Polres Tanggamus Dan Petugas Gabungan Razia Hiburan Malam di Kota Agung Tiga Orang Positif Narkoba

Tanggamus,(gerakmedia) -- Polres Tanggamus bersama personel Kodim 0424/Tanggamus dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus menggelar razia tempat hiburan malam dan sejumlah lokasi berkumpulnya masyarakat di Kecamatan Kota Agung, Sabtu (24/10/2026) malam.

Kasat Resnarkoba Polres Tanggamus Iptu Agus Heriyanto, S.H., M.H., mengatakan, razia yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah lokasi dan melakukan tes urine terhadap pengunjung untuk mengantisipasi penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

“Razia ini merupakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika, sekaligus untuk mengantisipasi peredaran narkoba di tempat hiburan malam dan lokasi berkumpulnya masyarakat,” kata Iptu Agus Heriyanto mewakili Kapolres Tanggamus AKBP AH. Hudi Arif, S.T.P., S.I.K., M.A., Senin (26/10/2026).

Iptu Agus menjelaskan, petugas gabungan menyasar lima lokasi di wilayah Kecamatan Kota Agung. Lokasi pertama yang diperiksa adalah Caffe and Family Karaoke Blessing di Dusun Tegal Wangi, Kelurahan Kuripan. Di tempat tersebut, petugas mendapati seorang perempuan berinisial RR dengan hasil tes urine positif mengandung methamphetamine atau zat yang terkandung dalam sabu-sabu.

Perempuan tersebut kemudian diserahkan kepada BNNK Tanggamus untuk penanganan lebih lanjut melalui rehabilitasi secara mandiri. Penyerahan dilakukan karena belum terdapat cukup alat bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Petugas selanjutnya mendatangi Caffe and Family Aca Karaoke di Kelurahan Pasar Madang. Dari pemeriksaan dan tes urine terhadap pengunjung, tidak ditemukan hasil positif narkotika. Sementara di Kedai Kopi Mantap, Kelurahan Baros, tidak terdapat pengunjung saat petugas tiba di lokasi.

Razia berlanjut ke kafe di kawasan pinggir pantai Dermaga Kota Agung. Di lokasi tersebut, petugas tidak menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika, tetapi mendapati beberapa orang sedang mengonsumsi minuman keras.

Pemeriksaan terakhir dilakukan di Taman Soekarno, pusat Kota Agung. Di lokasi itu, petugas mengamankan dua laki-laki berinisial DA dan YG yang dicurigai berkaitan dengan dugaan transaksi narkotika.

Setelah dilakukan tes urine, keduanya dinyatakan positif mengandung amphetamine, zat yang juga terdapat dalam ekstasi. Satresnarkoba Polres Tanggamus kemudian melakukan pengembangan lebih lanjut.

“Hasil razia mencatat tiga orang positif berdasarkan pemeriksaan urine, terdiri atas satu perempuan dengan hasil positif methamphetamine dan dua laki-laki dengan hasil positif amphetamine,” jelasnya.

Iptu Agus Heriyanto menegaskan, razia gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan menjaga keamanan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba serta melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” tandasnya.

Kopdes Memiliki Aturan aturan Terentu Yang Harus Di Pahami Oleh Seluruh Masyarakat Desa Dan Seluruh Aparatur Pemerintah Pekon/Desa

 

Lampung, (gerakmedia) -- Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini tengah digulirkan di seluruh Indonesia. Seiring dengan pelaksanaannya, muncul berbagai pemahaman yang keliru di masyarakat mengenai kedudukan dan peran pemerintah desa dalam koperasi tersebut. Berikut penjelasan berdasarkan peraturan yang berlaku agar masyarakat memahami dengan benar dan tepat selasa,(27/10/2026).

KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga masyarakat desa/kelurahan, dibentuk bersama dengan pemerintah desa. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . KDMP berfungsi menyalurkan kebutuhan pokok warga, menyerap hasil produksi masyarakat, serta menyalurkan program pemerintah di tingkat desa.

