Serius Tangani Permasalahan Perempuan Dan Anak, Parosil Mabsus Kukuhkan Satgas PPA

 

Lampung barat, (gm) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus semakin menunjukkan komitmen terhadap penanganan masalah perempuan dan anak dengan melakukan pengukuhan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) di Lamban Pancasila Kecamatan Balik Bukit, Senin (7/7/2025). 

Pengukuhan Satgas PPA dilakukan dari tingkat Kabupaten hingga Kelurahan dan Pekon. 

Pengukuhan Satgas PPA tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Nomor : B/251/KPTS/III.06/2025. Sedangkan tingkat Kelurahan dan Pekon berdasarkan Surat Keputusan ketua Satgas PPA Kabupaten Lampung Barat Nukman. 

Parosil Mabsus mengatakan, pembentukan Satgas PPA ini dibentuk bermula dari kegelisahan dirinya terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di Lampung Barat yang terus meningkat. 

"Saya berpikir langkah dari Pemerintah harus di ambil, agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan, bahkan diharapkan ke depan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung Barat," harap Parosil Mabsus. 

Menurutnya, selama ini Kabupaten Lampung Barat terkenal dengan daerah yang sangat nyaman dan aman, jarang terjadi kejadian konflik antar tetangga bahkan kelompok, namun beberapa waktu lalu terdengar adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa pekon sehingga membuat dirinya gelisah. 

"Tentu ini harus segera kita tangani agar tidak terulang kembali dengan kasus yang sama," ungkapnya. 

Dalam menangani permasalahan tersebut, Parosil Mabsus menilai tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, namun harus melibatkan berbagai unsur "tidak terkecuali tokoh agama, masyarakat, pemuda dan institusi pemerintah," jelasnya. 

Pria yang merupakan asli putra daerah itu meminta kepada Satgas PPA yang baru saja dilantik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya serta meningkatkan kerjasama dari seluruh unsur.

"Harus bekerja keras dan bekerja sama dalam menjalankan tugas," tuturnya. 

Sementara, Sekda, sekaligus ketua Satgas PPA Kabupaten Lampung Barat Nukman berpesan kepada Satgas PPA tingkat Kelurahan dan Pekon agar selalu bekerja keras dengan ikhlas, karena menurutnya, kesuksesan dalam penanganan kasus perempuan dan anak merupakan salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakat. 

"Harus segera melakukan koordinasi dengan Camat dan seluruh unsur yang terlibat, setelah dilantik harus segera bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya. 

Kemudian, kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Danang Harisuseno mengatakan, tujuan dibentuknya Satgas PPA tersebut untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

Selain itu, untuk menekan kasus terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kerjasama antara lembaga dan pemerintah Lampung Barat terhadap penanganan masalah perempuan dan anak.

Untuk diketahui, berikut nama Satgas PPA tingkat Kabupaten Lampung Barat yang baru saja dilantik :

Ketua : Sekda Lampung Barat Nukman.

Wakil Ketua : Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ahmad Hikami.

Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Danang Harisuseno.

Sedangkan Satgas PPA tingkat kelurahan dan pekon masing-masing ditentukan oleh Peratin dan Lurah.

Pelantikan turut disaksikan oleh Wakil Bupati Mad Hasnurin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bambang Kusmanto, Perwakilan kejaksaan, TNI, polri, Kemenag, Pengadilan Agama, Camat dan Peratin.

Polres Tanggamus Gelar Pengamanan Kepulangan Jamaah Haji Kloter 56

 

Tanggamus, (gm) -- Polres Tanggamus menggelar pengamanan dalam proses kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Tanggamus yang tergabung dalam Kloter 56 JKG. Sebanyak 18 jamaah tersebut tiba di halaman Kantor Bupati Tanggamus pada Senin dini hari, 7 Juli 2025 sekitar pukul 02.30 WIB.

Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian penyambutan berlangsung aman, tertib, dan lancar. 

