Wakil Bupati Bantul Hadir Ditengah Ratusan Warga Yang Antusias Berebut Gunungan Ketupat

Bantul,(GM) -- Masyarakat Padukuhan Deresan, Kalurahan Ringinharjo Bantul menggelar lagi acara Garebeg Gunungan Ketupat, Acara Garebeg Gunungan Ketupat  ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat padukuhan Deresan Ringinharjo Bantul, acara ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas segala karunia kenikmatan, ketentraman dan hasil bumi kepada masyarakat dan sebagai ungkapan rasa syukur setelah satu bulan menjalani ibadah puasa ramadhan Sabtu malam,(21/3/2026).  

Dalam acara Garebeg Gunungan Ketupat yang dikawal oleh Bregada Prajurit Cokro Joyo Padukuhan Deresan ini juga sekaligus dilakukan Siraman pohon Beringin Kyai Daruno Mulyo yang merupakan pemberian dari Kraton Yogyakarta pada tahun 2010 silam.

Wakil Bupati Bantul H. Aris Suharyanta dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Padukuhan Deresan yang tetap konsisten menjaga tradisi budaya ini.

"Saya sebagai warga Ringinharjo sangat bangga kepada masyarakat Padukuhan Deresan, karena tradisi budaya seperti ini tidak setiap daerah bisa dan mampu melestarikannya karena berbagai faktor", terang Aris.

Pagelaran Garebeg Bakdo Ketupat dimulai dengan laporan oleh Suyatno, yang bertugas sebagai Panji I Bregada kepada Pangarso Upacara Sulistyo Atmaji selaku lurah di Kalurahan Ringinharjo serta penyerahan tumpeng oleh kepala dukuh Deresan Sugeng Wusana.

Setelah didoakan oleh Kyai Imam Solikhin selaku perwakilan Kaum Rois Padukuhan Deresan, Gunungan Ketupat lalu diperebutkan oleh warga yang datang. Oleh masyarakat Uba Rampe Gunungan tersebut dipercaya akan menjadi berkah bagi yang mendapatkannya. 

Menurut tokoh masyarakat Padukuhan Deresan yang juga abdi dalem Kraton Yogyakarta Mas Bekel Atmo Yasinto, mitos yang berkembang di masyarakat asal usul nama Padukuhan Deresan yaitu ketika pada jaman Kanjeng Sunan Kalijaga sewaktu berdakwah di Padukuhan itu ada beberapa santri yang hendak mengikuti Kanjeng Sunan Kalijaga, namun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga tidak diperbolehkan untuk ikut keliling dakwah, dan diminta untuk Nderes atau belajar mengaji di tempat itu. Versi lain tentang asal usul nama Padukuhan Deresan dikarenakan pada jaman dahulu pendapatan harian masyarakat setempat adalah sebagai "penderes kelapa" atau pembuat gula merah, sehingga nama daerah itu kemudian menjadi nama Padukuhan Deresan. 

"Pohon Beringin Kyai Daruno Mulyo diberikan oleh Kraton Yogyakarta sebagai pengganti pohon beringin sepuh yang tumbang pada tahun 2005 lalu, dan Beringin Sepuh itulah yang menjadi Cikal Bakal nama Kalurahan Ringinharjo, sehingga Padukuhan Deresan menjadi sentral dari Kalurahan Ringinharjo", imbuh ketua Pagelaran Garebeg Bakdo Ketupat tersebut. 

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bantul H. Aris Suharyanta, Dinas Kebudayaan Bantul, Panewu Bantul, kepala dukuh se kalurahan Ringinharjo, ketua RT se padukuhan Deresan serta 12 abdi dalem Kraton Yogyakarta yang berdomisili di padukuhan Deresan Ringinharjo Bantul.(Rls/Ant)

Polres Tanggamus Amankan Pelaku Penganiayaan Hingga Meninggal Dunia Di Wonosobo

 

Tanggamus,(GM) --- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanggamus bersama Unit Reskrim Polsek Wonosobo berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal yang terjadi pada sekitar pukul 01.00 WIB di Pekon Soponyono, Wonosobo, Tanggamus. Jumat (20/3/2026).

Pelaku yang diamankan inisial TA (27) warga Pekon Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo yang merupakan residivis kasus Curas yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahun 2016 di Jalan Lakaran, Wonosobo, dengan vonis 15 tahun.

Sementara itu, korban diketahui bernama Riki Kurniawan (32), warga Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo. Korban meninggal dunia akibat sejumlah luka tusuk di bagian tubuhnya.

Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim AKP Khairul Yasin Ariga, S.Kom., M.H., mengatakan, setelah menerima laporan, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku setelah dilakukan tindakan persuasif kepada keluarga korban.

"Hasil pendekatan kepada keluarganya, pelaku berhasil diamankan, setelah TA diserahkan oleh Kepala Pekon Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo tidak lama usai kejadian," kata AKP Khairul Yasin Ariga, Minggu 22 Maret 2026.

Lanjutnya, selain pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti antara lain satu helai kaos warna hitam, satu celana jeans warna biru, serta satu unit mobil Honda Jazz warna putih yang diduga digunakan untuk menjemput korban sebelum kejadian. 

"Selain barang bukti tersebut diamankan senjata tajam yang digunakan terduga pelaku yang ditemukan sekitar 5 meter dari TKP," ujarnya.

Kasat menjelaskan, berdasarkan laporan keluarga korban, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pelapor, Fatoni, yang merupakan paman korban, yang mendapat kabar dari adik korban dan mendatangi Puskesmas Siring Betik. 

Setibanya di lokasi, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan sejumlah luka diantaranya 3 luka dibagian leher sebelah kiri, 2 luka di kepala sebelah kiri, luka tusuk dan sayat di lengan tangan kiri dan 1 luka tusuk di punggung bagian sebelah kanan.

