Forum Perangkat Daerah Pesisir Barat 2026 Dibuka : Fokus Susun Renja 2027 Berbasis Potensi Daerah

 

Pesisir Barat,(GM) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Batu Gukhi, Gedung Marga Sai Batin Rabu (11/3/2026).

Forum tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pengembangan Daerah Berkualitas Melalui Produktivitas Berbasis Potensi Daerah.” Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ir. Arman Achyuni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM., SH., MM, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta para pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir. Arman Achyuni, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2027. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui forum ini diharapkan terbangun sinkronisasi dan sinergi antara dokumen RKPD dengan Renja perangkat daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Selain itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kelemahan baik dalam aspek perencanaan maupun penganggaran. Oleh karena itu, Bupati Pesisir Barat memberikan beberapa penekanan kepada seluruh perangkat daerah.

Di antaranya, setiap program dan kegiatan yang disusun harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.”

Selanjutnya, penyusunan program juga harus menerapkan prinsip “money follow priority”, yaitu penganggaran yang difokuskan pada program prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setiap kegiatan juga diharapkan memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals (SDGs), usulan Musrenbang kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Perangkat daerah juga diminta untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam merumuskan kegiatan, memperkuat sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta berupaya mencari sumber pendanaan di luar APBD kabupaten, baik melalui APBD provinsi maupun APBN.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, seluruh perangkat daerah juga diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Mengakhiri sambutannya, Bupati Pesisir Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra secara resmi membuka kegiatan tersebut.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujarnya.

Melalui forum ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyusun program kerja yang terarah, terukur, dan sinergis, guna mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan Pesisir Barat yang amanah, maju, dan sejahtera. 

Bupati Dedi Irawan Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dan Administrator Pemda Pesisir Barat

 

Pesisir Barat,(GM) -- Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan kukuhkan sekaligus melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kaupaten Pesisir Barat, di Lobby Teluk Stabas Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin, Rabu (11/03/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M. ,Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Pejabat yang akan dilantik.

Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pengukuhan dan pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi agar lebih efisien dan efektif.

"Penggabungan atau merger beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kita lakukan perlu dikukuhkan dan dilantik kembali. Hal ini bukan sekadar perubahan administratif semata, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, dengan struktur organisasi dan fungsi kelembagaan yang lebih efektif," ujar Bupati.

Momentum ini tentu menjadi tonggak baru bagi kita semua. Dengan dikukuhkannya struktur organisasi yang baru, diharapkan akan terjadi peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

"Perubahan struktur organisasi ini menuntut seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dan melaksanakan amanah sebagai aparatur pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tuntutan zaman," pinta Bupati.

Lebih Lanjut, Bupati berharap seluruh Aparatur Sipil Negara mampu menerjemahkan dan melaksanakan secara nyata amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengarahkan paradigma reformasi birokrasi menuju sistem kerja yang berorientasi pada kinerja, profesionalitas, komitmen terhadap kepentingan rakyat, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Untuk itu kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya yang baru saja dikukuhkan dan dilantik, agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, serta terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja," pungkas Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati meminta kepada seluruh pimpinan OPD yang baru dikukuhkan dan dilantik untuk segera berbenah diri, mengoptimalkan potensi unit kerja masing-masing, serta memegang teguh prinsip tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun nama Pejabat yang baru dilantik :
1. Antoni Wijaya, S.I.P dengan Jabatan Baru Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah.
2. Irhammudin, S.KM., M.M dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Dian Hardiyanti, S.S.T., M.M dengan jabatan baru Sekeretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.
4. Agung Adha, S.St. Pi dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
5. Yunirizal EFendi, S.P dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
6. Dika Feriansyah, S.H dengan jabatan baru Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
7. Syarif Husin, S.H dengan jabatan baru Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pada Sekretariat DPRD.

Semoga dengan pengukuhan dan pelantikan pada hari ini, kita semua dapat bekerja dengan lebih baik, lebih disiplin, dan penuh tanggung jawab. (Rilis Diskominfotiksan).

Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa Bapak Hipzon Zohid SPd. Beserta Seluruh Dewan Guru Dan Murid Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin 1 Syawal 1447 H Tahun 2026

 

Lampung Barat, (GM) -- Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa Bapak Hipzon Zohid SPd.  Beserta Seluruh Dewan Guru Dan Murid Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin 1 Syawal 1447 H Tahun 2026🙏🙏🙏

BRIM 08 Lampung Minta Pengungkapan Kasus Tambang Emas Ilegal di Lampung Jadi Atensi Presiden

Bandar Lampung,(GM) -- Ketua DPD Barisan Relawan Indonesia Maju 08 (BRIM 08) Provinsi Lampung, Refky Rinaldy, S.Sos, C.PLa, mendesak Mabes Polri dan Kejagung RI untuk turut mendampingi Polda Lampung dalam mengungkap kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan. Desakan itu disampaikan secara tegas pada Rabu, (11/3/2025).

Menurut Refky, keterlibatan institusi hukum di tingkat pusat sangat diperlukan demi menjaga integritas dan transparansi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita apresiasi langkah Polda hari ini, tapi semua harus diungkapkan secara terang, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab kami meyakini ada oknum besar dan kuat yang mendekengi tambang emas ilegal tersebut," ujar Refky.

Tak hanya itu, Aktivis Lampung tersebut juga mendesak Polda Lampung untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.

"Segera periksa Bupati dan Ketua DPRD-nya, minta kesaksian dan lakukan secara transparan, agar semua terungkap siapa aktor utama yang menjadi dalang dari tambang emas ilegal tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Refky menyatakan bahwa pihaknya akan menyurati DPP BRIM 08 untuk diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, guna meminta atensi langsung dari kepala negara terhadap persoalan tambang ilegal di Lampung.

"Saya pikir kasus ini harus diatensi oleh Presiden Prabowo. Sebab kasus tambang ilegal di Lampung kerap luput dari perhatian aparat penegak hukum. Presiden harus memastikan dalam waktu dekat semua kasus tambang ilegal di Lampung dibereskan dan ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Maka kami akan teruskan ini ke Ketua Umum BRIM 08," pungkasnya.

Ancaman Hukum bagi Pelaku Tambang Ilegal dan Pelanggar Lingkungan

Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia diatur secara tegas dalam sejumlah regulasi. Berikut ketentuan hukum yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Pasal 158 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Pasal 98: Pelaku yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

- Pasal 99: Apabila dilakukan karena kelalaian, ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 3 tahun, dengan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bagi pelaku tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan, ancaman pidana mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pelaku juga dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana pencurian sumber daya alam, pemalsuan dokumen perizinan, hingga tindak pidana korupsi apabila terdapat keterlibatan pejabat publik.

Selain sanksi pidana, para pelaku tambang ilegal juga wajib menanggung sanksi perdata berupa kewajiban memulihkan kerusakan lingkungan serta membayar ganti rugi kepada negara dan masyarakat terdampak. (Humas BRIM 08 Provinsi Lampung)

Kasi Humas Polres Lampung Barat Ikuti Kegiatan Assessment Jabatan Di Polda Lampung

Lampung Barat,(GM) -- Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Lampung Barat AKP Elianto mengikuti kegiatan assessment jabatan Kasi Humas yang diselenggarakan di Polda Lampung. Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan assessment tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi serta pengembangan kompetensi bagi personel Polri yang mengemban tugas di bidang kehumasan, guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam melaksanakan tugas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mengikuti berbagai tahapan penilaian yang meliputi kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, serta pemahaman terkait tugas dan fungsi kehumasan di lingkungan Polri.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan assessment ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kehumasan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan personel yang bertugas di bidang kehumasan dapat semakin meningkatkan kompetensi, profesionalitas, serta mampu menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lampung Barat AKP Elianto mengatakan bahwa kegiatan assessment ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan serta wawasan dalam menjalankan tugas kehumasan di lingkungan Polri.

“Melalui kegiatan assessment ini kami mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman yang dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta mendukung tugas Polri dalam membangun komunikasi yang baik dengan publik,” ujar AKP Elianto.

Dengan adanya kegiatan assessment jabatan ini, diharapkan fungsi kehumasan Polri dapat semakin optimal dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga citra positif institusi Polri.(humas)

Wakapolda DIY Pastikan Kesiapan Gerbang Tol Purwomartani Jelang Fungsional Arus Mudik

 

Sleman,(GM) -- Wakapolda DIY Eddy Djunaedi, S.I.K., melaksanakan pengecekan kesiapan Gerbang Tol Purwomartani, Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026, pada Selasa (10/3).

