Bupati Tanggamus Hadiri LENTERA BUTANI 2026 Dorong OPD Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah

 

Tanggamus,(gerakmedia) -- Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., menghadiri acara penerimaan penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung sekaligus penganugerahan LENTERA BUTANI (Layanan Evaluasi dan Apresiasi Pelaporan Keuangan sebagai Upaya Bersama untuk Mempertahankan Opini) Tahun 2026, di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwanto, para staf ahli Bupati, Asisten II dan III, kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta camat se-Kabupaten Tanggamus.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menerima penghargaan peringkat ketiga pemerintah daerah terbaik dalam pemenuhan data sesuai Nota Kesepakatan Tahun 2025 dari DJPb Provinsi Lampung.

Bupati Tanggamus Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi kepada DJPb Provinsi Lampung serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pemenuhan data dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian, melainkan tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas data keuangan pemerintah daerah agar semakin akurat, lengkap, konsisten, dan tepat waktu.

“Data bukan sekadar angka yang disajikan dalam tabel atau laporan. Data merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan, menyusun kebijakan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat,” ujar Saleh Asnawi.

Ia menegaskan, ketepatan data menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Selain penyerahan penghargaan dari DJPb Provinsi Lampung, kegiatan tersebut juga diisi dengan penganugerahan LENTERA BUTANI 2026 yang diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanggamus.

Kepala BKAD Kabupaten Tanggamus, Afrida Susanti, S.E., M.M., menjelaskan bahwa LENTERA BUTANI merupakan program evaluasi sekaligus apresiasi kepada perangkat daerah dan kecamatan atas kinerja pengelolaan serta pelaporan keuangan.

Menurutnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh BKAD, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menyusun, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara tertib sesuai ketentuan.

“LENTERA BUTANI tidak dimaksudkan sekadar sebagai kegiatan memberikan piagam atau trofi. Lebih dari itu, program ini merupakan sarana untuk membangun budaya kerja yang disiplin, meningkatkan kualitas pelaporan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus,” ujar Afrida.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah dan kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, perangkat daerah yang belum memperoleh penghargaan diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan pada masa mendatang.

Bupati Saleh Asnawi menyambut baik pelaksanaan program tersebut sebagai upaya membangun budaya kerja yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

“LENTERA BUTANI bukan sekadar kegiatan untuk menentukan siapa yang menjadi juara dan siapa yang menerima penghargaan. Ini merupakan upaya membangun budaya kerja yang tertib, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di seluruh OPD,” tegasnya.

Saleh Asnawi juga mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh pada 2025 dan 2026 harus dipertahankan melalui perbaikan berkelanjutan.

Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir dan tidak berarti seluruh proses pengelolaan keuangan telah sempurna. Karena itu, kualitas pengelolaan keuangan harus dijaga sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas laporan keuangan bukan hanya berada pada BKAD, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya.

“Saya meminta kepada seluruh kepala OPD dan camat agar terus meningkatkan ketertiban administrasi, kualitas pencatatan keuangan, ketepatan pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi, menghilangkan ego sektoral, dan menjadikan integritas serta akuntabilitas sebagai budaya kerja sehari-hari, bukan hanya ketika menghadapi pemeriksaan atau penilaian penghargaan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung Purwanto mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang menggabungkan pemberian penghargaan dengan evaluasi kualitas pelaporan keuangan melalui LENTERA BUTANI.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk melalui asistensi, konsultasi, pendampingan, dan pertukaran data untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam penganugerahan LENTERA BUTANI Tahun 2026, penghargaan diberikan dalam tiga kategori, yakni LENTERA CEPAT, LENTERA TEPAT, dan LENTERA HEBAT, masing-masing untuk perangkat daerah dan kecamatan dengan peringkat juara I, II, dan III.

Pada kategori LENTERA CEPAT tingkat perangkat daerah, juara I diraih Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan nilai 87,95, juara II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 87,60, serta juara III Inspektorat dengan nilai 86,00.

Untuk kategori LENTERA TEPAT tingkat perangkat daerah, juara I diraih BKAD dengan nilai 92,85, juara II Dinas Kesehatan dengan nilai 91,10, dan juara III Sekretariat Daerah dengan nilai 89,20.

Sementara itu, kategori LENTERA HEBAT tingkat perangkat daerah menempatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai juara I dengan nilai 91,35, disusul Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai 90,00 sebagai juara II, serta Dinas Sosial dengan nilai 87,75 sebagai juara III.