"Korban kemudian sempat dibawa ke RSUD Batin Mangunang, Kota Agung, dan dinyatakan telah meninggal dunia sekitar dua jam sebelum tiba di rumah sakit," jelasnya.

Kasat mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum kejadian nahas tersebut, korban Riki Kurniawan dijemput oleh pelaku bersama teman-temannya menggunakan satu unit mobil Honda Jazz warna putih pada Kamis, 19 Maret 2026 malam untuk bersantai.

Korban ikut, seperti  kebiasaan mereka sebelumnya bersama pelaku dan rekan-rekannya hingga akhirnya mereka berkumpul dilokasi pesawahan Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo.

Di lokasi pesawahan tersebut, Jumat 20 Maret 2026, pukul 12.00 WIB, tiba-tiba pelaku dan korban terlibat cekcok dan pelaku melancarkan serangan menggunakan senjata tajam yang berujung pada meninggalnya korban.

"Motif sementara pelaku melakukan kejahatan tersebut diduga karena emosi sesaat, menurut pelaku lantaran diejek korban," ungkapnya.

Saat ini, pelaku telah diamankan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penyidik menerapkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai pasal primer, subsidair Pasal 466 ayat (2), serta lebih subsidair Pasal 466 ayat (3) KUHP. “Ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara,” tandasnya.

Keakraban Petugas Polres Bantul Saat Pengamanan Takbir Keliling Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H

 

BANTUL,(GM) -- Polres Bantul berkomitmen penuh untuk menjaga kondusivitas lingkungan saat pelaksanaan takbir keliling malam nanti, Sejumlah personel akan diterjunkan di berbagai titik strategis untuk melakukan pemantauan dan pengamanan secara intensif Kamis, (19/3/2026). 

Kapolres Bantul, AKBP Bayu Puji Hariyanto menjelaskan, langkah tersebut demi memastikan agar masyarakat dapat merayakan malam takbir dengan khidmat dan tenang. Untuk itu, pihaknya tidak akan segan untuk menindak siapapun yang melanggar aturan dan berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.

“Kami akan melakukan tindakan tegas apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan. Harapan kami, masyarakat Bantul dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh khidmat, damai, dan nyaman,” ucapnya.

Agar situasi tetap terkendali, Kapolres merinci sejumlah larangan yang akan menjadi perhatian dari petugas. Peserta takbir keliling diharapkan untuk tidak membawa benda berbahaya yang dapat memicu provokasi maupun gangguan keamanan.

“Peserta (takbir keliling) dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, serta petasan atau kembang api. Karena dapat berpotensi menimbulkan keresahan dan tindak kriminal,” katanya. 

Selain itu, Bayu juga mengimbau agar masyarakat membatasi volume pengeras suara yang digunakan. Sehingga, kegiatan takbir tidak menganggu ketenangan warga lainnya.

“Pengeras suara hanya boleh digunakan untuk syiar Idulfitri. Lalu ukuran desibelnya juga harus diperhatikan agat tidak menganggu ketenangan yang lain,” ujarnya.

Pantauan awak media saat sebagian umat muslim yang melaksanakan takbir keliling di Ringroad selatan malam ini 19/3, nampak keakraban petugas dari Polres Bantul yang melaksanakan pengamanan dengan menyapa anak-anak yang sedang mengikuti takbir keliling.

Diketahui bahwa peserta yang melaksanakan takbir keliling adalah jamaah masjid yang berada di sekitar Ringroad selatan pos Madukismo dan takmir masjid setempat akan melanjutkan takbir dilingkungan masjid sesuai dengan arahan Bupati Bantul. (Red/Ant).

100 Ribu Lebih Pemudik Masuk Lampung Pengawalan PJR Dikerahkan Situasi Terkendali

Lampung,(GM) -- Polda Lampung memastikan arus mudik H-3 Lebaran 2026 tetap terkendali meski gelombang pemudik dari Pulau Jawa melonjak tajam. 

Dalam pemantauan Operasi Ketupat Krakatau, lebih dari 100 ribu orang tercatat masuk ke Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni.

Lonjakan ini terjadi sejak Rabu (18/3) malam hingga Kamis pagi. Sebanyak 100.637 penumpang bersama 23.358 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Sumatera. 

Sementara arus sebaliknya jauh lebih rendah, hanya 24.890 orang dengan 4.693 kendaraan yang keluar menuju Jawa.

Di tengah tingginya arus tersebut, Polda Lampung juga melakukan pengawalan terhadap rombongan pemudik sepeda motor dari Merak yang tiba di Lampung pada malam hari.

Sebanyak empat personel Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Lampung diterjunkan dalam pengawalan itu, terdiri dari dua personel menggunakan kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan pengawalan dilakukan untuk memastikan keselamatan pemudik, khususnya pengguna sepeda motor yang menempuh perjalanan jarak jauh.

“Pengawalan ini kami lakukan untuk memberikan rasa aman kepada pemudik, khususnya kendaraan roda dua yang masuk dari Merak menuju Lampung,” kata Yuni.

Ia menegaskan, lonjakan arus mudik di H-3 masih dalam kendali petugas di lapangan.

“Secara umum arus mudik masih terkendali, meskipun terjadi peningkatan signifikan dari arah Jawa ke Sumatera,” ujarnya.

Selain di Bakauheni, pergerakan juga terpantau di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) dengan 531 kendaraan dan 580 orang yang masuk. 

Sementara jalur udara melalui Bandara Radin Inten II mencatat 2.871 penumpang datang dan 2.019 orang berangkat.