Personel Polres Tanggamus disiagakan dalam penjemputan di Asrama Haji, Bandar Lampung, beberapa titik, terutama di sepanjang akses jalan masuk kantor bupati serta titik penurunan jamaah.

Kasi Humas Polres Tanggamus AKP M. Yusuf, S.H., mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan masyarakat dalam momentum keagamaan yang sakral ini.

"Kehadiran personel Polres Tanggamus dalam pengamanan ini merupakan wujud pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya para jamaah haji dan keluarganya yang menjemput di lokasi," ujar AKP M. Yusuf.

Ia menambahkan, pengamanan dilakukan secara humanis dengan pendekatan preventif agar kegiatan berjalan lancar. 

“Kami pastikan seluruh proses penjemputan berlangsung aman, tidak ada gangguan dan tetap kondusif hingga para jamaah tiba di rumah masing-masing,” imbuhnya.

Menurut Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Tanggamus, H. Nursaad, rombongan Kloter 56 diberangkatkan dari Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung, pada tengah malam dan tiba di lingkungan Pemkab Tanggamus menjelang subuh.

"18 Jama'ah haji Tanggamus dari Asrama Haji Raja Basa langsung menuju Kabupaten Tanggamus," ungkap H. Nursaad.

Sesampainya di lokasi, jamaah disambut oleh Kasubbag TU Mardanus dan Kasi Bimas Islam Saiful Arfan, mewakili Kepala Kantor Kemenag Tanggamus. Proses penyerahan kepada keluarga berlangsung tertib dan penuh haru.

Ia menjelaskan, jamaah haji Kloter 56 ini merupakan rombongan terakhir dari total 406 jamaah asal Kabupaten Tanggamus yang berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 1446 H/2025 M. 

"Sebelumnya, Kloter 39 yang terdiri dari 387 jamaah dan 6 petugas telah tiba lebih dahulu pada 28 Juni 2025, dan dua jamaah lainnya tergabung dalam Kloter JKG 53," tegasnya.

Sebagai catatan, dua jamaah asal Tanggamus wafat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. H. Andi Alwi Tane dari Kecamatan Kelumbayan meninggal di Madinah, sedangkan H. Marja’i Sandarmo wafat setelah tiba di Indonesia dan dirawat di RS Sitanala Tangerang.

Dengan tibanya Kloter 56, seluruh jamaah haji asal Kabupaten Tanggamus telah kembali ke tanah air, menandai berakhirnya seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji tahun 2025 dengan lancar dan tertib.

Dugaan KKN Puluhan Proyek Kemanag Lampung TA 2024 Seret Eks Kakanwil Berinisial PR

Bandar lampung, (gm) -- Dugaan Praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Puluhan Proyek bernilai milyaran rupiah Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemanag) Provinsi Lampung kembali mencuri perhatian.

Pasalnya, menurut salah seorang Aktivis Lampung Refky Rinaldy menilai persoalan dugaan KKN yang pernah mencuat pada tahun 2024 lalu itu kini seperti angin lalu, ia mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) segera ambil sikap, dan memeriksa beberapa oknum pejabat Kanwil Kemenag Lampung.

"Tidak ada informasi yang konkrit, apa hasil audit dari BPK dan apa langkah hukum yang sudah dilakukan oleh Kejati Lampung, kita tidak melihat hasil itu semua, lewat-lewat gitu aja, kita minta APH periksa Kakanwil Kemenag Lampung dan beberapa oknum pejabat Kanwil lainnya yang diduga terlibat," Kata Mantan Ketua AWPI Lampung itu, Sabtu (05/07/2025).

Aktivis jebolan UIN Raden Intan Lampung itu mendorong pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penelusuran lebih mendalam atas dugaan praktik KKN terhadap puluhan proyek yang bernilai milyaran rupiah dilingkungan Kanwil Kemenag Lampung itu.

"Saya sudah konsolidasikan ke teman-teman NGO, kita kawal kembali dengan melengkapi beberapa data-data untuk kemudian kita dorong ke APH," sambungnya.