Pada tingkat kecamatan, kategori LENTERA CEPAT diraih Kecamatan Kota Agung Timur sebagai juara I dengan nilai 87,90, Kecamatan Pematang Sawa sebagai juara II dengan nilai 85,35, dan Kecamatan Sumberejo sebagai juara III dengan nilai 84,90.

Kategori LENTERA TEPAT tingkat kecamatan menempatkan Kecamatan Pugung sebagai juara I dengan nilai 90,45, Kecamatan Pulau Panggung sebagai juara II dengan nilai 88,00, dan Kecamatan Gisting sebagai juara III dengan nilai 87,80.

Adapun kategori LENTERA HEBAT tingkat kecamatan diraih Kecamatan Air Naningan sebagai juara I dengan nilai 90,40, Kecamatan Kota Agung Barat sebagai juara II dengan nilai 88,65, dan Kecamatan Kota Agung sebagai juara III dengan nilai 88,45.

Melalui penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat terus memperkuat sinergi ant perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta menjaga konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hari Sumpah Pemuda Ke 98 : Parosil Tekankan Tiga Karakter Pemuda Patriotik Gigih Dan Berempati

 

Lampung Barat,(gerakmedia) -- Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Kantor Bupati, Rabu (28/10/2026). 

Upacara diikuti Wakil Bupati Mad Hasnurin, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, jajaran pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan para Pelajar. 

Dalam amanatnya, Parosil mengatakan 98 tahun lalu para pemuda Indonesia mengikrarkan janji yang menyatukan perbedaan, menguatkan perjuangan, dan melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa.

Menurutnya, semangat itu harus terus hidup bukan hanya dalam ingatan, tetapi dalam karakter setiap generasi penerus bangsa.

"Kita ingin membangun Indonesia yang maju. Tetapi kemajuan bukan hanya tentang gedung yang menjulang tinggi, teknologi yang semakin canggih, atau kekayaan yang berlimpah. Kemajuan sejati dimulai dari manusia. Dari karakter," kata Parosil.

Ia menekankan pentingnya membentuk generasi masa depan yang memiliki tiga karakter utama. Pertama, patriotik, yakni mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pengabdian dan tindakan nyata.

Kedua, gigih, yakni tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak runtuh ketika mengalami kegagalan, dan tidak berhenti berjuang sebelum memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Ketiga, berempati, yakni tidak hanya memikirkan keberhasilan diri sendiri, tetapi juga merasakan kesulitan orang lain dan tidak berpaling ketika rakyat membutuhkan pertolongan.

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya," ujarnya.

Parosil berpesan kepada para pemuda untuk bermimpi setinggi langit, bekerja keras, menjadi manusia yang kuat namun tetap memiliki kelembutan hati, serta berani memimpin dan bersedia melayani.

"Jadikanlah setiap ilmu, setiap karya, dan setiap pengorbanan sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia," katanya.

Menutup amanatnya, Parosil mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 dan mengajak seluruh generasi untuk membangun masa depan bersama.

"Mari kita bangun generasi yang patriotik dalam pengabdian, gigih dalam perjuangan, dan berempati dalam kemanusiaan. Sebab masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui. Masa depan adalah sesuatu yang sedang kita bangun bersama," pungkasnya.

Polres Tanggamus Dan Petugas Gabungan Razia Hiburan Malam di Kota Agung Tiga Orang Positif Narkoba

Tanggamus,(gerakmedia) -- Polres Tanggamus bersama personel Kodim 0424/Tanggamus dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus menggelar razia tempat hiburan malam dan sejumlah lokasi berkumpulnya masyarakat di Kecamatan Kota Agung, Sabtu (24/10/2026) malam.

Kasat Resnarkoba Polres Tanggamus Iptu Agus Heriyanto, S.H., M.H., mengatakan, razia yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah lokasi dan melakukan tes urine terhadap pengunjung untuk mengantisipasi penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

“Razia ini merupakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika, sekaligus untuk mengantisipasi peredaran narkoba di tempat hiburan malam dan lokasi berkumpulnya masyarakat,” kata Iptu Agus Heriyanto mewakili Kapolres Tanggamus AKBP AH. Hudi Arif, S.T.P., S.I.K., M.A., Senin (26/10/2026).

Iptu Agus menjelaskan, petugas gabungan menyasar lima lokasi di wilayah Kecamatan Kota Agung. Lokasi pertama yang diperiksa adalah Caffe and Family Karaoke Blessing di Dusun Tegal Wangi, Kelurahan Kuripan. Di tempat tersebut, petugas mendapati seorang perempuan berinisial RR dengan hasil tes urine positif mengandung methamphetamine atau zat yang terkandung dalam sabu-sabu.

