bantul, serta masyarakat setempat. Sasaran kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah di sepanjang area pantai dan lingkungan sekitarnya guna mengurangi pencemaran laut, khususnya sampah plastik yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.


Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel Marinir Hafied Indarwan, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan Program Laut Bersih merupakan program rutin TNI AL yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat tidak menyurutkan semangat seluruh peserta untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim.


Melalui kegiatan Prolasih ini, diharapkan terwujud lingkungan Pantai Samas yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sekaligus memperkuat sinergi antara TNI AL dan masyarakat dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir.(Rls/Ant)

Satgas Pangan Polres Tanggamus Bersama Bapanas Lakukan Saber Harga Sembako Di Pasar Kota Agung

 


Tanggamus, (gerakmedia.com) -- Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan harga dan keamanan pangan di daerah guna mencegah lonjakan harga serta praktik penimbunan bahan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui Satgas Pangan yang bersinergi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI dan aparat kepolisian Senin, (9/2/2025).


Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Satgas Pangan Polres Tanggamus bersama Tim Bapanas RI melaksanakan kegiatan Sapu Bersih (Saber) pelanggaran harga, mutu, dan keamanan pangan di Pasar Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. 


Kegiatan ini melibatkan Satgas Pangan Kabupaten Tanggamus, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag, serta unsur Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus. Tim turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang.


Dari hasil pengawasan di lapangan, sejumlah komoditas strategis terpantau dijual dengan harga bervariasi. Untuk komoditas beras, beras lokal tercatat Rp12.400 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras premium Rp14.900 per kilogram.


Sementara itu, harga minyak goreng premium berada di angka Rp42.000 per dua liter, sedangkan minyak goreng medium dan minyak goreng curah masing-masing dijual Rp17.000 per liter.


Pada komoditas hortikultura, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau sama-sama dijual Rp55.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp40.000 per kilogram.



Untuk kebutuhan protein, telur ayam ras tercatat Rp28.000 per kilogram, telur bebek Rp5.000 per butir, dan telur ayam kampung Rp2.500 per butir. Adapun daging ayam broiler dijual Rp28.000 per kilogram, sementara harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram.


Selain itu, harga bawang putih terpantau Rp40.000 per kilogram dan bawang merah Rp35.000 per kilogram. Komoditas gula dan tepung terigu juga relatif stabil, dengan gula kemasan Rp17.000 per kilogram, gula eceran Rp16.000 per kilogram, serta tepung terigu kemasan Rp12.000 per kilogram.


Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Khairul Yassin Ariga, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.


“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar di pasar,” kata AKP Khairul Yasin mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H.


Ia menambahkan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan yang kerap diiringi dengan peningkatan permintaan dan fluktuasi harga pangan.


Satgas Pangan juga menghimbau para pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan masyarakat. 


"Kami berharap langkah ini mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Tanggamus," tandasnya.


Sementara itu, menurut Ari, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Kota Agung bahwa ada sejumlah barang mengalami kenaikan rata-rata Rp2 ribu dibanding pekan sebelumnya.


"Ada kenaikan Rp2 ribu seperti bawang merah dari Rp32 ribu saat ini Rp35 ribu, bawang putih dari Rp38 ribu saat ini Rp40 ribu," ucapnya.

Dukung Swasembada Pangan, Polres Pesisir Barat Kembali Melakukan Penanaman Jagung

 


Pesisir Barat, (gerakmedia.com) -- Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Polres Pesisir Barat kembali melaksanakan kegiatan penanaman jagung. Pada Rabu, (28/1/2026).


Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.


Penanaman jagung tersebut dilaksanakan di lahan yang telah disiapkan seluas kurang lebih 4 hektar tepatnya di wilayah pemangku sukarame pekon way jambu kec. Pesisir Selatan diikuti oleh jajaran personel Polres Pesisir Barat bersama pihak terkait. 


Selain sebagai upaya pemanfaatan lahan produktif, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengembangkan sektor pertanian.