Mantan Ketua AWPI Lampung itu juga menerangkan bahwa, meskipun Oknum Kakanwil Berinisial PR tersebut sudah tidak lagi menjabat, dan kini telah di Plt kan, tetap harus bertanggungjawab atas kekisruhan ini, sebab dugaan KKN ini terjadi di masa iya menjabat," ujar Owner Media Diksinusantara.id itu.

Beberapa persoalan yang dimaksud diantaranya yakni, terdapat indikasi praktik pengondisian proyek, persekongkolan, fee proyek, hingga dugaan Mark-up anggaran yang melibatkan pejabat, rekanan, dan pegawai dilingkungan Kanwil Kemenag Lampung.

Sementara itu, Fadli Khoms Ketua Umum (Ketum) NGO Front Aksi Anti Gratifikasi (FAGAS) yang turut menyoroti persoalan tersebut mengungkapkan bahwa, disinyalir adanya pengondisian proyek Miliyaran TA 2024 lalu yang dikelola oleh oknum pejabat Kanwil Kemenag Lampung sendiri, bahkan ada dugaan temuan penyusunan SPJ Fiktif, yang mengarah pada tindakan manipulatif.

"Maka persoalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, wajib dan harus dibongkar, fakta dan kebenaran dalam persoalan ini harus terang, tidak boleh ada yang ditutupi, harus transparan, kita minta APH segera lakukan penyelidikan," tegas Fadli.

Dalam waktu dekat kita akan bangun koalisi dan melaporkan dugaan KKN tersebut ke Kejati Lampung, dan tembusan ke pusat (Kemenag RI, Kejagung dan KPK RI).

"Bahkan bila memang diharuskan, kami pun akan menggelar aksi besar-besaran baik di Lampung maupun di jakarta nantinya," pungkasnya.

Berikut beberapa objek yang tersorot :

1. Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA di TBS : Rp 1.050.000.000

2. Pembangunan Gedung KUA Panca Jaya : Rp 1.050.000.000

3. Pembangunan Gedung KUA Krui Selatan : Rp 1.050.000.000

3. Pembangunan Gedung KUA Batu Tulis : Rp 1.050.000.000

4. Pembangunan Gedung KUA Metro Timur : Rp 1.050.000.000

5. Pembangunan Gedung KUA Marga Tiga : Rp 1.050.000.000

6. Revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah terpadu Kabupaten Lampung Selatan : Rp 2.897.969.000

7. Revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah terpadu Kabupaten Tanggamus : Rp 3.072.266.000

8. Revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah terpadu Kabupaten Lampung Utara : Rp 2.733.990.000

9. Rehab Gedung Kakanwil Provinsi Lampung : Rp 2.850.000.000

10. Pembangunan Gedung RKB MTs 1 Bandar Lampung : Rp 2.642.457.000

11. Proyek RKB MAN 1 Bandar Lampung : Rp 2.732.038.000

(Red)

Inafis Satreskim Polres Tanggamus Identifikasi Temuan Mayat Di Kebun Kelumbayan Barat

 

Taggamus,(gm) -- Warga Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas, Rabu (2/7/2025).

Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terlentang di tengah kebun kopi milik warga, dengan kondisi tidak mengenakan baju.

Pihak kepolisian bersama warga kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Batin Mangunang, Kota Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Khairul Yassin Ariga, S.Kom., M.H mengatakan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama Ramdani (40), seorang petani yang hendak ke kebun miliknya sekitar pukul 11.30 WIB.

“Sesampainya di kebun, saksi melihat sesosok mayat dalam posisi terlentang. Ia langsung melapor ke aparat desa, yang kemudian diteruskan ke Polsek Limau,” kata AKP Khairul Yasin mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., Kamis 3 Juli 2025.

Kasat menjelaskan, saat ditemukan, korban hanya mengenakan celana panjang jeans warna hitam tanpa pakaian atas, tanpa celana dalam, dan tanpa alas kaki.

Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan awal di rumah sakit, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. 