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolda memastikan kesiapan jalur tol yang akan difungsionalkan guna mendukung kelancaran arus kendaraan dari wilayah Yogyakarta menuju Jawa Tengah selama periode mudik.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY B. Widya Mustikaningrum menjelaskan bahwa ruas Tol Purwomartani–Prambanan akan difungsionalkan dengan panjang sekitar 12,25 kilometer khusus untuk kendaraan yang bergerak dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo, dan wilayah sekitarnya.

“Tol Purwomartani–Prambanan akan difungsionalkan dengan jarak sekitar 12,25 kilometer khusus dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo dan seterusnya mulai tanggal 16 sampai 29 Maret 2026 pada pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ruas tol tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I, yaitu kendaraan ringan seperti sedan, jip, minibus, pick-up atau truk kecil, serta bus.

“Memasuki Tol Purwomartani ini gratis, namun di gerbang tol berikutnya tetap dikenakan tarif. Oleh karena itu, kami mengimbau para pengguna ruas tol untuk selalu mengecek saldo uang elektronik, karena kendaraan yang sudah masuk dari Tol Purwomartani tidak dapat keluar di Prambanan, melainkan langsung menuju Gerbang Tol Klaten maupun seterusnya,” ujarnya.

Sementara itu, bagi para pemudik yang menuju wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari arah Jawa Tengah, dapat memanfaatkan akses keluar melalui Exit Tol Prambanan maupun beberapa exit tol lainnya yang berada di wilayah Klaten. Dari titik keluar tersebut, pemudik dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah Yogyakarta dan sekitarnya melalui jalur arteri yang telah disiapkan.

Selama periode arus mudik maupun arus balik Lebaran, Polda DIY juga akan menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas guna memperlancar mobilitas kendaraan. Salah satunya dengan menutup sejumlah titik putar balik (U-turn) di beberapa ruas jalan.

Selain itu, pada beberapa ruas jalan di dalam Kota Yogyakarta serta kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul juga akan diberlakukan sistem satu arah (one way) guna mengurai kepadatan kendaraan.

“Kami berharap para pengguna jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas serta mengikuti imbauan petugas di lapangan maupun rambu-rambu tambahan yang dipasang untuk membantu kelancaran arus lalu lintas,” pungkasnya.(Rls/Ant)

Bupati Lampung Barat Serahkan Bantuan Pesta Sekura Cakak Buah, Minta Jaga Marwah Budaya Sekura

 

Lampung Barat,(GM) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya Nusantara. Hal ini ditandai dengan penyerahan bantuan kepada Pekon yang akan menggelar pesta Budaya Sekura Cakak Buah. Selasa (10/3/2026). 

Sekura Cakak Buah adalah tradisi pesta topeng budaya khas masyarakat Saibatin di Kabupaten Lampung Barat yang diadakan meriah setiap 1-7 Syawal untuk merayakan Idul Fitri. Tradisi ini menampilkan peserta menggunakan topeng (Sekura) dan memanjat pohon pinang (Cakak Buah) untuk silaturahmi, gotong royong, dan memeriahkan Lebaran.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus - Mad Hasnurin di rumah dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit senilai Rp. 2 juta per Pekon, 

Parosil Mabsus mengatakan, adanya pemberian bantuan tersebut sebagai ujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung pelestarian budaya Sekura yang merupakan warisan nenek moyang terlebih dahulu. 

"Sebagai dukungan agar perhelatan Pesta Budaya Sekura tingkat Pekon lebih meriah dan tertib serta meringankan biaya oprasional panitia dalam menyiapkan kegiatan," ucapnya. 

Kepala Daerah yang merupakan asli suku Lampung itu berharap agar perhelatan Pesta Sekura Cakak Buah dapat berjalan dengan kondusif, terhindar dari keributan serta menjaga kebersihan lingkungan. 

"Saya berharap agar tradisi ini terus dikemas dengan baik, sehingga menjadi daya tarik wisatawan luar daerah. Mengingat sekura merupakan budaya yang santun maka kita harus dapat menjaga etika di jalan maupun di lokasi Sekura," paparnya. 

Dengan tegas Bupati Lampung Barat meminta agar para pencinta budaya Sekura tetap menjaga marwah budaya yang sudah mendunia tersebut. 

"Gunakanlah pakaian sebagai mana mestinya, sewajarnya. Jangan sampai menunjukkan yang bersipat negatif seperti mengenakan pakaian yang mengumbar aurat atau meminta-minta kepada pengguna jalan," pungkasnya.