Yuni memastikan hingga saat ini tidak ada kejadian menonjol selama pelaksanaan pengamanan.

“Belum ada laporan kecelakaan besar, kemacetan panjang, maupun tindak kriminalitas. Situasi masih aman dan kondusif,” tegasnya.

Ia juga mengimbau pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan.

“Kami mengingatkan pemudik untuk tetap patuh aturan, menjaga kondisi fisik, dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” pungkasnya.

Dengan kondisi cuaca berawan dan gelombang laut relatif tenang, aktivitas penyeberangan di Selat Sunda masih berlangsung normal tanpa hambatan berarti.

Majelis Sholawat Asyghil Kubro Bantul Hari ini Laksanakan Sholat Idul Fitri 1447 H

Bantul,(GM) -- Lantunan takbir terdengar di Dusun Mancingan Parangtritis,Ratusan umat muslim datang jamaah Majelis Sholawat Asyghil Kubro berbondong-bondong dengan wajah ceria menuju ke area lapang di lokasi Parkir Harmoni Parangtritis sejak pukul 06.00 WIB. 

Sesepuh Majelis Sholawat Asyghil Kubro, Ustad Yusuf Mustagim, menegaskan bahwa pihaknya menetapkan awal dan akhir Ramadan berdasarkan rukyatul hilal.

Ia menjelaskan bahwa tahun ini jamaah memulai Idulfitri setelah mendapatkan kabar terlihatnya hilal dari wilayah Afganistan.

“Alhamdulillah, tahun ini kita telah menyaksikan hilal. Kabar pertama datang dari Afganistan, dan yang melihat di sana telah bersumpah secara syariah,” ujar Ustad Yusuf dengan penuh keyakinan.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut mengikuti sabda Rasulullah yang berbunyi, “Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal.” Prinsip ini, menurutnya, menjadi pedoman utama dalam menentukan waktu ibadah.

Dengan dasar tersebut, jamaah Majelis Sholawat Asyghil Kubro memilih untuk melaksanakan Salat Id lebih awal dibandingkan sebagian umat muslim lainnya di Indonesia.

Meski tidak mencatat jumlah pasti jamaah yang hadir, Ustad Yusuf memastikan bahwa jumlah peserta Salat Id terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan Salat Id tidak hanya berlangsung di Bantul, tetapi juga tersebar di beberapa titik lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kita ada empat lokasi yang menyelenggarakan Salat Id hari ini. Kalau dihitung, jumlah jamaah bisa mencapai lebih dari 500 orang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Majelis Sholawat Asyghil Kubro tidak menerapkan sistem keanggotaan resmi. Jamaah datang secara sukarela, didorong oleh kecintaan terhadap sholawat dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ia pun memastikan bahwa jemaah yang melakukan Salat Id pada hari ini telah melunasi zakat fitrah paling lambat pada dua hari yang lalu. 

Sebab, pihaknya sudah memberikan informasi bahwa pelaksanaan zakat fitrah dilakukan paling lambat dua hari yang lalu.

"Kita sudah sejak beberapa hari yang lalu, kita sudah informasikan. Alhamdulillah sudah kita informasikan untuk zakat fitrahnya," tuturnya.(Red/Ant)

Dandim 0422/Lampung Barat Dampingi Pangdam XXI/Radin Inten Kunjungi Yonif TP 944/RSC

 

Pesisir Barat,(GM) -- Komandan Kodim (Dandim) 0422/Lampung Barat mendampingi Panglima Kodam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei, S.Sos., M.Si. (Han), dalam rangka kunjungan kerja ke Markas Yonif TP 944/RSC (Raja Saibatin Cakti) yang berlokasi di Pekon Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan untuk meninjau secara langsung kondisi satuan serta memberikan pengarahan kepada prajurit yang bertugas di wilayah tersebut, khususnya dalam mendukung tugas-tugas teritorial dan percepatan pembangunan di daerah.

Dalam arahannya, Pangdam XXI/Radin Inten menyampaikan bahwa keberadaan batalyon teritorial di wilayah dapat menjadi motor penggerak dalam membantu percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya batalyon teritorial, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan serta membantu kesulitan masyarakat di sekitar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pangdam menekankan kepada seluruh prajurit untuk tetap melaksanakan latihan meskipun dalam keterbatasan. Ia mengingatkan pentingnya loyalitas, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap perintah atasan.

“Prajurit harus tetap semangat, jangan malas, dan tidak mengeluh meskipun jauh dari keluarga. Tunjukkan jati diri sebagai prajurit yang tangguh dan profesional,” tegasnya.

Selain itu, Pangdam juga mendorong prajurit yang memiliki kemampuan dan prestasi agar terus diasah dan ditingkatkan, Kegiatan pelatihan seperti patroli dan ambush harus terus dilaksanakan guna menjaga kesiapsiagaan satuan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan lingkungan maupun institusi.

“Jaga nama baik satuan, bantu masyarakat, hindari pelanggaran, serta pelihara kesehatan,” tambahnya.

Di sisi lain, Pangdam menekankan agar seluruh prajurit menjaga soliditas dan tidak terjadi perselisihan antar sesama anggota. Jiwa korsa harus terus ditingkatkan demi menjaga kekuatan dan keharmonisan dalam satuan.

MY Esti Wijayati Salurkan Bantuan Bagi Warga Kurang Mampu Di Enam Titik Wilayah Kota Yogyakarta Sebagai Bentuk Kepedulian Sosial Partai

 

Yogyakarta,(GM) -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Esti Wijayati, mengajak masyarakat menjaga kebersamaan, kerukunan, serta kesehatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di tengah dinamika kondisi global dan cuaca ekstrem Kamis, (18/3). 