Perempuan tersebut kemudian diserahkan kepada BNNK Tanggamus untuk penanganan lebih lanjut melalui rehabilitasi secara mandiri. Penyerahan dilakukan karena belum terdapat cukup alat bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Petugas selanjutnya mendatangi Caffe and Family Aca Karaoke di Kelurahan Pasar Madang. Dari pemeriksaan dan tes urine terhadap pengunjung, tidak ditemukan hasil positif narkotika. Sementara di Kedai Kopi Mantap, Kelurahan Baros, tidak terdapat pengunjung saat petugas tiba di lokasi.

Razia berlanjut ke kafe di kawasan pinggir pantai Dermaga Kota Agung. Di lokasi tersebut, petugas tidak menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika, tetapi mendapati beberapa orang sedang mengonsumsi minuman keras.

Pemeriksaan terakhir dilakukan di Taman Soekarno, pusat Kota Agung. Di lokasi itu, petugas mengamankan dua laki-laki berinisial DA dan YG yang dicurigai berkaitan dengan dugaan transaksi narkotika.

Setelah dilakukan tes urine, keduanya dinyatakan positif mengandung amphetamine, zat yang juga terdapat dalam ekstasi. Satresnarkoba Polres Tanggamus kemudian melakukan pengembangan lebih lanjut.

“Hasil razia mencatat tiga orang positif berdasarkan pemeriksaan urine, terdiri atas satu perempuan dengan hasil positif methamphetamine dan dua laki-laki dengan hasil positif amphetamine,” jelasnya.

Iptu Agus Heriyanto menegaskan, razia gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan menjaga keamanan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba serta melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” tandasnya.

Kopdes Memiliki Aturan aturan Terentu Yang Harus Di Pahami Oleh Seluruh Masyarakat Desa Dan Seluruh Aparatur Pemerintah Pekon/Desa

 

Lampung, (gerakmedia) -- Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini tengah digulirkan di seluruh Indonesia. Seiring dengan pelaksanaannya, muncul berbagai pemahaman yang keliru di masyarakat mengenai kedudukan dan peran pemerintah desa dalam koperasi tersebut. Berikut penjelasan berdasarkan peraturan yang berlaku agar masyarakat memahami dengan benar dan tepat selasa,(27/10/2026).

KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga masyarakat desa/kelurahan, dibentuk bersama dengan pemerintah desa. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . KDMP berfungsi menyalurkan kebutuhan pokok warga, menyerap hasil produksi masyarakat, serta menyalurkan program pemerintah di tingkat desa.

Banyak yang mengira Pemerintah Desa mengelola KDMP secara langsung. Itu tidak benar. Berikut peran sebenarnya sesuai aturan.

Yang Boleh Dilakukan Pemerintah Desa, diantaranya :

- Memfasilitasi pembentukan KDMP dan mendorong warga menjadi anggota.

- Mempertemukan KDMP dengan pihak terkait (pemerintah daerah, lembaga keuangan, dll.).

- Memfasilitasi pemanfaatan aset desa untuk keperluan usaha KDMP berdasarkan kesepakatan.

- Mengawasi agar KDMP berjalan transparan dan sesuai regulasi. 

-  Menerima manfaat ekonomi dari penggunaan aset desa, minimal 20% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk pembangunan desa.

Sedangkan Yang Tidak Boleh. Diantaranya.

- Kepala Desa atau perangkat desa bukan pengurus KDMP sehari-hari.

- Pemerintah Desa tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional koperasi.

- Keputusan usaha berada di tangan Rapat Anggota KDMP, bukan Kepala Desa.

Adapun terkait keuntungan KDMP kemana akurnya. Berdasarkan Perpres 82/2026 Pasal 32 . Minimal 20% dari SHU menjadi pendapatan desa, digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.

Sebesar-besarnya 80% dari SHU dikembalikan kepada anggota dan masyarakat dalam bentuk manfaat ekonomi. Dan Aset yang digunakan KDMP tetap milik desa, hanya dimanfaatkan untuk usaha.

 20% itu dihitung dari Sisa Hasil Usaha (SHU), bukan dari omzet atau pendapatan kotor. Ini yang sering disalahpahami. 

Adapun perbedaan KDMP dengan BUMdes yaitu Aspek BUMdes Pendiri Pemerintah Desa Warga masyarakat bersama Pemdes.