Mewakili Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., Kabag SDM AKP Edward Panjaitan menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang bertujuan mendukung ketersediaan pangan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan wujud nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat.


“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung swasembada pangan serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada secara optimal,” ujarnya.


Polres Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Satlantas Polres Tanggamus Cek Jalan Berlubang Dan Titik Rawan Laka Di Jalinbar



Tanggamus, (gerakmedia) -- Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan Dinas Perhubungan Tanggamus melakukan pengecekan kondisi jalan di sepanjang Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Kabupaten Tanggamus, Selasa (27/1/2026).


Kegiatan difokuskan pada pengecekan jalan berlubang, titik rawan kecelakaan lalu lintas, serta daerah rawan longsor, khususnya di wilayah Jalinbar Batu Kramat. 


Hasil pengecekan diketahui sejumlah titik jalan berlubang yang selanjutnya didatakan, didokumentasikan guna pelaporan kepada BPJN.


Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Rudi Khibiyantoro, S.Pd., M.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak.



“Kami melakukan pendataan terhadap jalan berlubang, titik rawan kecelakaan, serta lokasi rawan longsor di sepanjang Jalinbar Tanggamus untuk segera ditindaklanjuti,” kata AKP Rudi Khisbiyantoro mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H.


Menurutnya, hasil pengecekan lapangan langsung dilaporkan kepada pihak BPJN Lampung agar segera dilakukan perbaikan. 


“Kami telah melaporkan kepada BPJN terkait sejumlah titik jalan berlubang dan lokasi rawan longsor yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ini penting demi keselamatan masyarakat,” tambah AKP Rudi.


Kesempatan itu, Kasat mengimbau para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas di jalur Lintas Barat, terutama di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan longsor. 


"Kami terus berkomitmen terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar di wilayah Tanggamus," tandasnya.

Mahasiswa Hukum Unila Juara Nasional Lomba Dakwaan Lingkungan Hidup

 


Tanggamus, (GM) -- Ketiganya Mahasiswa Sri Fatma Delya NPM 2312011581, Viranaila Nurul Ulya NPM 2412011104 dan Nasywa Putri NPM 2412011420 dari Legal Writing Development Community (UKM LWDC) Fakultas Hukum Unila berpose usai menyabet juara nasional Lomba Dakwaan Hukum Rabu, (21/01/2026). 


Universitas Lampung  kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tiga mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unila berhasil meraih juara pertama Lomba Pembuatan Dakwaan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi yang digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).


Ketiga mahasiswa tersebut adalah Sri Fatma Delya, Viranaila Nurul Ulya, dan Nasywa Putri, yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Legal Writing Developmen Community (UKM LWDC) FH Unila. Mereka sukses mengungguli finalis lain dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada babak final pembacaan dakwaan yang berlangsung secara luring di UMY.


Prestasi ini terasa istimewa karena diraih melalui proses yang tidak mudah. Selain waktu persiapan yang terbatas, ketiganya harus menyusun berkas dakwaan dari lokasi yang berbeda-beda. Ulya berada di Tanggamus, Fatma di Batam, sementara Nasywa di Lampung Timur.



“Awalnya kami mendapat informasi lomba penulisan esai dan dakwaan. Kami bertiga sepakat memilih kategori penulisan dakwaan, dengan dua topik yang ditentukan panitia: tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup. Kami memilih fokus pada tindak pidana lingkungan hidup,” ujar Viranaila Nurul Ulya.


Pada tahap awal, puluhan tim dari berbagai universitas di Indonesia mengirimkan berkas dakwaan. Namun, hanya tiga tim yang lolos ke babak final, yakni dari Universitas Trisakti, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Lampung.


“Jujur kami tidak berekspektasi bisa lolos. Apalagi proses penyusunan berkas dilakukan jarak jauh,” tutur Ulya.