“Mari kita jaga kesehatan, kebersamaan dan kerukunan, serta pastikan Idul Fitri 1447 H ini menjadi momentum kebangkitan gotong royong kita semua,” kata Esti Wijayati di Yogyakarta. 

Ia mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam mengelola keuangan keluarga, mengingat situasi ekonomi global yang masih berpengaruh terhadap kondisi domestik.

Selain itu, kewaspadaan terhadap kesehatan juga perlu ditingkatkan, terutama pada masa peralihan musim yang berpotensi memicu gangguan kesehatan.

Dalam rangkaian kunjungannya ke sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, Esti menemukan masih adanya masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Ia menyebutkan, kondisi warga pada kelompok desil satu di wilayah perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di daerah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo, yang secara fisik masih terlihat memerlukan penanganan lebih serius.

Pada akhir Ramadan 1447 H, Esti juga telah menyalurkan bantuan bagi warga kurang mampu di enam titik di Kota Yogyakarta sebagai bentuk kepedulian sosial partai.

Menurut dia, kader PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah masyarakat, sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Kader PDI Perjuangan harus bersama dengan masyarakat. Pesan Ibu Megawati, kita harus senantiasa menemani masyarakat kecil,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perbedaan waktu perayaan Idul Fitri tidak seharusnya menjadi persoalan, mengingat masyarakat Indonesia telah terbiasa menjaga toleransi antarumat beragama.

“Mari jaga toleransi dan keberagaman agar menjadi kekuatan untuk mempererat tali silaturahmi tanpa mengurangi esensi ibadah masing-masing,” kata Esti.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga situasi kondusif selama Ramadan hingga menjelang Lebaran.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan telah membuka posko mudik di kawasan Giwangan untuk membantu masyarakat selama arus mudik.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan serta merawat kerukunan dan toleransi dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri 1447 H,” kata Eko.(Red/Ant)

Wakapolri Tinjau Udara Arus Mudik, Pastikan Penyeberangan Merak Bakauheni Terkendali

Lampung,(GM) -- Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo melakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2026 di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni guna melihat secara langsung dinamika pergerakan kendaraan serta kesiapan pengamanan Operasi Ketupat 2026. Hal tersebut disampaikan dalam doorstop kepada awak media di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Selasa (17/3).

Berdasarkan hasil pemantauan udara, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Merak maupun sebaliknya terpantau relatif lancar dengan dukungan kondisi cuaca yang cukup baik. Meski demikian, antrean kendaraan roda dua dan roda empat mulai terlihat di Pelabuhan Merak sebagai bagian dari peningkatan volume pemudik yang akan menyeberang menuju Bakauheni.

“Secara umum dari hasil analisa dari udara relatif cukup lancar, dan alhamdulillah dalam kondisi cuaca yang cukup baik,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol. Dedi Prasetyo juga menyampaikan prediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Gelombang kedua arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret, sementara arus balik diprediksi berlangsung dalam dua gelombang, yakni pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.

“Diprediksi arus mudik gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 18 sampai 19 Maret. Kemudian arus balik diperkirakan pada tanggal 24–25 dan 28–29 Maret,” jelasnya.

Sejumlah langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas telah disiapkan oleh Polda Lampung bersama stakeholder terkait guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada periode tersebut. Penguatan pengamanan dilakukan melalui patroli, pengawalan, serta pengaturan arus kendaraan di titik-titik krusial, khususnya menuju kawasan pelabuhan.

Selain itu, kesiapan juga mencakup dukungan sarana dan prasarana, termasuk pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu, serta pemantauan melalui command center untuk memastikan pergerakan arus lalu lintas dapat terpantau secara menyeluruh. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, menghindari waktu-waktu puncak apabila memungkinkan, serta memanfaatkan layanan kepolisian melalui call center 110 apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan.

“Apabila membutuhkan layanan kepolisian, silakan hubungi layanan 110 dan kami minta jajaran untuk merespons dengan cepat,” tutupnya.

Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, diharapkan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, khususnya di wilayah penyeberangan Merak–Bakauheni, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Kapolda Lampung Cek Pos Mudik Di Tol Hingga Bakauheni : Pastikan Pengamanan Siaga

Lampung Selatan,(GM) -- Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung turun langsung mengecek kesiapan pos pengamanan dan pelayanan arus mudik di wilayah Lampung Selatan, Senin sore (17)/3/2026). 

Rombongan yang terdiri dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Fahrul Rozi, Ketua Fraksi Partai Gerindra serta sejumlah pejabat daerah memulai peninjauan dari Mapolda Lampung sekitar pukul 16.00 WIB.

Lokasi pertama yang didatangi yakni Pos Pengamanan Rest Area KM 49B Tol Trans Sumatera. Kapolda bersama rombongan memeriksa kesiapan personel serta fasilitas yang digunakan untuk melayani pemudik.

Setelah itu rombongan bergerak ke Pos Pengamanan Rest Area KM 20B untuk melihat kondisi pengamanan di jalur tol yang menjadi lintasan utama pemudik menuju Pelabuhan Bakauheni.

Kapolda Lampung mengatakan pengecekan lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pos berfungsi maksimal saat arus mudik meningkat.

"Kami turun langsung untuk memastikan kesiapan personel dan fasilitas di pos pengamanan maupun pos pelayanan benar-benar siap melayani pemudik," kata Kapolda.

Ia menegaskan Lampung menjadi salah satu titik krusial arus mudik karena menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni.

"Pergerakan pemudik di Lampung cukup tinggi karena menjadi jalur utama menuju Sumatera. Karena itu pengamanan harus betul-betul optimal," ujarnya.

