Gerakan Pangan Murah Di Gisting, Warga Antusias Beli Bahan Pokok

 

Tanggamus,(GM) -- Polres Tanggamus menggelar Gerakan Pangan Murah Polri Serentak melalui kegiatan bazar atau pasar murah yang berlangsung di Balai Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. dan disambut antusias masyarakat sekitar Kecamatan Gisting Jumat, (13/3/2026).

Kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut merupakan hasil kerja sama Polres Tanggamus dengan Perum Bulog dalam rangka membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.

Gerakan Pangan Murah Polri Serentak ini dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Tanggamus menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Bahan pokok yang dijual di antaranya beras SPHP sebanyak 200 sak kemasan 5 kilogram dengan harga Rp55.000 per sak, gula pasir sebanyak 120 sak kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500, serta minyak goreng sebanyak 50 dus atau sekitar 600 liter yang dijual dalam kemasan 2 liter dengan harga Rp29.000.

Sejak pagi hari, masyarakat terlihat memadati lokasi bazar di Balai Pekon Gisting Bawah untuk membeli bahan pokok dengan harga lebih murah. Warga dari berbagai pekon di sekitar Kecamatan Gisting datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan Perum Bulog ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, khususnya di Kabupaten Tanggamus,” kata AKBP Rahmad Sujatmiko.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai program sosial.

“Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” tandasnya.

Salah satu warga, Ikbalilahi Kurniawan mengucapkan terima kasih atas gelaran pasar murah tersebut sebab harga yang dijual sangat murah dibandingkan di pasaran.

“Semoga Polres Tanggamus selalu sukses dan kegiatan ini juga dapat terus dilaksanakan dengan diperbanyak untuk masyarakat yang lain, sebab sangat membantu masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan Ikbal, warga lainnya Erni, warga Blok 3 Gisting, juga mengapresiasi kegiatan tersebut. “Semoga Polres Tanggamus semakin maju dan membanggakan masyarakat,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Gudang  Perum Bulog Lampung di Rantau Tijang Diki, Staf Ahli Bupati Tanggamus Gigih Rudiansyah dan Samjuniston, Camat Gisting, pejabat utama Polres Tanggamus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Forum Perangkat Daerah Pesisir Barat 2026 Dibuka : Fokus Susun Renja 2027 Berbasis Potensi Daerah

 

Pesisir Barat,(GM) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Batu Gukhi, Gedung Marga Sai Batin Rabu (11/3/2026).

Forum tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pengembangan Daerah Berkualitas Melalui Produktivitas Berbasis Potensi Daerah.” Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ir. Arman Achyuni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM., SH., MM, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta para pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir. Arman Achyuni, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2027. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui forum ini diharapkan terbangun sinkronisasi dan sinergi antara dokumen RKPD dengan Renja perangkat daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Selain itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kelemahan baik dalam aspek perencanaan maupun penganggaran. Oleh karena itu, Bupati Pesisir Barat memberikan beberapa penekanan kepada seluruh perangkat daerah.

Di antaranya, setiap program dan kegiatan yang disusun harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.”

Selanjutnya, penyusunan program juga harus menerapkan prinsip “money follow priority”, yaitu penganggaran yang difokuskan pada program prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setiap kegiatan juga diharapkan memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals (SDGs), usulan Musrenbang kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Perangkat daerah juga diminta untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam merumuskan kegiatan, memperkuat sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta berupaya mencari sumber pendanaan di luar APBD kabupaten, baik melalui APBD provinsi maupun APBN.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, seluruh perangkat daerah juga diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Mengakhiri sambutannya, Bupati Pesisir Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra secara resmi membuka kegiatan tersebut.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujarnya.

Melalui forum ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyusun program kerja yang terarah, terukur, dan sinergis, guna mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan Pesisir Barat yang amanah, maju, dan sejahtera. 

Perkuat Sinergi Nasional Pengamanan Idul Fitri 1447 H, Kapolda Lampung Pimpin Rakor Lintas Sektoral

Bandar Lampung, (GM) -- Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Senin (9/3/2026).

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara Polri, TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait dalam mengamankan mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri merupakan operasi kemanusiaan berskala nasional yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi pengamanan kamtibmas, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Pengamanan Idul Fitri bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Kapolda Lampung dalam arahannya.

Dalam rakor tersebut dipaparkan berbagai langkah strategis pengamanan yang difokuskan pada pengendalian arus mudik dan balik, pengamanan pusat keramaian masyarakat, serta pengawasan terhadap objek vital nasional di wilayah Provinsi Lampung.

Tercatat sebanyak 4 pelabuhan, 3 bandara, 15 stasiun, 16 terminal, 209 objek wisata, 3.832 masjid, serta 2.276 lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri menjadi titik prioritas pengamanan selama periode operasi Lebaran.

Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Lampung akan mendirikan sebanyak 93 pos pengamanan yang terdiri dari 57 Pos Pengamanan, 19 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, serta 16 Posko Bencana yang tersebar di berbagai titik strategis jalur mudik.

Berdasarkan analisis dan pemetaan yang dilakukan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 13 hingga 17 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 hingga 28 Maret 2026.

Sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, Pelabuhan Bakauheni menjadi salah satu fokus utama pengamanan. Berdasarkan data kesiapan dari KSOP dan ASDP, pelabuhan tersebut memiliki kapasitas parkir hingga 6.919 kendaraan kecil dengan daya angkut mencapai 31.986 kendaraan per hari yang didukung oleh puluhan armada kapal penyeberangan.

Selain itu, disiapkan pula sejumlah pelabuhan alternatif seperti PT Bandar Bakau Jaya (BBJ), PT Wika Beton, serta PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagai langkah kontinjensi untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus mudik maupun balik.

Rakor juga membahas langkah mitigasi terhadap potensi bencana dan kecelakaan laut di wilayah Selat Sunda, termasuk kesiapan personel SAR, kapal patroli, ambulans, hingga dukungan helikopter untuk operasi evakuasi darurat.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, akan diterapkan skema rekayasa lalu lintas serta pemanfaatan buffer zone atau kantong parkir di sejumlah titik strategis di jalur tol maupun jalur arteri menuju Pelabuhan Bakauheni.

Melalui rakor lintas sektoral ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kesiapan operasional guna memastikan penyelenggaraan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di wilayah Provinsi Lampung berjalan aman, lancar, dan kondusif

Pengusaha Muda Kelahiran Lampung Mengalami Kecelakaan : Kini Masih Dalam Perawatan Intensif Di RS JIH Yogyakarta

 

Yogyakarta, (GM) -- Pemilik Surya Group, produsen rokok HS Magelang Muhammad Suryo saat ini masih dirawat intensif di RS JIH Yogyakarta.