Banyak yang mengira Pemerintah Desa mengelola KDMP secara langsung. Itu tidak benar. Berikut peran sebenarnya sesuai aturan.

Yang Boleh Dilakukan Pemerintah Desa, diantaranya :

- Memfasilitasi pembentukan KDMP dan mendorong warga menjadi anggota.

- Mempertemukan KDMP dengan pihak terkait (pemerintah daerah, lembaga keuangan, dll.).

- Memfasilitasi pemanfaatan aset desa untuk keperluan usaha KDMP berdasarkan kesepakatan.

- Mengawasi agar KDMP berjalan transparan dan sesuai regulasi. 

-  Menerima manfaat ekonomi dari penggunaan aset desa, minimal 20% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk pembangunan desa.

Sedangkan Yang Tidak Boleh. Diantaranya.

- Kepala Desa atau perangkat desa bukan pengurus KDMP sehari-hari.

- Pemerintah Desa tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional koperasi.

- Keputusan usaha berada di tangan Rapat Anggota KDMP, bukan Kepala Desa.

Adapun terkait keuntungan KDMP kemana akurnya. Berdasarkan Perpres 82/2026 Pasal 32 . Minimal 20% dari SHU menjadi pendapatan desa, digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.

Sebesar-besarnya 80% dari SHU dikembalikan kepada anggota dan masyarakat dalam bentuk manfaat ekonomi. Dan Aset yang digunakan KDMP tetap milik desa, hanya dimanfaatkan untuk usaha.

 20% itu dihitung dari Sisa Hasil Usaha (SHU), bukan dari omzet atau pendapatan kotor. Ini yang sering disalahpahami. 

Adapun perbedaan KDMP dengan BUMdes yaitu Aspek BUMdes Pendiri Pemerintah Desa Warga masyarakat bersama Pemdes.

Pengelola Ditunjuk oleh Pemdes/Raperdes Dipilih oleh anggota koperasi.

Dasar Hukum UU No. 6/2014 tentang Desa Perpres 82/2026 & UU Perkoperasian.

Sifat Lembaga usaha desa Koperasi warga.

KDMP bukan menggantikan BUMDes, melainkan saling melengkapi dan dapat bekerja sama .

Pesan penting untuk masyarakat :

1. KDMP dimiliki oleh warga, bukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa.

2. Setiap warga berhak menjadi anggota dan berhak bersuara dalam rapat anggota.

3. Pemerintah desa berperan mendukung dan mengawasi, bukan mengelola.

4. Transparansi adalah hak publik, masyarakat berhak mengetahui laporan keuangan dan manfaat ekonomi yang diterima desa dari KDMP.

5. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui Rapat Anggota KDMP atau Musyawarah Desa.

"KDMP berhasil bukan ketika untung saja, tetapi ketika warga paham bahwa itu adalah milik mereka. Keterlibatan dan pengawasan masyarakat adalah kuncinya.

Tingkatkan Pelayanan Pagi Hari, Wakapolres Lampung Barat Pimpin Dan Tinjau Langsung Pengamanan Rawan Pagi Di MTsN 1 Liwa

 

Lampung Barat,(gerakmedia) -- Wakapolres Lampung Barat Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., memimpin dan meninjau langsung Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan (PAM) Rawan Pagi dan Pengaturan Lalu Lintas personel Polres Lampung Barat di depan MTsN 1 Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Senin (26/10/2026) pagi.

Kegiatan pelayanan masyarakat yang dimulai sekira pukul 06.30 WIB hingga selesai tersebut menyasar area zona selamat sekolah guna memastikan keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas pada saat para siswa dan pengajar memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar.