*Fokus Pengamanan di Bakauheni*

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Pos Pelayanan Terpadu Bakauheni yang menjadi titik konsentrasi pemudik sebelum menyeberang ke Pulau Jawa.

Di lokasi ini Kapolda mengecek kesiapan personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan hingga instansi terkait yang bertugas melayani pemudik.

Kapolda juga mengingatkan seluruh petugas untuk tetap siaga menghadapi lonjakan kendaraan yang diperkirakan terjadi menjelang puncak arus mudik.

"Personel di lapangan harus tetap siaga, lakukan pengaturan lalu lintas dengan baik dan berikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat," katanya.

Dalam kunjungan tersebut Kapolda juga membagikan paket sembako kepada anggota yang bertugas di pos pengamanan sebagai bentuk dukungan kepada personel yang bertugas selama operasi pengamanan mudik.

Kapolda Lampung Terima Kunjungan Tim Supervisi Mabes Polri Terkait Operasi Ketupat Krakatau 2026

Lampung,(GM) -- Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, secara resmi menerima kunjungan Tim Supervisi dari Mabes Polri dalam rangka peninjauan pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026. Sabtu (14/03/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta efektivitas strategi pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H di wilayah hukum Polda Lampung, yang merupakan gerbang utama penghubung Pulau Sumatera dan Jawa.

Turut mendampingi Kapolda Lampung dalam kegiatan tersebut, yakni Karo Ops, Karo Rena, dan Dirlantas Polda Lampung. 

Kehadiran para Pejabat Utama (PJU) ini sekaligus untuk memaparkan perkembangan terkini mengenai manajemen lalu lintas dan pemetaan titik rawan kemacetan serta kecelakaan di wilayah Lampung.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan bahwa Polda Lampung telah menyiagakan ribuan personel dan pos pengamanan (Pospam) serta pos pelayanan (Posyan) di sepanjang jalur lintas utama dan titik penyeberangan Bakauheni.

"Kehadiran Tim Supervisi Mabes Polri sangat krusial bagi kami untuk mendapatkan arahan serta evaluasi objektif, sehingga pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026 ini dapat berjalan maksimal, aman, dan berkesan bagi seluruh masyarakat yang mudik," ujar Kapolda.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi di ruang rapat untuk meninjau administrasi operasional serta rencana lapangan yang telah disusun oleh jajaran Polda Lampung.

Gerakan Pangan Murah Di Gisting, Warga Antusias Beli Bahan Pokok

 

Tanggamus,(GM) -- Polres Tanggamus menggelar Gerakan Pangan Murah Polri Serentak melalui kegiatan bazar atau pasar murah yang berlangsung di Balai Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. dan disambut antusias masyarakat sekitar Kecamatan Gisting Jumat, (13/3/2026).

Kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut merupakan hasil kerja sama Polres Tanggamus dengan Perum Bulog dalam rangka membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.

Gerakan Pangan Murah Polri Serentak ini dilaksanakan secara nasional di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Tanggamus menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Bahan pokok yang dijual di antaranya beras SPHP sebanyak 200 sak kemasan 5 kilogram dengan harga Rp55.000 per sak, gula pasir sebanyak 120 sak kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500, serta minyak goreng sebanyak 50 dus atau sekitar 600 liter yang dijual dalam kemasan 2 liter dengan harga Rp29.000.

Sejak pagi hari, masyarakat terlihat memadati lokasi bazar di Balai Pekon Gisting Bawah untuk membeli bahan pokok dengan harga lebih murah. Warga dari berbagai pekon di sekitar Kecamatan Gisting datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan Perum Bulog ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, khususnya di Kabupaten Tanggamus,” kata AKBP Rahmad Sujatmiko.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai program sosial.

“Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” tandasnya.

Salah satu warga, Ikbalilahi Kurniawan mengucapkan terima kasih atas gelaran pasar murah tersebut sebab harga yang dijual sangat murah dibandingkan di pasaran.

“Semoga Polres Tanggamus selalu sukses dan kegiatan ini juga dapat terus dilaksanakan dengan diperbanyak untuk masyarakat yang lain, sebab sangat membantu masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan Ikbal, warga lainnya Erni, warga Blok 3 Gisting, juga mengapresiasi kegiatan tersebut. “Semoga Polres Tanggamus semakin maju dan membanggakan masyarakat,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Gudang  Perum Bulog Lampung di Rantau Tijang Diki, Staf Ahli Bupati Tanggamus Gigih Rudiansyah dan Samjuniston, Camat Gisting, pejabat utama Polres Tanggamus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kasus Dugaan Pemerasan Oknum LSM Terungkap Di Sidang : Terdakwa Tak Pernah Minta Uang

Bandar Lampung,(GM) -- Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan dua oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Y dan F kembali digelar di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Dalam persidangan tersebut, turut dihadirkan saksi pelapor beserta beberapa saksi lainnya untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum kedua terdakwa, Indah Meylan menjelaskan bahwa, dalam persidangan kali ini pihak JPU menghadirkan saksi korban yakni Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Imam Ghozali, serta beberapa saksi lain yaitu Tessa, Sabariah, Agus, dan Yuda.

Menurut Indah Meylan, dari keterangan para saksi yang disampaikan di persidangan terungkap sejumlah fakta yang dinilai menguatkan posisi para terdakwa.

“Dalam pembuktian dari JPU turut dihadiri oleh saksi korban yakni Direktur RSUDAM Imam Ghozali, serta saksi Tessa, Sabariah, Agus, dan Yuda,” ujar Indah Meylan.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di persidangan, uang yang sempat disebut-sebut berkaitan dengan perkara tersebut justru merupakan inisiatif dari pihak Direktur untuk memberikan dana operasional kepada kedua terdakwa.