Situasi semakin menantang ketika pengumuman finalis sempat diundur, sementara jadwal pelaksanaan final tetap berjalan sesuai rencana. Alhasil, persiapan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.


“Kami benar-benar mepet. Persiapan materi presentasi dan PowerPoint dilakukan sambil perjalanan ke Jogja. Satu hari perjalanan kami manfaatkan untuk menghafal dan mematangkan presentasi,” tambahnya.


Sri Fatma Delya menjelaskan, dakwaan yang mereka susun mengangkat kasus yang relevan dengan kondisi nyata di Indonesia, khususnya di Sumatera. Kasus tersebut berkaitan dengan aktivitas perseroan terbatas tanpa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang berdampak pada bencana banjir hingga menimbulkan korban jiwa.


“Kami menggunakan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelas Nasywa.


“Kasusnya sangat dekat dengan realitas yang terjadi dengan bencana alam di Sumatera, jadi konsep kasus itu terhadap kegiatan Perseroan terbatas yang dilakukan tanpa adanya IUPHHK yang menyebabkan bencana banjir, mirip banget sama kejadian di Sumatera yang terdapat korban jiwa dalam perkaranya yang menggunakan pasal 98 ayat 3 undang-undang nomer 32 Tahun 2029 tentang PPLH,“ ujar Nasywa menambahkan.


Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi ketiga mahasiswa, tetapi juga memperkuat reputasi Fakultas Hukum Unila di tingkat nasional. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa FH Unila memiliki kapasitas, kepekaan isu, dan kemampuan analisis hukum yang kompetitif di kancah nasional.

Parosil Harap Geothermal Suoh–Sekincau Jadi Motor Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

 


Lampung Barat, (GM) -- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menggandeng PT Star Energy upaya untuk mengeksplorasi potensi panas bumi (geothermal) Suoh-Sekincau, Selasa (20/01/2026). 


Kerja sama tersebut dinilai Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. 


Sebab, pengembangan proyek geothermal tersebut tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.


Salah satu manfaat yang akan dirasakan masyarakat adalah potensi peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang ke depan akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Dikatakan Parosil Mabsus, pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa kehadiran investasi di sektor geothermal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat Lampung Barat.


"Kami ingin investasi ini benar-benar membawa dampak positif, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun melalui kontribusi langsung untuk masyarakat, terutama di wilayah sekitar proyek," kata Parosil Mabsus. 


Sebagai kepala daerah, Parosil Mabsus meminta dukungan kepada lapisan masyarakat, pasalnya, dengan dukungan masyarakat dan pengawasan yang berkelanjutan, proyek geothermal Suoh–Sekincau diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat secara berkelanjutan. 


Langkah yang diambil Pemerintah Daerah mendapat apresiasi dari lapisan masyarakat, menurut Dedi salah satu warga, proyek strategis nasional di sektor panas bumi ini membuka harapan baru bagi masyarakat.


"Lampung Barat selama ini memiliki potensi energi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah. Kalau dikelola dengan baik, geothermal ini bukan hanya soal listrik, tapi juga dampaknya ke pembangunan daerah. Kami sebagai warga tentu berharap hasilnya bisa dirasakan langsung, terutama untuk kesejahteraan masyarakat," terangnya. 


Tak hanya itu, Dedi juga berharap keberadaan proyek geothermal mampu menciptakan efek berganda, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun peningkatan kualitas layanan publik di wilayah sekitar lokasi proyek.

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolda Lampung Raih Penghargaan Presiden Prabowo Subianto

 


Bandar Lampung, (GM) -- Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menerima Penghargaan Swasembada Pangan dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).


Penghargaan "Satyalancana Wira Karya" tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Polda Lampung dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, khususnya melalui pengamanan, pendampingan, serta sinergi lintas sektor di wilayah Provinsi Lampung.


Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polda Lampung dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian.


“Penghargaan Swasembada Pangan ini menjadi bukti komitmen Bapak Kapolda Lampung beserta jajaran dalam mendukung program nasional ketahanan pangan, mulai dari pengamanan distribusi, pendampingan petani, hingga menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif bagi sektor pertanian,” ujar Yuni.