Suryo mengalami kecelakaan maut saat mengendarai motor Harley Davidson bersama istrinya, Anis Syarifah. 

Moge yang dikendarai menabrak pengendara motor Yamaha Jupiter M  di Jalan Nasional Purworejo-Wates, tepatnya perempatan dekat BRI Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Minggu sore (1/3/2026).

Akibat kejadian itu, sang istri Anis Syarifah, meninggal dunia.

Sedangkan pengendara Jupiter MX, seorang laki-laki warga sekitar TKP yang belum diketahui identitasnya, berboncengan dengan anaknya mengalami luka-luka dan diawat di RSUD Wates

Lalu siapa sosok Muhammad Suryo?

Muhammad Suryo adalah pengusaha kelahiran Lampung, 27 Maret 1984.

Masa kanak-kanaknya hingga SMA dihabiskan di Lampung Timur, sebelum orang tuanya harus migrasi ke Bengkulu.Kemudian ia melanjutkan pendidikan sarjana di Yogyakarta sekaligus tempat merintis bisnisnya.

Berawal dari usaha air isi ulang, berkembang ke bisnis konstruksi, minyak dan gas, properti, hingga maskapai penerbangan Fly Jaya.

Pada 2024, Suryo membuka pabrik rokok HS di Salam, Kabupaten Magelang.

Ia memulai dengan hanya 30 buruh linting Keuletannya menjadikan HS berkembang pesat.

Beliau dikenal memiliki pola perekrutan karyawan yang unik tak peduli ijazah yang penting kemauan belajar.

Dalam menerima karyawan, Suryo tidak mensyaratkan pendidikan minimal, batas usia, atau bahkan pengalaman.

“Itu karena ingat diri saya sendiri yang mulai dari nol tanpa koneksi dan pengalaman. Banyak orang menganggur karena terbentur pengalaman kerja, maka saya ingin memberi kesempatan pada yang mau belajar,” ujarnya.

Setelah sukses membangun pabrik rokok di Magelang, pengusaha sukses ini tak lupa pada tanah kelahirannya, Dia pun mewujudkan baktinya dengan membangun pabrik rokok seluas dua hektare di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur.

Saat ini proses pembangunan pabrik baru HS telah dimulai.

Pria kelahiran Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, itu menargetkan pabrik bisa beroperasi tahun ini.

“Targetnya Maret pabrik sudah jadi dan April mulai perekrutan karyawan, kita membutuhkan 3000 tenaga kerja,” katanya

Pemilihan Lampung bukan hanya karena tanah kelahiran Suryo, tapi juga untuk memberi ruang untuk membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lampung.

“Semoga kehadiran HS dapat bermanfaat bagi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Alumni SMPN 2 Tanjung Bintang, Lampung Selatan itu.

Alasan membangun pabrik di Lampung Timur, lanjut Suryo, karena ia ingin melihat daerah tempatnya lahir berkembang.

"Sejak saya kecil dulu di sana tingkat penganggurannya tinggi, teman-teman saya dulu banyak merantau di Jakarta. Maka biar teman-teman di sana bisa bekerja, saya ingin berkontribusi dengan pabrik HS,” katanya.

Seperti juga di Magelang, Suryo mengatakan akan memprioritaskan warga sekitar pabrik sebagai karyawan.

Termasuk juga memberi kesempatan pada pekerja disabilitas. Untuk meningkatkan skill, para pekerja akan dilatih tenaga professional. Mulai cara memilih daun tembakau, melinting hingga memahami standar mutu rokok. “Kami juga memberi uang saku tiga ratus ribu rupiah selama proses training,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan motor Harley Davidson dan sepeda motor Jupiter MX, terjadi di Jalan Nasional Purworejo-Wates, tepatnya perempatan dekat BRI Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Minggu sore (1/3/2026).

Berdasar sumber di lapangan, terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Muhammad Suryo, yang dikenal sebagai pemilik rokok ‘HS’ mengendarai moge berboncengan dengan istrinya, Anis Syarifah, 41.

Sedangkan pengendara Jupiter MX, seorang laki-laki warga sekitar TKP yang belum diketahui identitasnya, berboncengan dengan anaknya.

Seorang saksi

DPP FJI Kecam Pernyataan Menteri Agama Yang Anggap Zakat Tidak Populer

 

Yogyakarta, (GM) -- Beredarnya video pernyataan menteri Agama K.H.Nasarudin Umar, dalam sebuah kanal YouTube CNBC Indonesia, yang menyiarkan Kelola Dana Umat, dimana dalam pernyataan trrsebut Menteri Agama menyampaikan bahwa negara yang mau maju harus meninggalkan zakat karena tidak populer Sabtu, (28/2/2026).

Pernyataan tersebut membuat Ketua DPP FJI Yogyakarta mengecam pernyataan tersebut. 

Sehubungan dengan pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia (KH Nasaruddin Umar) yang menyebutkan bahwa zakat "tidak populer", kami Dewan Pimpinan Pusat Front Jihad Islam (DPP FJI) menyampaikan tanggapan sebagai bentuk protes, keberatan terhadap Statment Mentri Agama terkait zakat tidak populer.

1. Bahwa Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki dasar teologis, yuridis, dan sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, zakat bukan sekadar persoalan popularitas, melainkan kewajiban agama yang melekat bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat (muzaki). Dalam praktiknya, potensi zakat di Indonesia sangat besar dan terus menunjukkan peningkatan penghimpunan dari tahun ke tahun melalui berbagai lembaga resmi.

2. Bahwa apabila terdapat pandangan bahwa zakat belum optimal atau belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional, hal tersebut seharusnya. menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat literasi zakat, tata kelola, transparansi, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan, bukan dimaknai sebagai kurangnya minat masyarakat terhadap zakat itu sendiri.

3. Bahwa kami memandang penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk terus mendorong edukasi, inovasi digitalisasi pengumpulan zakat, serta sinergi dengan lembaga amil zakat agar kepercayaan publik

semakin meningkat. Dengan langkah tersebut, zakat dapat berperan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat

4. Bahwa Narasi yang berkembang di ruang publik hendaknya disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah ummat. Zakat adalah instrumen ibadah sekaligus sosial ekonomi yang telah terbukti membantu mustahik dan memperkuat solidaritas sosial

Demikian tanggapan ini kami sampaikan sebagai bentuk protes, keberatan sekaligus. masukan konstruktif. Besar harapan kami agar pengelolaan zakat di Indonesia semakin maju, profesional, dan memberi manfaat luas bagi bangsa dan negara. tutup Abdurrahman selaku Ketua DPP FJI Yogyakarta.