Dalam pelaksanaannya, personel di lapangan membantu menyeberangkan para pelajar, mengatur kelancaran arus kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4), serta memantau titik rawan kemacetan di sekitar lokasi sekolah. Kehadiran Wakapolres Lampung Barat di lokasi juga bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personel dalam memberikan pelayanan terbaik, aman, dan humanis kepada masyarakat.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Lampung Barat Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan PAM Rawan Pagi merupakan komitmen jajaran Polres Lampung Barat dalam menghadirkan Polri di tengah-tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

"Pengamanan dan pengaturan lalu lintas pagi hari ini rutin kami tingkatkan di lokasi-lokasi sekolah dan pusat keramaian. Kehadiran personel di lapangan ditujukan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas, mencegah potensi kecelakaan lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelajar, orang tua, dan seluruh pengguna jalan," ujar Wakapolres.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan PAM Rawan Pagi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Lintas seputaran MTsN 1 Liwa Kecamatan Balik Bukit terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.(humas)

Polda Lampung Kerahkan 702 Personel Dalam Operasi Patuh Krakatau 2026 Pelawan Arus Jadi Target Utama

 Press Release Nomor: 378 / X / HUM.6.1.1./ 2026/ Bidhumas, Minggu 25 Oktober 2026

Lampung,(gerakmwdia) -- Polda Lampung mengerahkan 702 personel untuk menggelar Operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelanggaran melawan arus menjadi salah satu sasaran utama operasi tersebut, Minggu (25/10/2026).

Operasi ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, operasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pengendara yang ditilang, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Keberhasilan operasi harus dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, perubahan perilaku berkendara, menurunnya angka kecelakaan, serta berkurangnya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” kata Yuni. 

*Pelawan arus menjadi perhatian utama*

Menurut Yuni, salah satu perhatian utama dalam Operasi Patuh Krakatau 2026 adalah pelanggaran melawan arus yang berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Polda Lampung bersama jajaran akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lokasi-lokasi rawan pelanggaran. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan perilaku berkendara yang membahayakan keselamatan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melawan arus karena tindakan tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Yuni.

Selain melawan arus, petugas juga menyasar pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak memakai helm atau sabuk keselamatan, menerobos lampu merah, serta melebihi batas kecepatan.

Yuni menegaskan, pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis tetap dikedepankan dalam pelaksanaan operasi. Polisi akan memberikan sosialisasi, pendidikan masyarakat, serta edukasi keselamatan berkendara melalui kegiatan safety riding dan safety driving.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kehadiran polisi lalu lintas adalah untuk melindungi, melayani, dan menjaga keselamatan mereka,” kata Yuni.

*702 personel dikerahkan, penindakan diawasi Provos*

Operasi Patuh Krakatau 2026 melibatkan 702 personel, terdiri dari 94 personel satuan tugas Polda Lampung dan 608 personel satuan tugas Polres atau Polresta jajaran.

Penegakan hukum akan mengoptimalkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan berbasis elektronik. Petugas juga dapat melakukan penindakan langsung dan memberikan teguran simpatik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencegah penyimpangan selama operasi, Polda Lampung menegaskan bahwa setiap pelaksanaan penilangan harus didampingi personel Provos sebagai bagian dari pengawasan internal.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol M. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 harus memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi upaya membangun budaya tertib berlalu lintas agar masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama,” ujar Reza.

Ia menekankan, personel lalu lintas juga harus hadir membantu masyarakat, mengurai kemacetan, memberikan edukasi, serta menolong pengguna jalan yang mengalami kesulitan.

Polda Lampung turut mengajak media massa dan masyarakat menyebarluaskan pesan keselamatan berlalu lintas, terutama kepada pelajar, mahasiswa, komunitas kendaraan bermotor, dan pengemudi angkutan.

Melalui operasi ini, Polda Lampung berharap kepatuhan berlalu lintas tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Masyarakat diimbau tidak melawan arus, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, memakai helm dan sabuk keselamatan, serta mematuhi rambu dan batas kecepatan.

“Jangan melawan arus, jangan menggunakan HP saat berkendara, gunakan helm dan sabuk keselamatan, serta patuhi seluruh aturan lalu lintas. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat,” demikian imbauan Polda Lampung.