Lanjut Yuni, Provinsi Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam memastikan kelancaran produksi hingga distribusi hasil pertanian.


Menurutnya, Kapolda Lampung secara konsisten mendorong jajaran Polres hingga Polsek untuk aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani dalam menjaga stabilitas pangan.


“Bapak Kapolda Lampung selalu menekankan pentingnya peran Polri hadir di tengah masyarakat, khususnya petani, agar program swasembada pangan berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.


Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polri, para Kapolda, serta pimpinan kementerian terkait. Dalam acara tersebut, Presiden RI secara simbolis melakukan panen raya dan meluncurkan capaian swasembada pangan nasional.


“Polda Lampung berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat,” tandas mantan Kapolres Metro tersebut.

Konferensi Pers Rilis Akhir Tahun 2025, Polres Tanggamus Paparkan Capaian Kinerja Dan Strategi Kamtibmas

 


Tanggamus, (GM) -- Polres Tanggamus menyampaikan Rilis Akhir Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja sepanjang tahun, meliputi penanganan kriminalitas, pemberantasan narkoba, keselamatan lalu lintas, hingga dukungan program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat Rabu, (31/12/2025).


Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres, para Kabag, Kasat, Kasi Humas serta Kapolsek jajaran, yang digelar di Aula Paramasatwika. 


Kapolres AKBP Rahmad Sujatmiko memaparkan, pada bidang kriminalitas, sepanjang tahun 2025 Polres Tanggamus menangani 436 perkara tindak pidana, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 428 perkara, atau mengalami kenaikan sekitar 2 persen.


Di bidang narkoba, Satresnarkoba Polres Tanggamus selama tahun 2025 menangani 103 kasus narkotika, meningkat sekitar 24,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari pengungkapan tersebut, aparat mengamankan 123 orang pelaku. 



"Selain itu, dalam Operasi Antik Krakatau 2025, Polres Tanggamus menangani 21 kasus narkoba dengan tingkat keberhasilan operasi mencapai 100 persen," paparnya.


Sementara pada bidang lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas selama tahun 2025 tercatat sebanyak 131 kejadian. Korban meninggal dunia mencapai 49 orang, korban luka berat 71 orang, dan korban luka ringan 93 orang, dengan kerugian materiil sekitar Rp424,5 juta. 


Pada aspek penegakan hukum, jumlah tilang tercatat sebanyak 315 perkara, sedangkan teguran mencapai 14.476 teguran.


Selain tugas penegakan hukum, Polres Tanggamus juga aktif mendukung program ketahanan pangan nasional melalui program penanaman jagung seluas 477 hektare. 


"Hingga akhir tahun 2025, program tersebut telah mencapai 100 persen tanam dan panen, dengan hasil panen jagung sebanyak 2.268 ton," ujarnya.


Terkait bidang pemenuhan gizi, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Tanggamus menyiapkan layanan pemenuhan gizi yang menyasar 3.451 siswa dari 32 sekolah.


"Saat ini progres pembangunan fasilitas mencapai 100 persen yang berlokasi di Dusun Talang Tebat, Pekon Tekad, Pulau Panggung," tegasnya.


Dalam sesi wawancara, Kapolres AKBP Rahmad Sujatmiko, menegaskan komitmen jajarannya dalam pemberantasan narkoba hingga ke akar permasalahan.


Menurutnya, pengungkapan bandar narkoba hingga ke hulu memang kerap menghadapi kendala dan terkadang terputus. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan upaya kepolisian.


“Memang kadang ada yang terputus, biasanya karena pengedar hanya bergerak demi imbalan tanpa mengetahui jalur atasnya. Namun kami tetap berupaya bagaimana memutus mata rantai peredaran narkoba di Tanggamus, baik terhadap bandar maupun jaringan yang ada,” tegas Kapolres.