“Jadi terungkap bahwa uang yang diberikan kepada kedua terdakwa, yakni klien kami ini, adalah inisiatif dari Direktur Utama untuk memberikan operasional, namun ditolak oleh para terdakwa,” jelasnya.

Indah menambahkan, terkait uang sebesar Rp20 juta yang sempat menjadi sorotan dalam perkara tersebut, menurutnya juga berasal dari inisiatif pihak Direktur, bukan karena adanya permintaan dari para terdakwa.

“Sejumlah Rp20 juta itu pun atas inisiatif dari Direktur. Sebenarnya tidak ada permintaan apa pun, ini dikuatkan oleh saksi Tessa yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak ada yang meminta uang,” lanjutnya.

Bahkan, menurutnya, dalam kesaksian di persidangan justru terungkap bahwa pihak pelapor sempat menawarkan sejumlah uang ataupun proyek kepada para terdakwa.

“Justru mereka yang menawarkan duit atau proyek,” kata Indah.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pelapor telah mencabut laporannya. Namun demikian, proses hukum terhadap kedua terdakwa masih terus berlanjut.

“Dalam persidangan pelapor sudah mencabut laporannya. Dan kenapa perkara ini masih lanjut, itu yang masih kita pertanyakan,” tutupnya.

Ada momen menarik dalam persidangan ini, di hadapan Majelis Hakim pelapor yakni Imam Ghozali dengan tulus memaafkan kedua terdakwa.

Dimana, Imam Ghozali meminta agar vonis yang dijatuhi oleh Majelis Hakim nantinya akan bisa meringankan kedua terdakwa.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya dari para pihak di persidangan. (**)

Peringati Nuzulul Qur’an 1447 H, Polda DIY Tekankan Integritas Dan Profesionalisme Personel

 

Yogyakarta,(GM) -- Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H / 2026 M yang bertempat di Gedung Anton Soedjarwo, Mapolda DIY, Acara yang berlangsung khidmat dalam bentuk pengajian ini dihadiri oleh jajaran internal Polda DIY serta unsur FORKOPIMDA DIY Kamis, (12/3/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda DIY Brigjen Pol Edy Djunaedi, S.I.K., hadir membacakan sambutan tertulis Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, S.I.K. Peringatan tahun ini mengusung tema "Nuzulul Qur’an Menjadi Inspirasi bagi Pejabat Aparat dalam Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme".  

Dalam amanatnya, Kapolda DIY menekankan bahwa turunnya Al-Qur’an di bulan Ramadhan bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan pedoman hidup yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta amanah. Beliau menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.  

"Integritas berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara kewenangan dan tanggung jawab, serta antara jabatan dan pengabdian. Tanpa integritas, profesionalisme tidak akan memiliki makna," tegas Kapolda dalam sambutan yang dibacakan Wakapolda DIY.  

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K., dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat mentalitas spiritual personel Polri.

"Melalui peringatan Nuzulul Qur'an ini, kami berharap seluruh personel Polda DIY dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana arahan Bapak Kapolda, penguatan iman dan takwa adalah kunci untuk mewujudkan Polri yang PRESISI dan dicintai masyarakat," ujar Kombes Pol Ihsan.

Lebih lanjut, ditekankan bahwa profesionalisme Polri tidak hanya diukur dari kemampuan teknis operasional, tetapi juga dari komitmen moral untuk bekerja secara objektif, transparan, akuntabel, dan humanis. Momentum Nuzulul Qur’an ini pun dijadikan sarana introspeksi bagi seluruh personel untuk memastikan kewenangan yang dimiliki telah dijalankan sebagai amanah dan menjadi teladan bagi masyarakat.  

Di akhir sambutan, Kapolda mengajak seluruh personel Polda DIY untuk terus memperkuat integritas pribadi dan menjaga nama baik institusi. Dengan landasan iman dan takwa, diharapkan Polri mampu mewujudkan postur yang PRESISI, dipercaya masyarakat, serta senantiasa hadir sebagai solusi di tengah tantangan zaman.  

Acara pengajian peringatan Nuzulul Qur’an ini ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran tugas pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.(Rls/Ant)

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Bantul Berhasil Menggagalkan Peredaran Sedikitnya 2.000 butir Pil Putih Berlambang Y Berhasil Digagalkan Dari Peredaran Di Wilayah Sewon

 

Bantul DIY, (GM) -- Kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin di wilayah Kapanewon Sewon berhasil diungkap Satresnarkoba Polres Bantul. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial P (35) alias Aprex yang diduga kuat menjadi pengedar obat terlarang jenis pil putih berlambang Y atau yang populer disebut pil sapi (6/3/2026).

Kaur Bin Ops Satresnarkoba Polres Bantul, Ipda Windarto. S.I.Kom. menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di daerah Ngoto, Bangunharjo, Sewon. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan awalnya mengamankan seorang pria berinisial D (24) alias Gendut pada Jumat malam, sekitar pukul 22.15 WIB.

Dari tangan saksi D, petugas menemukan satu buah plastik klip bening berisi lima butir pil putih berlambang Y. Berdasarkan hasil interogasi di lokasi, saksi mengaku mendapatkan barang haram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama P alias Aprex. Petugas kemudian bergerak cepat menuju kediaman tersangka P di wilayah Bangunharjo Kapanewon Sewon untuk melakukan pengembangan.

“Tersangka P berhasil diamankan di rumahnya sekitar pukul 22.30 WIB. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti yang cukup signifikan di kediaman yang bersangkutan,” ujar Ipda Windarto dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Rincian barang bukti yang disita petugas meliputi satu plastik kresek hitam berisi dua plastik bening dengan total 2.000 butir pil putih berlambang Y, serta satu plastik kresek hitam lainnya berisi 43 plastik klip yang masing-masing telah dipaketkan berisi 10 butir pil. Tersangka P mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah miliknya dan ia juga membenarkan telah menjual sebagian kepada saksi D.

Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka P merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2015 silam. Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Bantul untuk menjalani proses penyidikan lebih mendalam guna mengungkap jaringan peredaran lainnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Lampiran I Nomor 181 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, tersangka terancam hukuman pidana maksimal hingga 12 tahun penjara.(Rls/Ant)

Forum Perangkat Daerah Pesisir Barat 2026 Dibuka : Fokus Susun Renja 2027 Berbasis Potensi Daerah

 

Pesisir Barat,(GM) -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Batu Gukhi, Gedung Marga Sai Batin Rabu (11/3/2026).

Forum tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pengembangan Daerah Berkualitas Melalui Produktivitas Berbasis Potensi Daerah.” Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ir. Arman Achyuni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM., SH., MM, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta para pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir. Arman Achyuni, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2027. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Melalui forum ini diharapkan terbangun sinkronisasi dan sinergi antara dokumen RKPD dengan Renja perangkat daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Selain itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kelemahan baik dalam aspek perencanaan maupun penganggaran. Oleh karena itu, Bupati Pesisir Barat memberikan beberapa penekanan kepada seluruh perangkat daerah.

Di antaranya, setiap program dan kegiatan yang disusun harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.”

Selanjutnya, penyusunan program juga harus menerapkan prinsip “money follow priority”, yaitu penganggaran yang difokuskan pada program prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setiap kegiatan juga diharapkan memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals (SDGs), usulan Musrenbang kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Perangkat daerah juga diminta untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam merumuskan kegiatan, memperkuat sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta berupaya mencari sumber pendanaan di luar APBD kabupaten, baik melalui APBD provinsi maupun APBN.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, seluruh perangkat daerah juga diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Mengakhiri sambutannya, Bupati Pesisir Barat melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra secara resmi membuka kegiatan tersebut.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujarnya.

Melalui forum ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menyusun program kerja yang terarah, terukur, dan sinergis, guna mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan Pesisir Barat yang amanah, maju, dan sejahtera. 

Bupati Dedi Irawan Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dan Administrator Pemda Pesisir Barat

 

Pesisir Barat,(GM) -- Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan kukuhkan sekaligus melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kaupaten Pesisir Barat, di Lobby Teluk Stabas Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin, Rabu (11/03/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M. ,Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Pejabat yang akan dilantik.

Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pengukuhan dan pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi agar lebih efisien dan efektif.

"Penggabungan atau merger beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kita lakukan perlu dikukuhkan dan dilantik kembali. Hal ini bukan sekadar perubahan administratif semata, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, dengan struktur organisasi dan fungsi kelembagaan yang lebih efektif," ujar Bupati.

Momentum ini tentu menjadi tonggak baru bagi kita semua. Dengan dikukuhkannya struktur organisasi yang baru, diharapkan akan terjadi peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.

"Perubahan struktur organisasi ini menuntut seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dan melaksanakan amanah sebagai aparatur pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tuntutan zaman," pinta Bupati.

Lebih Lanjut, Bupati berharap seluruh Aparatur Sipil Negara mampu menerjemahkan dan melaksanakan secara nyata amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengarahkan paradigma reformasi birokrasi menuju sistem kerja yang berorientasi pada kinerja, profesionalitas, komitmen terhadap kepentingan rakyat, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Untuk itu kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya yang baru saja dikukuhkan dan dilantik, agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, serta terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja," pungkas Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati meminta kepada seluruh pimpinan OPD yang baru dikukuhkan dan dilantik untuk segera berbenah diri, mengoptimalkan potensi unit kerja masing-masing, serta memegang teguh prinsip tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun nama Pejabat yang baru dilantik :
1. Antoni Wijaya, S.I.P dengan Jabatan Baru Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah.
2. Irhammudin, S.KM., M.M dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Dian Hardiyanti, S.S.T., M.M dengan jabatan baru Sekeretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.
4. Agung Adha, S.St. Pi dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
5. Yunirizal EFendi, S.P dengan jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
6. Dika Feriansyah, S.H dengan jabatan baru Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
7. Syarif Husin, S.H dengan jabatan baru Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pada Sekretariat DPRD.

Semoga dengan pengukuhan dan pelantikan pada hari ini, kita semua dapat bekerja dengan lebih baik, lebih disiplin, dan penuh tanggung jawab. (Rilis Diskominfotiksan).

Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa Bapak Hipzon Zohid SPd. Beserta Seluruh Dewan Guru Dan Murid Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin 1 Syawal 1447 H Tahun 2026

 

Lampung Barat, (GM) -- Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa Bapak Hipzon Zohid SPd.  Beserta Seluruh Dewan Guru Dan Murid Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin 1 Syawal 1447 H Tahun 2026🙏🙏🙏

BRIM 08 Lampung Minta Pengungkapan Kasus Tambang Emas Ilegal di Lampung Jadi Atensi Presiden

Bandar Lampung,(GM) -- Ketua DPD Barisan Relawan Indonesia Maju 08 (BRIM 08) Provinsi Lampung, Refky Rinaldy, S.Sos, C.PLa, mendesak Mabes Polri dan Kejagung RI untuk turut mendampingi Polda Lampung dalam mengungkap kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan. Desakan itu disampaikan secara tegas pada Rabu, (11/3/2025).

Menurut Refky, keterlibatan institusi hukum di tingkat pusat sangat diperlukan demi menjaga integritas dan transparansi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita apresiasi langkah Polda hari ini, tapi semua harus diungkapkan secara terang, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab kami meyakini ada oknum besar dan kuat yang mendekengi tambang emas ilegal tersebut," ujar Refky.