Siswa MTs/MA YAPSI Sumber Jaya Lampung Barat Rugi Ratusan Ribu Rupiah Akibat Dugaan Potong Dana PIP

 

Lampung Barat, (gerakmedia) -- Yayasan Pendidikan dan Santunan Islam (YAPSI) yang menaungi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, diduga melakukan pelanggaran serius terkait penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Sejumlah siswa penerima manfaat melaporkan bahwa dana bantuan mereka dipotong secara sepihak dengan nominal yang signifikan, sehingga tidak diterima secara utuh sesuai ketentuan pemerintah,(25/10/2026). 

Berdasarkan data yang dihimpun dari para siswa yang tidak ingin  dipublikasi, praktik pemotongan ini bervariasi antar jenjang pendidikan. Siswa MTs YAPSI dilaporkan mengalami potongan per orang dengan alasan biaya administrasi dan pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dugaan sebelumnya. Sementara itu, siswa MA YAPSI menghadapi potongan yang lebih masif, yakni mencapai Rp800.000 per penerima yang diklaim sebagai iuran komite madrasah.

Akibat pemotongan tersebut, realisasi dana yang diterima siswa menjadi jauh di bawah hak seharusnya. Mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Agama Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP Tahap I, hak penuh siswa MTs adalah Rp750.000 dan siswa MA adalah Rp1.800.000 per semester. Namun, siswa MTs YAPSI diduga hanya menerima sisa dana sekitar Rp490.000, sedangkan siswa MA hanya menerima Rp1.000.000. Selisih ratusan ribu rupiah ini merupakan kerugian materiil langsung bagi peserta didik dari penerima PIP.

Praktik ini secara tegas bertentangan dengan regulasi nasional. Kementerian Agama melalui Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Madrasah, termasuk Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 119 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 2024, melarang keras satuan pendidikan melakukan pungutan, penahanan, atau pengurangan nominal dana bantuan dalam bentuk apa pun. Dana PIP ditetapkan sebagai hibah langsung kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan pribadi, sehingga intervensi pihak sekolah atau yayasan merupakan pelanggaran prinsip akuntabilitas.

Meski demikian, beredar informasi bahwa pihak pengelola sekolah mengklaim pemotongan tersebut tidak bermasalah karena dianggap sebagai bagian dari kesepakatan internal. Klaim sepihak ini dinilai mengabaikan hierarki hukum, mengingat peraturan menteri dan petunjuk teknis pemerintah pusat memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada aturan internal yayasan.

Menyikapi gravitas persoalan ini, desakan kuat disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Barat, serta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Lampung untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur. Publik menuntut adanya audit forensik terhadap aliran dana PIP di lingkungan YAPSI Sumber Jaya untuk membuktikan apakah telah terjadi penyelewengan anggaran negara. Keterlibatan aparat hukum dan inspektorat daerah dinilai mendesak untuk membongkar praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku, terlepas dari segala bentuk pembenaran yang dilontarkan oleh pihak pengelola madrasah.(*)

Jumat Keliling Di Masjid Nurul Huda Kapolres Tanggamus Perkuat Silaturahmi Dengan Masyarakat

 

Tanggamus,(gerakmedia) -- Kapolres Tanggamus AKBP AH. Hudi Arif, S.T.P., S.I.K., M.A., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Nurul Huda, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pendekatan keagamaan, silaturahmi, serta komunikasi langsung dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, salat Jumat diimami Ustad Usman Mursyid, S.Ag., yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Mursyid. Sementara itu, Zulwani, S.H.I., bertindak sebagai khatib yang menyampaikan khotbah tentang pentingnya memperbanyak istigfar dan bertobat kepada Allah SWT.

Dalam khotbahnya, Zulwani mengingatkan jamaah mengenai keutamaan istigfar sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah SWT. Ia menyampaikan bahwa orang yang memperbanyak istigfar akan mendapatkan pertolongan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Khatib juga mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Karena itu, setiap orang hendaknya menyadari kekeliruannya dan segera bertobat kepada Allah SWT.