Pengelola Ditunjuk oleh Pemdes/Raperdes Dipilih oleh anggota koperasi.

Dasar Hukum UU No. 6/2014 tentang Desa Perpres 82/2026 & UU Perkoperasian.

Sifat Lembaga usaha desa Koperasi warga.

KDMP bukan menggantikan BUMDes, melainkan saling melengkapi dan dapat bekerja sama .

Pesan penting untuk masyarakat :

1. KDMP dimiliki oleh warga, bukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa.

2. Setiap warga berhak menjadi anggota dan berhak bersuara dalam rapat anggota.

3. Pemerintah desa berperan mendukung dan mengawasi, bukan mengelola.

4. Transparansi adalah hak publik, masyarakat berhak mengetahui laporan keuangan dan manfaat ekonomi yang diterima desa dari KDMP.

5. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui Rapat Anggota KDMP atau Musyawarah Desa.

"KDMP berhasil bukan ketika untung saja, tetapi ketika warga paham bahwa itu adalah milik mereka. Keterlibatan dan pengawasan masyarakat adalah kuncinya.

Tingkatkan Pelayanan Pagi Hari, Wakapolres Lampung Barat Pimpin Dan Tinjau Langsung Pengamanan Rawan Pagi Di MTsN 1 Liwa

 

Lampung Barat,(gerakmedia) -- Wakapolres Lampung Barat Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., memimpin dan meninjau langsung Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan (PAM) Rawan Pagi dan Pengaturan Lalu Lintas personel Polres Lampung Barat di depan MTsN 1 Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Senin (26/10/2026) pagi.

Kegiatan pelayanan masyarakat yang dimulai sekira pukul 06.30 WIB hingga selesai tersebut menyasar area zona selamat sekolah guna memastikan keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas pada saat para siswa dan pengajar memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar.

Dalam pelaksanaannya, personel di lapangan membantu menyeberangkan para pelajar, mengatur kelancaran arus kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4), serta memantau titik rawan kemacetan di sekitar lokasi sekolah. Kehadiran Wakapolres Lampung Barat di lokasi juga bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personel dalam memberikan pelayanan terbaik, aman, dan humanis kepada masyarakat.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Lampung Barat Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan PAM Rawan Pagi merupakan komitmen jajaran Polres Lampung Barat dalam menghadirkan Polri di tengah-tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

"Pengamanan dan pengaturan lalu lintas pagi hari ini rutin kami tingkatkan di lokasi-lokasi sekolah dan pusat keramaian. Kehadiran personel di lapangan ditujukan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas, mencegah potensi kecelakaan lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelajar, orang tua, dan seluruh pengguna jalan," ujar Wakapolres.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan PAM Rawan Pagi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Lintas seputaran MTsN 1 Liwa Kecamatan Balik Bukit terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.(humas)

Polda Lampung Kerahkan 702 Personel Dalam Operasi Patuh Krakatau 2026 Pelawan Arus Jadi Target Utama

 Press Release Nomor: 378 / X / HUM.6.1.1./ 2026/ Bidhumas, Minggu 25 Oktober 2026

Lampung,(gerakmwdia) -- Polda Lampung mengerahkan 702 personel untuk menggelar Operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelanggaran melawan arus menjadi salah satu sasaran utama operasi tersebut, Minggu (25/10/2026).

Operasi ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, operasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pengendara yang ditilang, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Keberhasilan operasi harus dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, perubahan perilaku berkendara, menurunnya angka kecelakaan, serta berkurangnya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” kata Yuni. 

*Pelawan arus menjadi perhatian utama*

Menurut Yuni, salah satu perhatian utama dalam Operasi Patuh Krakatau 2026 adalah pelanggaran melawan arus yang berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Polda Lampung bersama jajaran akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lokasi-lokasi rawan pelanggaran. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan perilaku berkendara yang membahayakan keselamatan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melawan arus karena tindakan tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Yuni.

Selain melawan arus, petugas juga menyasar pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak memakai helm atau sabuk keselamatan, menerobos lampu merah, serta melebihi batas kecepatan.

Yuni menegaskan, pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis tetap dikedepankan dalam pelaksanaan operasi. Polisi akan memberikan sosialisasi, pendidikan masyarakat, serta edukasi keselamatan berkendara melalui kegiatan safety riding dan safety driving.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kehadiran polisi lalu lintas adalah untuk melindungi, melayani, dan menjaga keselamatan mereka,” kata Yuni.