Tak hanya itu, Aktivis Lampung tersebut juga mendesak Polda Lampung untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.

"Segera periksa Bupati dan Ketua DPRD-nya, minta kesaksian dan lakukan secara transparan, agar semua terungkap siapa aktor utama yang menjadi dalang dari tambang emas ilegal tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Refky menyatakan bahwa pihaknya akan menyurati DPP BRIM 08 untuk diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, guna meminta atensi langsung dari kepala negara terhadap persoalan tambang ilegal di Lampung.

"Saya pikir kasus ini harus diatensi oleh Presiden Prabowo. Sebab kasus tambang ilegal di Lampung kerap luput dari perhatian aparat penegak hukum. Presiden harus memastikan dalam waktu dekat semua kasus tambang ilegal di Lampung dibereskan dan ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Maka kami akan teruskan ini ke Ketua Umum BRIM 08," pungkasnya.

Ancaman Hukum bagi Pelaku Tambang Ilegal dan Pelanggar Lingkungan

Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia diatur secara tegas dalam sejumlah regulasi. Berikut ketentuan hukum yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Pasal 158 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Pasal 98: Pelaku yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

- Pasal 99: Apabila dilakukan karena kelalaian, ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 3 tahun, dengan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bagi pelaku tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan, ancaman pidana mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pelaku juga dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana pencurian sumber daya alam, pemalsuan dokumen perizinan, hingga tindak pidana korupsi apabila terdapat keterlibatan pejabat publik.

Selain sanksi pidana, para pelaku tambang ilegal juga wajib menanggung sanksi perdata berupa kewajiban memulihkan kerusakan lingkungan serta membayar ganti rugi kepada negara dan masyarakat terdampak. (Humas BRIM 08 Provinsi Lampung)

Kasi Humas Polres Lampung Barat Ikuti Kegiatan Assessment Jabatan Di Polda Lampung

Lampung Barat,(GM) -- Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Lampung Barat AKP Elianto mengikuti kegiatan assessment jabatan Kasi Humas yang diselenggarakan di Polda Lampung. Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan assessment tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi serta pengembangan kompetensi bagi personel Polri yang mengemban tugas di bidang kehumasan, guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam melaksanakan tugas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mengikuti berbagai tahapan penilaian yang meliputi kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, serta pemahaman terkait tugas dan fungsi kehumasan di lingkungan Polri.

Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan assessment ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kehumasan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan personel yang bertugas di bidang kehumasan dapat semakin meningkatkan kompetensi, profesionalitas, serta mampu menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lampung Barat AKP Elianto mengatakan bahwa kegiatan assessment ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan serta wawasan dalam menjalankan tugas kehumasan di lingkungan Polri.

“Melalui kegiatan assessment ini kami mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman yang dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta mendukung tugas Polri dalam membangun komunikasi yang baik dengan publik,” ujar AKP Elianto.

Dengan adanya kegiatan assessment jabatan ini, diharapkan fungsi kehumasan Polri dapat semakin optimal dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga citra positif institusi Polri.(humas)

Wakapolda DIY Pastikan Kesiapan Gerbang Tol Purwomartani Jelang Fungsional Arus Mudik

 

Sleman,(GM) -- Wakapolda DIY Eddy Djunaedi, S.I.K., melaksanakan pengecekan kesiapan Gerbang Tol Purwomartani, Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026, pada Selasa (10/3).

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolda memastikan kesiapan jalur tol yang akan difungsionalkan guna mendukung kelancaran arus kendaraan dari wilayah Yogyakarta menuju Jawa Tengah selama periode mudik.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY B. Widya Mustikaningrum menjelaskan bahwa ruas Tol Purwomartani–Prambanan akan difungsionalkan dengan panjang sekitar 12,25 kilometer khusus untuk kendaraan yang bergerak dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo, dan wilayah sekitarnya.

“Tol Purwomartani–Prambanan akan difungsionalkan dengan jarak sekitar 12,25 kilometer khusus dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo dan seterusnya mulai tanggal 16 sampai 29 Maret 2026 pada pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ruas tol tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I, yaitu kendaraan ringan seperti sedan, jip, minibus, pick-up atau truk kecil, serta bus.

“Memasuki Tol Purwomartani ini gratis, namun di gerbang tol berikutnya tetap dikenakan tarif. Oleh karena itu, kami mengimbau para pengguna ruas tol untuk selalu mengecek saldo uang elektronik, karena kendaraan yang sudah masuk dari Tol Purwomartani tidak dapat keluar di Prambanan, melainkan langsung menuju Gerbang Tol Klaten maupun seterusnya,” ujarnya.

Sementara itu, bagi para pemudik yang menuju wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari arah Jawa Tengah, dapat memanfaatkan akses keluar melalui Exit Tol Prambanan maupun beberapa exit tol lainnya yang berada di wilayah Klaten. Dari titik keluar tersebut, pemudik dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah Yogyakarta dan sekitarnya melalui jalur arteri yang telah disiapkan.

Selama periode arus mudik maupun arus balik Lebaran, Polda DIY juga akan menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas guna memperlancar mobilitas kendaraan. Salah satunya dengan menutup sejumlah titik putar balik (U-turn) di beberapa ruas jalan.

Selain itu, pada beberapa ruas jalan di dalam Kota Yogyakarta serta kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul juga akan diberlakukan sistem satu arah (one way) guna mengurai kepadatan kendaraan.

“Kami berharap para pengguna jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas serta mengikuti imbauan petugas di lapangan maupun rambu-rambu tambahan yang dipasang untuk membantu kelancaran arus lalu lintas,” pungkasnya.(Rls/Ant)