(Rls/Ant).

Lanal Yogyakarta Gelar Program Laut Bersih di Pantai Samas Bentuk Lestarikan Ekosistem Pesisir

Yogyakarta, (GM) -- Cuaca bukan menjadi penghalang bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan Program Laut Bersih (Prolasih) di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Jumat (27/02/2026).

Kegiatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun diguyur hujan sebagai wujud kepedulian dan komitmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan laut dan pesisir, sekaligus melaksanakan Taklimat Presiden RI Program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Pelaksanaan Prolasih melibatkan prajurit dan PNS TNI AL, Ibu Jalasenastri, prajurit Koramil Sanden, Satpolairud Bantul, serta masyarakat setempat. Sasaran kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah di sepanjang area pantai dan lingkungan sekitarnya guna mengurangi pencemaran laut, khususnya sampah plastik yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.

Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel Marinir Hafied Indarwan, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan Program Laut Bersih merupakan program rutin TNI AL yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat tidak menyurutkan semangat seluruh peserta untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim.

Melalui kegiatan Prolasih ini, diharapkan terwujud lingkungan Pantai Samas yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sekaligus memperkuat sinergi antara TNI AL dan masyarakat dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir.(Rls/Ant)

Satgas Pangan Polres Tanggamus Bersama Bapanas Lakukan Saber Harga Sembako Di Pasar Kota Agung

 

Tanggamus, (gerakmedia.com) -- Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan harga dan keamanan pangan di daerah guna mencegah lonjakan harga serta praktik penimbunan bahan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui Satgas Pangan yang bersinergi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI dan aparat kepolisian Senin, (9/2/2025).

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Satgas Pangan Polres Tanggamus bersama Tim Bapanas RI melaksanakan kegiatan Sapu Bersih (Saber) pelanggaran harga, mutu, dan keamanan pangan di Pasar Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. 

Kegiatan ini melibatkan Satgas Pangan Kabupaten Tanggamus, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag, serta unsur Tipidter Sat Reskrim Polres Tanggamus. Tim turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang.

Dari hasil pengawasan di lapangan, sejumlah komoditas strategis terpantau dijual dengan harga bervariasi. Untuk komoditas beras, beras lokal tercatat Rp12.400 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

Sementara itu, harga minyak goreng premium berada di angka Rp42.000 per dua liter, sedangkan minyak goreng medium dan minyak goreng curah masing-masing dijual Rp17.000 per liter.

Pada komoditas hortikultura, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau sama-sama dijual Rp55.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp40.000 per kilogram.

Untuk kebutuhan protein, telur ayam ras tercatat Rp28.000 per kilogram, telur bebek Rp5.000 per butir, dan telur ayam kampung Rp2.500 per butir. Adapun daging ayam broiler dijual Rp28.000 per kilogram, sementara harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram.

Selain itu, harga bawang putih terpantau Rp40.000 per kilogram dan bawang merah Rp35.000 per kilogram. Komoditas gula dan tepung terigu juga relatif stabil, dengan gula kemasan Rp17.000 per kilogram, gula eceran Rp16.000 per kilogram, serta tepung terigu kemasan Rp12.000 per kilogram.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Khairul Yassin Ariga, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar di pasar,” kata AKP Khairul Yasin mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan yang kerap diiringi dengan peningkatan permintaan dan fluktuasi harga pangan.

Satgas Pangan juga menghimbau para pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan masyarakat. 

"Kami berharap langkah ini mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Tanggamus," tandasnya.

Sementara itu, menurut Ari, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Kota Agung bahwa ada sejumlah barang mengalami kenaikan rata-rata Rp2 ribu dibanding pekan sebelumnya.

"Ada kenaikan Rp2 ribu seperti bawang merah dari Rp32 ribu saat ini Rp35 ribu, bawang putih dari Rp38 ribu saat ini Rp40 ribu," ucapnya.

Dukung Swasembada Pangan, Polres Pesisir Barat Kembali Melakukan Penanaman Jagung

 

Pesisir Barat, (gerakmedia.com) -- Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Polres Pesisir Barat kembali melaksanakan kegiatan penanaman jagung. Pada Rabu, (28/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Penanaman jagung tersebut dilaksanakan di lahan yang telah disiapkan seluas kurang lebih 4 hektar tepatnya di wilayah pemangku sukarame pekon way jambu kec. Pesisir Selatan diikuti oleh jajaran personel Polres Pesisir Barat bersama pihak terkait. 

Selain sebagai upaya pemanfaatan lahan produktif, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengembangkan sektor pertanian.

Mewakili Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., Kabag SDM AKP Edward Panjaitan menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang bertujuan mendukung ketersediaan pangan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan wujud nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung swasembada pangan serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada secara optimal,” ujarnya.

Polres Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Satlantas Polres Tanggamus Cek Jalan Berlubang Dan Titik Rawan Laka Di Jalinbar

Tanggamus, (gerakmedia) -- Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan Dinas Perhubungan Tanggamus melakukan pengecekan kondisi jalan di sepanjang Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Kabupaten Tanggamus, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan difokuskan pada pengecekan jalan berlubang, titik rawan kecelakaan lalu lintas, serta daerah rawan longsor, khususnya di wilayah Jalinbar Batu Kramat. 

Hasil pengecekan diketahui sejumlah titik jalan berlubang yang selanjutnya didatakan, didokumentasikan guna pelaporan kepada BPJN.

Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Rudi Khibiyantoro, S.Pd., M.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak.

“Kami melakukan pendataan terhadap jalan berlubang, titik rawan kecelakaan, serta lokasi rawan longsor di sepanjang Jalinbar Tanggamus untuk segera ditindaklanjuti,” kata AKP Rudi Khisbiyantoro mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H.

Menurutnya, hasil pengecekan lapangan langsung dilaporkan kepada pihak BPJN Lampung agar segera dilakukan perbaikan. 

“Kami telah melaporkan kepada BPJN terkait sejumlah titik jalan berlubang dan lokasi rawan longsor yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ini penting demi keselamatan masyarakat,” tambah AKP Rudi.

Kesempatan itu, Kasat mengimbau para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas di jalur Lintas Barat, terutama di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan longsor. 

"Kami terus berkomitmen terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar di wilayah Tanggamus," tandasnya.