*702 personel dikerahkan, penindakan diawasi Provos*

Operasi Patuh Krakatau 2026 melibatkan 702 personel, terdiri dari 94 personel satuan tugas Polda Lampung dan 608 personel satuan tugas Polres atau Polresta jajaran.

Penegakan hukum akan mengoptimalkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan berbasis elektronik. Petugas juga dapat melakukan penindakan langsung dan memberikan teguran simpatik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencegah penyimpangan selama operasi, Polda Lampung menegaskan bahwa setiap pelaksanaan penilangan harus didampingi personel Provos sebagai bagian dari pengawasan internal.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol M. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 harus memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi upaya membangun budaya tertib berlalu lintas agar masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama,” ujar Reza.

Ia menekankan, personel lalu lintas juga harus hadir membantu masyarakat, mengurai kemacetan, memberikan edukasi, serta menolong pengguna jalan yang mengalami kesulitan.

Polda Lampung turut mengajak media massa dan masyarakat menyebarluaskan pesan keselamatan berlalu lintas, terutama kepada pelajar, mahasiswa, komunitas kendaraan bermotor, dan pengemudi angkutan.

Melalui operasi ini, Polda Lampung berharap kepatuhan berlalu lintas tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Masyarakat diimbau tidak melawan arus, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, memakai helm dan sabuk keselamatan, serta mematuhi rambu dan batas kecepatan.

“Jangan melawan arus, jangan menggunakan HP saat berkendara, gunakan helm dan sabuk keselamatan, serta patuhi seluruh aturan lalu lintas. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat,” demikian imbauan Polda Lampung.

Siswa MTs/MA YAPSI Sumber Jaya Lampung Barat Rugi Ratusan Ribu Rupiah Akibat Dugaan Potong Dana PIP

 

Lampung Barat, (gerakmedia) -- Yayasan Pendidikan dan Santunan Islam (YAPSI) yang menaungi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, diduga melakukan pelanggaran serius terkait penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Sejumlah siswa penerima manfaat melaporkan bahwa dana bantuan mereka dipotong secara sepihak dengan nominal yang signifikan, sehingga tidak diterima secara utuh sesuai ketentuan pemerintah,(25/10/2026). 

Berdasarkan data yang dihimpun dari para siswa yang tidak ingin  dipublikasi, praktik pemotongan ini bervariasi antar jenjang pendidikan. Siswa MTs YAPSI dilaporkan mengalami potongan per orang dengan alasan biaya administrasi dan pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dugaan sebelumnya. Sementara itu, siswa MA YAPSI menghadapi potongan yang lebih masif, yakni mencapai Rp800.000 per penerima yang diklaim sebagai iuran komite madrasah.

Akibat pemotongan tersebut, realisasi dana yang diterima siswa menjadi jauh di bawah hak seharusnya. Mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Agama Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP Tahap I, hak penuh siswa MTs adalah Rp750.000 dan siswa MA adalah Rp1.800.000 per semester. Namun, siswa MTs YAPSI diduga hanya menerima sisa dana sekitar Rp490.000, sedangkan siswa MA hanya menerima Rp1.000.000. Selisih ratusan ribu rupiah ini merupakan kerugian materiil langsung bagi peserta didik dari penerima PIP.

Praktik ini secara tegas bertentangan dengan regulasi nasional. Kementerian Agama melalui Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Madrasah, termasuk Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 119 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 2024, melarang keras satuan pendidikan melakukan pungutan, penahanan, atau pengurangan nominal dana bantuan dalam bentuk apa pun. Dana PIP ditetapkan sebagai hibah langsung kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan pribadi, sehingga intervensi pihak sekolah atau yayasan merupakan pelanggaran prinsip akuntabilitas.

Meski demikian, beredar informasi bahwa pihak pengelola sekolah mengklaim pemotongan tersebut tidak bermasalah karena dianggap sebagai bagian dari kesepakatan internal. Klaim sepihak ini dinilai mengabaikan hierarki hukum, mengingat peraturan menteri dan petunjuk teknis pemerintah pusat memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada aturan internal yayasan.

Menyikapi gravitas persoalan ini, desakan kuat disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Barat, serta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Lampung untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur. Publik menuntut adanya audit forensik terhadap aliran dana PIP di lingkungan YAPSI Sumber Jaya untuk membuktikan apakah telah terjadi penyelewengan anggaran negara. Keterlibatan aparat hukum dan inspektorat daerah dinilai mendesak untuk membongkar praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku, terlepas dari segala bentuk pembenaran yang dilontarkan oleh pihak pengelola madrasah.(*)