Kulon progo,(GM) -- Ketahanan pangan merupakan isu krusial dalam pembangunan, apalagi pada tahun 2022 Indonesia masih berada di peringkat 69 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI). Menurut Salmah Orbayinah selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, “Indonesia masih dihadapkan pada problem ketahanan pangan yang disebabkan, antara lain oleh keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, penurunan produktivitas, menurunnya jumlah petani dan kurangnya regenerasi petani, kurangnya pengakuan terhadap perempuan petani, minimnya kesejahteraan petani, ketergantungan impor, kurangnya teknologi pangan, hingga masalah kualitas pangan.
‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan, imbuh Salmah, menaruh perhatian pada isu ketahanan pangan mengingat pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pada Milad ‘Aisyiyah ke-108 pada 19 Mei 2025 kali ini, ‘Aisyiyah mengusung tema, Memperkokoh Ketahanan Pangan Berbasis Qaryah Thayibah Menuju Ketahanan Nasional.
Qaryah Thayyibah yang secara harfiyah berarti desa yang baik atau unggul, lanjut Salmah, merupakan gerakan nasional ‘Aisyiyah untuk mewujudkan desa yang berkemajuan sehingga tercipta masyarakat yang maju, adil, makmur, dan bermartabat. Gerakan Qaryah Thayyibah, jelas Salmah, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu pangan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, kesejahteraan sosial, hukum, kepemimpinan perempuan, pendidikan politik, hingga lingkungan.
Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam gerakan Qaryah Thayyibah di komunitas.
Tema Milad ‘Aisyiyah, menurut Agung Setyawan selaku Bupati Kulon Progo saat menyampaikan sambutannya, mencerminkan kesadaran bahwa kekuatan pangan diawali dari tingkat desa. Ketahanan pangan, tambahnya, bukan hanya soal pertanian tetapi menyangkut kemandirian, keadilan sosial, dan kedaulatan. Ia menyambut baik Gerakan Qoriah Thayyibah sebagai konsep pembangunan holistik sehingga mendukung peran strategis ‘Aisyiyah sebagai agen perubahan yang membangun desa dengan pendekatan pemberdayaan perempuan, partisipasi warga, dan kearifan lokal.
Salmah menyampaikan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan dilakukan ‘Aisyiyah, antara lain dengan mengembangkan Gerakan Lumbung Hidup ‘Aisyiyah (GLHA). Ia menjelaskan, Gerakan Lumbung Hidup 'Aisyiyah merupakan gerakan untuk memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan yang tersedia yang dikelola secara individu maupun kelompok tuk budidaya tanaman, ternak, dan ikan yang bertujuan untuk menyediakan sumber pangan yang bergizi dan meningkatkan ekonomi keluarga. Saat ini, GLHA telah berkembang di 100 Kabupaten/Kota dan akan terus berkembang hingga tingkat desa.
Selanjutnya, Tri Hastuti Nur Rochimah selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menyampaikan bahwa hasil dari lumbung hidup atau lumbung gizi dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga maupun dibagikan kepada kelompok rentan seperti keluarga dengan anak stunting, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta difabel. Tri menambahkan, ‘Aisyiyah juga melakukan pemberdayaan perempuan petani, perempuan peternak, dan perempuan nelayan di komunitas karena memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan yang bergizi untuk mewujudkan ketahanan pangan di komunitas.
Resepsi Milad ‘Aisyiyah ke-108 kali ini diselenggarakan di Desa Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo pada 19 Mei 2025 baik secara luring yang dihadiri 1000 peserta maupun daring melalui aplikasi Zoom dan Youtube yang diikuti oleh lebih dari 1000 peserta dari pimpinan ‘Aisyiyah di berbagai wilayah atau provinsi dan daerah atau kabupaten kota se Indonesia. Pemilihan lokasi Milad tersebut terkait dengan keberadaan Kelompok Wanita Tani ‘Aisyiyah Bangun yang mengembangkan Gerakan Lingkungan Hidup ‘Aisyiyah.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Joko Juliantono. Selanjutnya Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah melakukan penandatanganan MOU dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Saat menyampaikan sambutan, Ferry menyampaikan, “Nafas dan semangat ‘Aisyiyah terkait Qaryah Thayyibah ini selaras dengan program pemerintah. Negara harus terlibat memberikan solusi aktif di masyarakat dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Selama ini, banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online maupun rentenir sehingga keberadaan koperasi di desa diharapkan dapat mengurangi jeratan dan mensejahterakan masyarakat.”
Selama ini, tambahnya, negara kurang hadir sehingga mekanisme pasar justru mendominasi yang berdampak pada minimnya kesejahteraan masyarakat. Melalui keberadaan koperasi di 80.0000 desa dan kelurahan, ungkap Ferry, dapat mendukung pemenuhan kebutuhan warga. Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan koperasi antara lain simpan pinjam karena banyak warga yang terjerat pinjaman rentenir maupun online yang berbunga tinggi dan merugikan.
Selain itu, kegiatan koperasi juga dapat mencakup apotik dan klinik desa untuk mempermudah akses kesehatan warga; toko gerai untuk menyediakan kebutuhan logistik warga; agen LPG; hingga gudang untuk mendukung sarana input pertanian; dan penyediaan truk untuk mobilitas barang dari desa. Ferry berharap, nantinya Kementerian Koperasi RI dapat bersinergi dengan ‘Aisyiyah dalam pengembangan koperasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.(Rls/Ant)