Usai pelaksanaan salat Jumat, Kapolres Tanggamus berkesempatan memperkenalkan diri kepada para jamaah sekaligus menyampaikan maksud kehadirannya dalam kegiatan Jumat Keliling sebagai upaya mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

“Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, kami hadir menjalin silaturahmi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi serta mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warga. Kami berharap komunikasi yang terjalin dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat,” kata AKBP AH. Hudi Arif.

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Sinergi antara kepolisian dan warga diharapkan dapat membantu mencegah potensi gangguan kamtibmas sejak dini.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Tanggamus. Apabila mengetahui atau mengalami gangguan kamtibmas, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui Layanan Polisi 110,” 2tandasnya.

Dalam kegiatan yang sama Wakapolres Kompol Fredy Aprisa Putra, S.H., M.H., juga melaksanakan jumat keliling di Masjid Amaliah, Pekon Tanjung Jati, Kota Agung Timur bersama para Kabag dan Kasat.

Pemkab Tanggamus Bahas Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, Tunggakan Pajak 972 Kendaraan Jadi Perhatian

Tanggamus,(gerakmedia) -- Pemerintah Kabupaten Tanggamus membahas optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), legalitas aset tanah, hingga realisasi retribusi yang masih perlu ditingkatkan Jumat, (23/10/2026). 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat optimalisasi pemanfaatan aset daerah di Ruang Rapat Wakil Bupati Tanggamus, Rapat ini bertujuan memperkuat ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanggamus, Nanang Sumarlin, memaparkan bahwa berdasarkan rekapitulasi Oktober 2026, terdapat 972 unit kendaraan yang tercatat dalam data tunggakan PKB. Jumlah tersebut terdiri dari 892 kendaraan dinas Pemkab Tanggamus, 74 kendaraan instansi vertikal, dan enam kendaraan pemerintah pekon.

Nanang menjelaskan, penertiban tunggakan pajak kendaraan menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kendaraan dinas. Pemkab Tanggamus juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

“Penanganan tunggakan pajak kendaraan dinas perlu menjadi perhatian bersama. Koordinasi antarinstansi diperlukan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan,” ujar Nanang.

Dalam paparannya, Nanang juga menyampaikan realisasi penerimaan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari total target sebesar Rp22,25 miliar, realisasi penerimaan mencapai Rp18,04 miliar atau 81,08 persen.

Selain persoalan pajak kendaraan, rapat turut membahas pemanfaatan aset milik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, termasuk bangunan Pasar Induk Gisting serta sejumlah lahan sawah tadah hujan di beberapa pekon. Penataan aset tersebut memerlukan kejelasan tarif, legalitas, dan mekanisme pemungutan retribusi.

Berdasarkan paparan Bapenda, realisasi retribusi pemanfaatan aset yang dibahas tercatat sebesar 57,80 persen. Menurut Nanang, optimalisasi aset membutuhkan penataan administrasi dan kepastian aturan agar pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Optimalisasi pemanfaatan aset daerah perlu didukung dengan kepastian legalitas, penetapan tarif yang jelas, serta mekanisme pemungutan retribusi yang tertib sesuai ketentuan,” kata Nanang.

Rencana tindak lanjut yang dipaparkan meliputi penyusunan rancangan peraturan bupati tentang tata cara pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah, percepatan legalitas tanah yang menjadi objek retribusi, serta koordinasi antara Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Samsat UPTD Wilayah XIII, Polres Tanggamus, dan Kantor Pertanahan.

Pembahasan juga mencakup legalitas kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Pekon Kali Bening, Kecamatan Talang Padang, Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, serta wilayah Kecamatan Wonosobo.

Melalui langkah tersebut, optimalisasi pemanfaatan aset daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola barang milik daerah, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, serta mendorong penerimaan PAD secara tertib, transparan, dan akuntabel.