Namun, kondisi tubuh korban mengindikasikan korban diduga merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Tubuh korban sangat kotor, rambut acak-acakan dan tidak terawat, kumis dan jenggot lebat, gigi tampak sangat kotor. Juga ditemukan feses kering di sekitar bagian anus hingga pinggang bawah,” jelasnya.

Tim Inafis Polres Tanggamus juga telah melakukan pemindaian wajah dan sidik jari untuk proses identifikasi.

“Identitas masih dalam penyelidikan, kami terus melakukan upaya identifikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait penanganan jenazah,” pungkasnya.

Jenazah saat ini masih berada di RSUD Batin Mangunang dan menunggu proses lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor.

Kapolres Pesisir Barat Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke 79 Usung Tema Polri Untuk Masyarakat

 

Pesisir barat, (gm) -- Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 tahun 2025 yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat". Upacara digelar dengan khidmat di halaman kantor Bupati Pesisir Barat pada Selasa (1/7/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat, pejabat utama Polres Pesisir Barat, para Kapolsek jajaran, personel TNI dari Kodim 0422/Lampung Barat, personel Polres Pesisir Barat, ASN Pemkab Pesisir Barat, para purnawirawan Polri, para saibatin marga, para ketua lembaga, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta Bhayangkari Cabang Pesisir Barat.

Dalam amanatnya selaku inspektur upacara, Kapolres menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah, perjuangan, dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara.

"Tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Polri untuk Masyarakat, merupakan pengingat sekaligus komitmen bahwa eksistensi Polri adalah untuk masyarakat. Seluruh tugas dan tanggung jawab Polri harus berpijak pada kepentingan rakyat, mulai dari penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang profesional hingga perlindungan yang humanis dan inklusif," tegas AKBP Bestiana.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam perannya sebagai institusi strategis, Polri mendukung penuh visi pembangunan nasional, termasuk delapan program prioritas pemerintah (Asta Cita) dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dukungan tersebut diwujudkan melalui:

1. Menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi utama pembangunan.

2. Memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan profesional.

3. Mendukung reformasi birokrasi dengan pelayanan kepolisian yang bersih, cepat, dan transparan.

4. Melindungi demokrasi dan hak asasi manusia.

5. Membangun kemitraan dengan masyarakat dan seluruh elemen bangsa.

Dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), Polri siap menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju dan berdaulat.

"Momentum Hari Bhayangkara ini menjadi ajakan bagi kita semua untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai rakyat, bekerja untuk rakyat, dan tumbuh bersama rakyat," pungkas Kapolres dalam amanatnya.

Sebagai penutup rangkaian upacara, Polres Pesisir Barat juga menampilkan berbagai atraksi dan keterampilan personel, antara lain peragaan Saka Bhayangkara, bongkar pasang senjata, beladiri Polri, serta flash mob (senam bersama) yang melibatkan personel dan Bhayangkari, menambah kemeriahan dan semangat kebersamaan dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-79 ini.

Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-79

Polri untuk Masyarakat!

(HUMAS POLRES PESISIR BARAT)

Harga Pupuk Subsidi Di Ulu Belu Tembus Rp155 Ribu Petani Mengeluh Jauh Dari HET Kami Merasa Tertindas

 

Tanggamus, (gm) -- ejumlah petani di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan mahalnya harga pupuk bersubsidi jenis urea dan ponska yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi ini terjadi di wilayah Pekon Pagar Alam dan diduga sudah berlangsung cukup lama tanpa pengawasan berarti dari pihak berwenang.

Petani menilai harga pupuk yang seharusnya dapat meringankan beban mereka justru semakin membebani.

Kelompok Tani (Poktan) Mandiri Pekon Pagar Alam menyebutkan, harga pupuk bersubsidi yang mereka dapatkan dari kios atau agen mencapai Rp155.000 per sak, padahal HET untuk urea hanya Rp112.500 per sak dan ponska Rp115.000 per sak.

Ketua Poktan Mandiri, Imsranudin, mengatakan kondisi ini sangat tidak masuk akal dan merugikan petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. 