Mahasiswa Hukum Unila Juara Nasional Lomba Dakwaan Lingkungan Hidup

 

Tanggamus, (GM) -- Ketiganya Mahasiswa Sri Fatma Delya NPM 2312011581, Viranaila Nurul Ulya NPM 2412011104 dan Nasywa Putri NPM 2412011420 dari Legal Writing Development Community (UKM LWDC) Fakultas Hukum Unila berpose usai menyabet juara nasional Lomba Dakwaan Hukum Rabu, (21/01/2026). 

Universitas Lampung  kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tiga mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unila berhasil meraih juara pertama Lomba Pembuatan Dakwaan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi yang digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Sri Fatma Delya, Viranaila Nurul Ulya, dan Nasywa Putri, yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Legal Writing Developmen Community (UKM LWDC) FH Unila. Mereka sukses mengungguli finalis lain dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada babak final pembacaan dakwaan yang berlangsung secara luring di UMY.

Prestasi ini terasa istimewa karena diraih melalui proses yang tidak mudah. Selain waktu persiapan yang terbatas, ketiganya harus menyusun berkas dakwaan dari lokasi yang berbeda-beda. Ulya berada di Tanggamus, Fatma di Batam, sementara Nasywa di Lampung Timur.

“Awalnya kami mendapat informasi lomba penulisan esai dan dakwaan. Kami bertiga sepakat memilih kategori penulisan dakwaan, dengan dua topik yang ditentukan panitia: tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup. Kami memilih fokus pada tindak pidana lingkungan hidup,” ujar Viranaila Nurul Ulya.

Pada tahap awal, puluhan tim dari berbagai universitas di Indonesia mengirimkan berkas dakwaan. Namun, hanya tiga tim yang lolos ke babak final, yakni dari Universitas Trisakti, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Lampung.

“Jujur kami tidak berekspektasi bisa lolos. Apalagi proses penyusunan berkas dilakukan jarak jauh,” tutur Ulya.

Situasi semakin menantang ketika pengumuman finalis sempat diundur, sementara jadwal pelaksanaan final tetap berjalan sesuai rencana. Alhasil, persiapan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

“Kami benar-benar mepet. Persiapan materi presentasi dan PowerPoint dilakukan sambil perjalanan ke Jogja. Satu hari perjalanan kami manfaatkan untuk menghafal dan mematangkan presentasi,” tambahnya.

Sri Fatma Delya menjelaskan, dakwaan yang mereka susun mengangkat kasus yang relevan dengan kondisi nyata di Indonesia, khususnya di Sumatera. Kasus tersebut berkaitan dengan aktivitas perseroan terbatas tanpa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang berdampak pada bencana banjir hingga menimbulkan korban jiwa.

“Kami menggunakan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelas Nasywa.

“Kasusnya sangat dekat dengan realitas yang terjadi dengan bencana alam di Sumatera, jadi konsep kasus itu terhadap kegiatan Perseroan terbatas yang dilakukan tanpa adanya IUPHHK yang menyebabkan bencana banjir, mirip banget sama kejadian di Sumatera yang terdapat korban jiwa dalam perkaranya yang menggunakan pasal 98 ayat 3 undang-undang nomer 32 Tahun 2029 tentang PPLH,“ ujar Nasywa menambahkan.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi ketiga mahasiswa, tetapi juga memperkuat reputasi Fakultas Hukum Unila di tingkat nasional. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa FH Unila memiliki kapasitas, kepekaan isu, dan kemampuan analisis hukum yang kompetitif di kancah nasional.

Parosil Harap Geothermal Suoh–Sekincau Jadi Motor Penggerak Kesejahteraan Masyarakat

 

Lampung Barat, (GM) -- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menggandeng PT Star Energy upaya untuk mengeksplorasi potensi panas bumi (geothermal) Suoh-Sekincau, Selasa (20/01/2026). 

Kerja sama tersebut dinilai Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. 

Sebab, pengembangan proyek geothermal tersebut tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Salah satu manfaat yang akan dirasakan masyarakat adalah potensi peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang ke depan akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dikatakan Parosil Mabsus, pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa kehadiran investasi di sektor geothermal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat Lampung Barat.

"Kami ingin investasi ini benar-benar membawa dampak positif, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun melalui kontribusi langsung untuk masyarakat, terutama di wilayah sekitar proyek," kata Parosil Mabsus. 

Sebagai kepala daerah, Parosil Mabsus meminta dukungan kepada lapisan masyarakat, pasalnya, dengan dukungan masyarakat dan pengawasan yang berkelanjutan, proyek geothermal Suoh–Sekincau diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat secara berkelanjutan. 

Langkah yang diambil Pemerintah Daerah mendapat apresiasi dari lapisan masyarakat, menurut Dedi salah satu warga, proyek strategis nasional di sektor panas bumi ini membuka harapan baru bagi masyarakat.

"Lampung Barat selama ini memiliki potensi energi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah. Kalau dikelola dengan baik, geothermal ini bukan hanya soal listrik, tapi juga dampaknya ke pembangunan daerah. Kami sebagai warga tentu berharap hasilnya bisa dirasakan langsung, terutama untuk kesejahteraan masyarakat," terangnya. 

Tak hanya itu, Dedi juga berharap keberadaan proyek geothermal mampu menciptakan efek berganda, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun peningkatan kualitas layanan publik di wilayah sekitar lokasi proyek.

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolda Lampung Raih Penghargaan Presiden Prabowo Subianto

 

Bandar Lampung, (GM) -- Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menerima Penghargaan Swasembada Pangan dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Penghargaan "Satyalancana Wira Karya" tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Polda Lampung dalam mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, khususnya melalui pengamanan, pendampingan, serta sinergi lintas sektor di wilayah Provinsi Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polda Lampung dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian.

“Penghargaan Swasembada Pangan ini menjadi bukti komitmen Bapak Kapolda Lampung beserta jajaran dalam mendukung program nasional ketahanan pangan, mulai dari pengamanan distribusi, pendampingan petani, hingga menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif bagi sektor pertanian,” ujar Yuni.

Lanjut Yuni, Provinsi Lampung selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam memastikan kelancaran produksi hingga distribusi hasil pertanian.

Menurutnya, Kapolda Lampung secara konsisten mendorong jajaran Polres hingga Polsek untuk aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani dalam menjaga stabilitas pangan.

“Bapak Kapolda Lampung selalu menekankan pentingnya peran Polri hadir di tengah masyarakat, khususnya petani, agar program swasembada pangan berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.

Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polri, para Kapolda, serta pimpinan kementerian terkait. Dalam acara tersebut, Presiden RI secara simbolis melakukan panen raya dan meluncurkan capaian swasembada pangan nasional.

“Polda Lampung berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat,” tandas mantan Kapolres Metro tersebut.

Konferensi Pers Rilis Akhir Tahun 2025, Polres Tanggamus Paparkan Capaian Kinerja Dan Strategi Kamtibmas

 

Tanggamus, (GM) -- Polres Tanggamus menyampaikan Rilis Akhir Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja sepanjang tahun, meliputi penanganan kriminalitas, pemberantasan narkoba, keselamatan lalu lintas, hingga dukungan program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat Rabu, (31/12/2025).

Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres, para Kabag, Kasat, Kasi Humas serta Kapolsek jajaran, yang digelar di Aula Paramasatwika. 

Kapolres AKBP Rahmad Sujatmiko memaparkan, pada bidang kriminalitas, sepanjang tahun 2025 Polres Tanggamus menangani 436 perkara tindak pidana, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 428 perkara, atau mengalami kenaikan sekitar 2 persen.

Di bidang narkoba, Satresnarkoba Polres Tanggamus selama tahun 2025 menangani 103 kasus narkotika, meningkat sekitar 24,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari pengungkapan tersebut, aparat mengamankan 123 orang pelaku. 

"Selain itu, dalam Operasi Antik Krakatau 2025, Polres Tanggamus menangani 21 kasus narkoba dengan tingkat keberhasilan operasi mencapai 100 persen," paparnya.

Sementara pada bidang lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas selama tahun 2025 tercatat sebanyak 131 kejadian. Korban meninggal dunia mencapai 49 orang, korban luka berat 71 orang, dan korban luka ringan 93 orang, dengan kerugian materiil sekitar Rp424,5 juta. 

Pada aspek penegakan hukum, jumlah tilang tercatat sebanyak 315 perkara, sedangkan teguran mencapai 14.476 teguran.

Selain tugas penegakan hukum, Polres Tanggamus juga aktif mendukung program ketahanan pangan nasional melalui program penanaman jagung seluas 477 hektare. 

"Hingga akhir tahun 2025, program tersebut telah mencapai 100 persen tanam dan panen, dengan hasil panen jagung sebanyak 2.268 ton," ujarnya.

Terkait bidang pemenuhan gizi, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Tanggamus menyiapkan layanan pemenuhan gizi yang menyasar 3.451 siswa dari 32 sekolah.

"Saat ini progres pembangunan fasilitas mencapai 100 persen yang berlokasi di Dusun Talang Tebat, Pekon Tekad, Pulau Panggung," tegasnya.

Dalam sesi wawancara, Kapolres AKBP Rahmad Sujatmiko, menegaskan komitmen jajarannya dalam pemberantasan narkoba hingga ke akar permasalahan.

Menurutnya, pengungkapan bandar narkoba hingga ke hulu memang kerap menghadapi kendala dan terkadang terputus. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan upaya kepolisian.

“Memang kadang ada yang terputus, biasanya karena pengedar hanya bergerak demi imbalan tanpa mengetahui jalur atasnya. Namun kami tetap berupaya bagaimana memutus mata rantai peredaran narkoba di Tanggamus, baik terhadap bandar maupun jaringan yang ada,” tegas Kapolres.

Terkait adanya peningkatan perkara, Kapolres menjelaskan bahwa Polres Tanggamus terus memperkuat langkah pencegahan dan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

“Kami mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas, patroli pagi, siang, dan malam, serta membentuk Tim Patroli Perintis Presisi yang bisa masuk ke kampung-kampung. Kami juga berbagi nomor handphone agar masyarakat mudah berkomunikasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Bhabinkamtibmas juga aktif berkoordinasi dengan aparat pekon dan masyarakat melalui pengaktifan Siskamling, serta bersinergi dengan TNI dan tokoh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tidak apatis. Pengaduan juga bisa dilakukan melalui layanan online 110,” tambahnya.

Sementara itu, terkait perkara yang belum dapat diselesaikan, Kapolres menyebut hal tersebut umumnya disebabkan oleh kendala dalam tahapan proses penyidikan.

“Kadang dalam tahapan-tahapan produk masih ditemukan kekurangan, sehingga ada perkara yang belum dapat diselesaikan,” ujarnya.

Adapun untuk penanganan perkara korupsi, Kapolres menegaskan seluruhnya tetap berjalan sesuai mekanisme hukum.

“Semua ada prosesnya. Kami memperhatikan hasil-hasil audit dan hasil pemeriksaan dari inspektorat,” pungkas Kapolres.

Melalui berbagai langkah tersebut, Polres Tanggamus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendukung program pemerintah demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Polres Tanggamus Umumkan Jadwal Pelayanan Selama Libur Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026

 

Tanggamus, (GM) -- Polres Tanggamus secara resmi mengumumkan penyesuaian jadwal pelayanan publik selama libur nasional dan cuti bersama Natal 2025 serta Tahun Baru 2026. Penyesuaian ini mencakup pelayanan Samsat, Satpam SIM dan SKCK.

Kasat Lantas Polres Tanggamus Iptu Rudi Khisbiyantoro, S.Pd., M.H., untuk pelayanan Samsat dan Satpas SIM, Polres Tanggamus menyampaikan bahwa layanan tidak beroperasi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2025, serta 1 Januari 2026. 

Sementara itu, pelayanan akan kembali dibuka pada 27 Desember 2025, 29, 30 dan 31 Januari 2025 dan 2 Januari 2026. Untuk masyarakat tidak perlu khawatir terkait denda administrasi. 

Bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang masa berlaku atau jatuh tempo PKB dan BBN-KB bertepatan pada tanggal libur tersebut, pembayaran dapat dilakukan pada 27 dan 29 Desember 2025 tanpa dikenakan denda atau sanksi. Sementara untuk tanggal 1 Januari 2026 pembayaran dapat dilakukan pada 2 Januari 2026.

"Bagi pemohon SIM yang masa berlakunya habis di tanggal 25 - 26 Desember 2025. Maka akan diproses pada tanggal 27 Desember 2025," jelasnya.

Sementara itu, menurut Kasi Humas Polres Tanggamus Iptu Primadona Laila, S.H., untuk pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Polres Tanggamus menetapkan jadwal libur pada 25, 26, dan 27 Desember 2025, serta 1 Januari 2026. 