Terkait adanya peningkatan perkara, Kapolres menjelaskan bahwa Polres Tanggamus terus memperkuat langkah pencegahan dan kehadiran polisi di tengah masyarakat.



“Kami mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas, patroli pagi, siang, dan malam, serta membentuk Tim Patroli Perintis Presisi yang bisa masuk ke kampung-kampung. Kami juga berbagi nomor handphone agar masyarakat mudah berkomunikasi,” jelasnya.


Ia menambahkan, Bhabinkamtibmas juga aktif berkoordinasi dengan aparat pekon dan masyarakat melalui pengaktifan Siskamling, serta bersinergi dengan TNI dan tokoh masyarakat.


“Kami ingin masyarakat tidak apatis. Pengaduan juga bisa dilakukan melalui layanan online 110,” tambahnya.


Sementara itu, terkait perkara yang belum dapat diselesaikan, Kapolres menyebut hal tersebut umumnya disebabkan oleh kendala dalam tahapan proses penyidikan.


“Kadang dalam tahapan-tahapan produk masih ditemukan kekurangan, sehingga ada perkara yang belum dapat diselesaikan,” ujarnya.


Adapun untuk penanganan perkara korupsi, Kapolres menegaskan seluruhnya tetap berjalan sesuai mekanisme hukum.


“Semua ada prosesnya. Kami memperhatikan hasil-hasil audit dan hasil pemeriksaan dari inspektorat,” pungkas Kapolres.


Melalui berbagai langkah tersebut, Polres Tanggamus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendukung program pemerintah demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Polres Tanggamus Umumkan Jadwal Pelayanan Selama Libur Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026

 


Tanggamus, (GM) -- Polres Tanggamus secara resmi mengumumkan penyesuaian jadwal pelayanan publik selama libur nasional dan cuti bersama Natal 2025 serta Tahun Baru 2026. Penyesuaian ini mencakup pelayanan Samsat, Satpam SIM dan SKCK.


Kasat Lantas Polres Tanggamus Iptu Rudi Khisbiyantoro, S.Pd., M.H., untuk pelayanan Samsat dan Satpas SIM, Polres Tanggamus menyampaikan bahwa layanan tidak beroperasi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2025, serta 1 Januari 2026. 


Sementara itu, pelayanan akan kembali dibuka pada 27 Desember 2025, 29, 30 dan 31 Januari 2025 dan 2 Januari 2026. Untuk masyarakat tidak perlu khawatir terkait denda administrasi. 


Bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang masa berlaku atau jatuh tempo PKB dan BBN-KB bertepatan pada tanggal libur tersebut, pembayaran dapat dilakukan pada 27 dan 29 Desember 2025 tanpa dikenakan denda atau sanksi. Sementara untuk tanggal 1 Januari 2026 pembayaran dapat dilakukan pada 2 Januari 2026.



"Bagi pemohon SIM yang masa berlakunya habis di tanggal 25 - 26 Desember 2025. Maka akan diproses pada tanggal 27 Desember 2025," jelasnya.


Sementara itu, menurut Kasi Humas Polres Tanggamus Iptu Primadona Laila, S.H., untuk pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Polres Tanggamus menetapkan jadwal libur pada 25, 26, dan 27 Desember 2025, serta 1 Januari 2026. 


Adapun jadwal pelayanan SKCK dibuka kembali pada 29, 30 dan 31 Desember 2025 serta 2 Januari 2026. Namun khusus tanggal 31 Desember 2025 dilaksanakan setengah hari kerja.


"Namun meski masa libur, seluruh layanan digital permohonan SKCK tetap dapat diakses seperti biasa. Hanya pengambilan fisiknya pada tanggal buka layanan tersebut," kata Iptu Primadona Laila.


Kasi Humas berharap, melalui pengumuman ini, diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan waktu pengurusan administrasi.


"Kami imbau masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia dan memahami waktu libur pelayanan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," tandasnya.