“Kami sangat keberatan dengan harga pupuk bersubsidi jenis urea dan ponska yang dijual kepada kami. Harga yang kami bayar mencapai Rp155.000 per sak, padahal HET-nya jauh di bawah itu. Ini tidak sesuai dengan semangat Pemerintah untuk mensukseskan program ketahanan pangan,” ujarnya kepada Suluh Timur, Jumat (30/6/2025).

Imsranudin menambahkan, situasi tersebut membuat petani berada dalam posisi yang sulit. Di tengah mahalnya biaya produksi dan ketidakpastian harga hasil panen, pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang justru menjadi beban baru. 

“Kami ingin bertani dengan baik, mendukung program pemerintah, tapi kalau seperti ini kami dipaksa memilih antara menanam tanpa pupuk atau berutang untuk membeli pupuk. Ini menyakitkan bagi kami petani kecil,” katanya dengan nada kecewa.

Ironisnya, ketika persoalan ini dikonfirmasi kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian, jawaban yang diberikan justru menambah kegelisahan. PPL yang dimintai keterangan melalui sambungan telepon mengaku tidak mengetahui harga aktual yang diberlakukan kios kepada petani. 

“Itu bukan wewenang kami untuk mengetahui berapa kios menjual pupuk kepada petani. Tugas saya hanya menyampaikan informasi mengenai HET pupuk bersubsidi kepada kios dan petani,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Sebab dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi, petugas penyuluh idealnya berperan aktif sebagai pengawas di lapangan, bukan sekadar menyampaikan informasi. Ketidaktahuan mereka justru mengindikasikan adanya celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.

Sampai berita ini diturunkan, pihak kios atau agen yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET belum dapat dikonfirmasi. Awak media telah berusaha menghubungi beberapa nomor dan mendatangi lokasi yang disebut-sebut sebagai titik penjualan, namun belum mendapat respons atau keterangan resmi.

Petani berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus, melalui Dinas Pertanian maupun aparat penegak hukum, segera turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran. 

“Kalau pemerintah serius ingin membantu petani, tolong turun langsung. Jangan cuma kirim harga HET, tapi tidak tahu kenyataan di lapangan. Kami yang menanam, kami yang tahu sakitnya,” pungkas Imsranudin.

Parosil Mabsus Apresiasi Pemberian Gelar Dan Angkon Muakhi

Lampung barat, (gm) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengutarakan  kebahagiaannya karna beberapa kerabat, sahabat yang di angkat menjadi saudara dan juga di berikan piagam penghargaan oleh pangeran Edwarsyah pernong, SH,MH Sultan sekala brak yang di pertuankan ke-23 Senin (29/6/2025) Malam.

Penganugerahan gelar dan sekaligus pemberian piagam kepada, Letkol Inf Rinto Wijaya, S.A.P., M.I.Pol., M.Han., Letkol Inf Rizki Kurniawan, S.HUB, IN, dan Letkol Armed Roni Hermawan, SH.MM. di Lamban Dalom Kepaksian Pernong Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, 

“tentu ini merupakan sebuah rangkaian acara yang sangat luar biasa dan ini berjalan dengan lancar dari pagi tadi hingga malam ini, juga menunjukkan sebuah indentitas dari adat istiadat, adat istiadat itu adalah sebuah konsistensi terus menerus dan berkelanjutan,”ungkapnya 

“Parosil berharap kepada keluarga yang telah di angkat menjadi saudara tidak hanya sampai malam hari ini, tetapi tentu kekerabatan ini akan semakin erat, ”harapnya 

ini merupakan bentuk bahwa Kepaksian Pernong ini mempunyai sebuah tanggung jawab besar untuk mempertahankan keutuhan negera kesatuan Republik Indonesia.

“hari ini tentu bapak merasa bahagia senang dan bersyukur karena mendapat penghargaan dan penghormatan, tetapi tentu kedepan memiliki tanggung jawab bagaimana memberikan kontribusi yang nyata bahwa kepaksian pernong ini bisa diterima di lapisan masyarakat dan akan menjadi perekat dan pererat, persaudaraan dan kekeluargaan masyarakat,”tutupnya.