Adapun jadwal pelayanan SKCK dibuka kembali pada 29, 30 dan 31 Desember 2025 serta 2 Januari 2026. Namun khusus tanggal 31 Desember 2025 dilaksanakan setengah hari kerja.

"Namun meski masa libur, seluruh layanan digital permohonan SKCK tetap dapat diakses seperti biasa. Hanya pengambilan fisiknya pada tanggal buka layanan tersebut," kata Iptu Primadona Laila.

Kasi Humas berharap, melalui pengumuman ini, diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan waktu pengurusan administrasi.

"Kami imbau masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia dan memahami waktu libur pelayanan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," tandasnya.

Lantik 7 Pejabat Eselon ll, Parosil Mabsus : Jangan Terjebak Zona Nyaman, Tanggung Jawab Pejabat Kini Lebih Berat

 

Lampung Barat, (GM) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan bahwa pelantikan tujuh pejabat eselon IIB merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Parosil saat memberikan sambutan di Lobi Kantor Bupati Lampung Barat, Rabu (24/12/2025).

Parosil mengajak seluruh jajaran bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi penantian panjang mengingat sejumlah jabatan di tujuh perangkat daerah cukup lama diisi oleh pelaksana tugas. Kondisi itu terjadi karena proses pengisian jabatan harus melalui tahapan yang panjang dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa para pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi terbuka yang diikuti oleh sejumlah calon dengan minat dan kompetensi untuk mengisi jabatan strategis tersebut. Proses tersebut dilakukan secara objektif dan transparan.

“Pada hari ini, bapak dan ibu telah diberikan kepercayaan oleh Bupati untuk menempati jabatan yang selama ini kosong. Kepercayaan ini tentu bukan hal yang ringan,” ujar Parosil saat menyampaikan arahan.

Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban memiliki kewenangan yang lebih luas sekaligus tanggung jawab yang lebih besar juga mampu mengemban amanah dengan penuh integritas dan dedikasi.

Parosil juga mengingatkan pentingnya keselarasan visi antara pejabat yang dilantik dengan pimpinan daerah. Ia meyakini para pejabat mampu menerjemahkan harapan dan arah kebijakan pimpinan ke dalam kinerja nyata di masing-masing perangkat daerah.

Menurut Parosil, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Berbagai persoalan bersifat multidimensi harus segera ditangani dengan kerja keras, kolaborasi, dan langkah-langkah yang terukur.

Ia menegaskan agar para pejabat tidak terjebak pada pola kerja zona nyaman. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan aparatur yang berani keluar dari situasi sulit melalui kreativitas dan inovasi.

Parosil mengakui bahwa kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan serius. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kinerja pemerintahan.“Dibutuhkan keberanian, ketegasan, kecepatan, serta keikhlasan dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa permasalahan pembangunan tidak hanya menyangkut kepentingan daerah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung agenda nasional. 

Parosil menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus siap mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan kepentingan pribadi dan keluarga demi kepentingan masyarakat Lampung Barat.

Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Parosil berharap para pejabat eselon IIB yang baru dilantik dapat langsung bekerja secara efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga soliditas dan profesionalisme demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Lampung Barat. Tutupnya

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik  :

1. INDRA GUNAWAN, S.HUT., M.P. sebagai INSPEKTUR

2. ALIYURDIN, S.Sos., M.H. sebagai Kepala Dinas Sosial

3. MIA MIRANDA, ST. sebagai Kepala Dinas PUPR

4. WAHYUDI HERU ISKANDAR, S.Sos, M.I.P sebagai Kepala Dinas Perhubungan

5. Ir. ROBERT PUTRA, S.ST, M.T. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP

6. TATI SULASTRI, S.Sos, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

7. SUMADI, S.IP., M.M. sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemkab Pesisir Barat Sampaikan Audensi Penambahan Kuota PBI-JK Ke Kementrian Sosial RI

 

Pesisir Barat, (GM) -- Dalam rangka menindaklanjuti keterbatasan kuota Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan audiensi resmi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kamis, 27 November 2025.

Audiensi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mewakili Bupati Pesisir Barat. Turut hadir Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Rena Novasari. Kementerian Sosial RI diwakili oleh R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajatno selaku Kepala Bagian Pusdatin Kementerian Sosial RI, mewakili Menteri Sosial.

Dalam sambutannya, Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa keterbatasan kuota PBI-JK telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terfasilitasi program jaminan kesehatan.

“Kami datang dengan harapan besar agar pemerintah pusat dapat membantu menambah kuota PBI-JK bagi masyarakat Pesisir Barat. Banyak warga kurang mampu yang membutuhkan jaminan kesehatan namun belum tercakup dalam kuota yang tersedia. Kami berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” ujar Tedi Zadmiko.

Sekda juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh sehingga pengajuan ini didasarkan pada data yang akurat.

Dalam sambutannya, R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajatno memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemkab Pesisir Barat yang datang dengan data lengkap dan terverifikasi. Kementerian Sosial memahami kebutuhan daerah dan akan menindaklanjuti usulan ini sesuai mekanisme. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan optimal,” jelas Gandhi.

Beliau juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengoptimalkan kuota PBI-JK nasional sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.

Melalui Sekda, Bupati Pesisir Barat menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat Pesisir Barat terkait kuota PBI-JK.

“Kami berharap pengajuan penambahan kuota ini dapat dipertimbangkan dan direalisasikan. Akses jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga, dan tambahan kuota akan membantu kami memastikan pelayanan kesehatan semakin merata dan tepat sasaran,” demikian disampaikan dalam amanat Bupati.

Bupati juga berharap agar Kementerian Sosial terus mendukung pemutakhiran data dan percepatan proses penetapan kuota PBI-JK bagi Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati Dedi Irawan Resmi Buka Turnamen Perwosi Cup Tahun 2025

 

Pesisir Barat, (GM) -- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, resmi membuka open turnamen Persatuan Wanita Olah Raga Indonesia (Perwosi) Cup Tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tahun 2025, di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (25/11/2025).

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, Irawan Topani, S.H., M.Kn., Sekda, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Ketua Perwosi Pesibar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Pesibar, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disela-sela pembukaan, Bupati, Dedi Irawan mengatakan bahwa, dalam momen peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional hari ini, mengingatkan semua elemen masyarakat pada jasa para pendidik yang tanpa lelah membentuk karakter, kedisiplinan, serta semangat juang generasi muda. Nilai-nilai tersebut selaras dengan dunia olahraga, dimana sportivitas, kerja sama, ketangguhan, dan rasa percaya diri menjadi fondasi utama bagi para atlet. "Maka tepat kiranya jika momentum HUT PGRI dan Hari Guru diperingati melalui kegiatan positif yang mendorong perkembangan bakat, prestasi, sekaligus membangun mental generasi masa depan," kata Bupati, Dedi Irawan.

Atas berlangsungnya kegiatan tersebut Bupati, Dedi Irawan mengapresiasi seluruh jajaran Perwosi dan Askab PSSI Pesibar atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen dalam mengembangkan sepak bola putri. Kegiatan tersebut bukan hanya arena kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi, memperkuat pembinaan olahraga, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola.

"Pesan terhadap seluruh peserta turnamen, bertandinglah dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan tetap menghormati lawan maupun keputusan wasit. Jadikan turnamen ini sebagai pengalaman yang berharga untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan, dan menumbuhkan rasa percaya diri," pungkas Bupati, Dedi Irawan.

"Terima kasih kepada panitia, official, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mempersiapkan kegiatan ini. Selain semoga berjalan dengan lancar, dan sukses, juga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan olahraga di Pesibar," tukas Bupati, Dedi Irawan.

Sekadar diketahui turnamen tersebut diikuti oleh 28 tim dengan rincian 10 tim tingkat pelajar dan 18 tim tingkat umum. Pertandingan diawali dengan laga antara tim SMP IT Al-Mahduri Krui melawan SMPN 2 Krui dan Singah FC melawan Pemkab Pesibar A. 

Dian Hardiyanti Dedi Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Guru Pesisir Barat

 

Pesisir Barat, (GM) -- Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pesibar, Sofyan, S.Pd., di Aula SMPN 1 Krui, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan dihadiri juga Kabid. Dikdas Disdikbud, Hadiancha, S.E., Perwakilan Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, dan pengurus PGRI Pesibar.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Guru Pesibar, Dian Hardiyanti Dedi menyadari bahwa peran yang diamanahkan tersebut bukan hanya gelar, melainkan sebuah ikatan batin dan komitmen untuk membersamai, mengayomi, dan memperjuangkan martabat guru di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu.

"Energi para guru, dedikasi, dan cinta kepada pendidikan adalah alasan mengapa kita bisa berdiri di sini hari ini dengan penuh harapan," tutur Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi.

Menurut Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi, tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah Guru Bermutu, Indonesia Maju, Guru Hebat, Indonesia Kuat Bersama PGRI, wujudkan Indonesia Emas bukan sekadar rangkaian kata, namun cerminan hakikat perjuangan. "Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menanamkan benih karakter, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti pada generasi penerus bangsa. Guru hebat tidak hanya hadir di kelas, mereka hadir di hati setiap anak didik. Mereka adalah suluh yang menerangi kegelapan, pembimbing yang sabar mengukir masa depan. Lendidikan yang kuat, hanya bisa terwujud di tangan guru hebat. Dan hanya melalui pendidikan yang kuat, kita akan mencapai indonesia yang kuat; indonesia yang memiliki sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia," ucap Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi.

Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi meyakini ditengah berbagai tantangan yang ada, semangat pengabdian bapak dan ibu tidak pernah padam. Sebagai Bunda Guru, pihaknya berkomitmen untuk menjadi jembatan penghubung aspirasi kepada pemerintah daerah. "Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan berinovasi demi memastikan setiap anak di Pesibar mendapatkan hak terbaik atas pendidikan," tandas Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi.

"Jadilah guru yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap teguh pada nilai-nilai luhur kearifan lokal. Jadilah guru hebat yang menjadi teladan, yang kehadirannya senantiasa dinantikan, dan nasihatnya selalu dijadikan pegangan," tukas Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi. 

Bupati Pesisir Barat Pimpin Upacara Peringatan HUT PGRI Dan Hari Guru Nasional 2025

 

Pesisir Barat, (GM) -- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang dilangsungkan di SMPN 1 Krui, Selasa (25/11/2025).

Tampak hadir langsung juga Wakil Bupati, Irawan Topani, S.H., M.Kn., anggota DPRD, Ali Yudiem, S.H., Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Marnentinus, S.IP., M.M., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Syahrial Abadi, S.Pd., M.M., forkopimda, dan jajaran pengurus PGRI Pesibar.

Bupati, Dedi Irawan mengatakan bahwa, momen peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini menjadi sebuah penegasan kembali atas tugas mulia yang diemban oleh guru yaitu tugas mencerdaskan, membentuk karakter, dan menjaga masa depan Indonesia. "Guru hebat, Indonesia kuat, fondasi filosofi tema peringatan Hari Guru Nasional tahun ini yang berarti sebuah pernyataan kausalitas yang tegas. Kami percaya bahwa tidak ada Indonesia Kuat tanpa Guru Hebat," kata Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan melanjutkan guru hebat adalah guru yang mengajar dengan hati, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur pancasila. Guru yang adaptif, mampu merangkul teknologi, namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Guru yang tergerak, terus berinovasi dan menjadikan kelas sebagai ruang yang penuh inspirasi dan minim diskriminasi. Kebijakan transformasi guru yaitu sentralisasi tata kelola.

"Telah lama kita mendengar keluhan mengenai rumitnya tata kelola guru. Ketimpangan distribusi, ketidakjelasan status, hingga isu keterlambatan tunjangan profesi, seringkali menjadi beban yang mengganggu fokus utama yaitu mengajar. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Guru Hebat secara merata di seluruh Indonesia, pemerintah pusat, melalui Kemendikdasmen, bersama dengan DPR dan kementerian/lembaga terkait, sedang memfinalisasi langkah strategis dan monumental, sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan," papar Bupati, Dedi Irawan.

Dijelaskan Bupati, Dedi Irawan, sentralisasi yang dimaksud yaitu kesejahteraan merata dengan pengelolaan ASN guru yang ditarik ke pusat, diharapkan tidak ada lagi disparitas atau keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil), sehingga kesejahteraan menjadi lebih terjamin, seragam, dan tepat waktu.

"redistribusi yang adil yaitu sentralisasi memungkinkan Kemendikdasmen melakukan pemetaan kebutuhan dan penempatan guru secara lebih optimal, memastikan setiap sekolah, termasuk yang berada di daerah 3T, mendapatkan guru yang kompeten sesuai standar nasional. Terkait status guru honorer, kebijakan ini juga menjadi solusi struktural jangka panjang untuk menyelesaikan masalah status dan formasi guru honorer yang selama ini tergantung pada anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Kita ingin seluruh guru memiliki kepastian dan masa depan yang lebih jelas," imbuh Bupati, Dedi Irawan.

"Kebijakan ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah untuk melindungi dan memuliakan profesi guru. Kami ingin guru fokus pada tugas mendidik, tanpa perlu khawatir akan urusan administrasi yang berlarut-larut," terus Bupati, Dedi Irawan.

Tentang program prioritas Kemendikdasmen 2025, sentralisasi tata kelola guru ini beriringan dengan program-program prioritas kemendikdasmen di Tahun 2025 yang harus didukung bersama. Pertama, wajib belajar 13 tahun, upaya perluasan akses pendidikan hingga jenjang menengah (SMA/SMK) untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang terputus dari pendidikan. Kedua, peningkatan mutu vokasi (SMK), melalui penguatan program pusat keunggulan, link and match dengan industri 4.0, dan penyediaan sertifikasi kompetensi global bagi siswa dan guru SMK.

"Ketiga, penguatan literasi dan karakter, distribusi 1,5 juta buku bacaan bermutu ke sekolah-sekolah berliterasi rendah, penguatan pendidikan karakter, dan revitalisasi bahasa daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya. Keempat, inovasi pembelajaran digital, pemanfaatan teknologi terkini, seperti smartboard dan platform digital, sebagai alat bantu untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif, relevan, dan efisien. teknologi harus menjadi asisten terbaik bagi guru hebat," jelas Bupati, Dedi Irawan.

Ditandaskan Bupati, Dedi Irawan, perubahan adalah keniscayaan. pendidikan tidak boleh stagnan. Melalui kolaborasi antara kebijakan transformatif, program prioritas yang terarah, dan semangat pengabdian, pemerintah sedang membangun Indonesia kuat yang sesungguhnya.

"Kami tidak meminta Guru bekerja lebih keras, kami meminta bekerja lebih cerdas, fokus, dan bermakna. Kami akan terus berupaya menghilangkan segala kendala struktural yang membelenggu potensi anda. Mari, jadikan Hari Guru Nasional 2025 sebagai momentum untuk memperbaharui janji kepada bangsa yaitu mendidik dengan hati, mengabdi tanpa henti," pungkas Bupati, Dedi Irawan.

Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung : Pemkab Lampung Barat Siap Perkuat Sinergi Majukan Pendidikan Dan Moderasi Beragama

 

Lampung Barat,(GM) -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ASN di Kabupaten Lampung Barat, Jumat (5/12/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di MTs Negeri 1 Lampung Barat, Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, dihadiri para pejabat Kemenag, jajaran ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan majelis-majelis agama se-Lampung Barat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat Drs. Nukman, MM, hadir mewakili bupati Parosil Mabsus, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Kanwil Kemenag Lampung beserta rombongan.

Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Nukman, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian Kemenag terhadap penguatan pendidikan dan kehidupan keagamaan di daerah.

“Kehadiran Bapak Kepala Kanwil tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kami, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan keagamaan, dan pembangunan karakter generasi bangsa,” ujar Sekda.

Pemkab menilai Kemenag memegang peran strategis dalam membina kehidupan umat beragama, menjaga moderasi beragama, serta memajukan pendidikan madrasah.

Karena itu, Pemkab menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan Kemenag dalam sejumlah isu prioritas, di antaranya.

Peningkatan kompetensi guru madrasah melalui pelatihan dan penguatan digital, pemerataan sarana prasarana pendidikan madrasah, dan penguatan moderasi beragama untuk menjaga kerukunan.

Selain itu, kolaborasi program pembangunan SDM dan kesejahteraan guru, kemudian optimalisasi layanan keagamaan, termasuk penyuluhan, bimbingan perkawinan, serta layanan haji dan umrah.

Sekda juga menekankan transformasi madrasah yang kini menjadi pilihan utama masyarakat.

“Madrasah telah bertransformasi, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membekali peserta didik dengan kompetensi abad 21. Kami berharap MTsN 1 dan seluruh madrasah di Lampung Barat menjadi pusat pembentukan karakter unggul,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Zulkarnain, S.Ag., M.Hum., menegaskan bahwa jabatan harus membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kita harus berjalan bersama untuk membangun Kementerian Agama Lampung,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa ASN Kemenag harus menjadi pelayan publik yang responsif dan berintegritas.

“Bukan saatnya pejabat duduk enak lalu masyarakat dicuekin. Pelayanan prima adalah wajah Kementerian Agama: cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Zulkarnain juga menekankan pentingnya prinsip Asta Protas sebagai arah gerak Kemenag, yaitu responsif, kolaboratif, memperkuat layanan digital, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kerukunan masyarakat.

“Jika kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, senangkanlah beberapa orang. Jika tidak, jangan sakiti satu orang pun,” tukasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Kemenag Lampung Barat, Miftahus Surur, S.Ag., M.Si., memaparkan kondisi keagamaan serta capaian lembaga pendidikan di bawah Kemenag.

Lampung Barat, dengan jumlah penduduk 312.376 jiwa, memiliki keberagaman yang saling menguatkan: 99% Muslim, disusul Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Kerukunan antarumat beragama di daerah ini juga sangat baik, dengan indeks kerukunan 2024 mencapai 78, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional di angka 76,02.

Ia juga menyampaikan data kelembagaan keagamaan yang terdapat 5 madrasah negeri dan 105 madrasah swasta, seluruh madrasah negeri telah meraih predikat Adiwiyata tingkat nasional atau mandiri.

Selain itu, terdapat 43 pondok pesantren, 15 KUA kecamatan: terdiri dari 3 KUA SBSN, 4 KUA hibah Pemda, dan 1 KUA yang belum memiliki kantor.

Selanjutnya ada 405 ASN, terdiri dari PNS, CPNS, PPPK, dan P3K paruh waktu. 1.416 guru, termasuk guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam. 41 penyuluh agama dari berbagai agama, dan terdapat 1.020 rumah ibadah, mulai dari masjid, musala, gereja, pura, hingga vihara.

Miftahus Surur menekankan bahwa meskipun jumlah tokoh agama saat ini 226 orang, idealnya dibutuhkan lebih dari 4.000 tokoh untuk jumlah penduduk yang ada.

“Namun demikian, tingkat kerukunan kita sangat membanggakan. Ini menjadi modal sosial penting bagi pembangunan Lampung Barat ke depan,” pungkasnya.

Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Kemenag.

Baik Pemkab maupun Kemenag bertekad meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan madrasah, serta penguatan moderasi beragama demi mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang cerdas, rukun, dan berkarakter.