Tanggamus,(GM) -- Pemerintahan baru Bupati Mohammad Saleh Asnawi (MSA) langsung diuji dengan kegaduhan besar di lingkup media. Ratusan wartawan geruduk kantor bupati protes kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait kerja sama media yang dianggap tidak transparan dan merugikan, Rabu (12/3/2025).
Namun, yang lebih mengejutkan, muncul dugaan bahwa kekacauan ini bukan sekadar ketidaksiapan pemerintah, melainkan sengaja diciptakan oleh oknum tertentu untuk mencoreng citra Bupati dan Wakil Bupati baru, MSA-Suryanto.
Kebijakan verifikasi media yang tiba-tiba diumumkan oleh Diskominfo tanpa sosialisasi yang jelas, serta keterlambatan pembayaran advertorial (ADV), memicu kemarahan para jurnalis. Mereka menilai aturan baru ini memberatkan dan tidak mencerminkan semangat perubahan yang dijanjikan MSA-Suryanto.
Pimred Harian Teropong, Adi Putra Amril, bahkan secara terbuka menuding bahwa kegaduhan ini bukan kebetulan.
“Saya menduga ini skenario untuk menjatuhkan citra pemerintahan baru. Tiba-tiba ada aturan baru, sistemnya tidak jelas, pembayaran tertunda, lalu media bereaksi. Siapa yang diuntungkan kalau bukan pihak yang ingin MSA terlihat buruk di awal kepemimpinannya?” ujarnya tajam.
Menurutnya, pejabat seperti Sekda dan Kadis Kominfo harus bertanggung jawab atas kekacauan ini.
“Seharusnya di dua minggu pertama pemerintahan baru, mereka bisa memastikan semuanya berjalan lancar, zero complaint. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kalau mereka tidak bisa bekerja profesional, lebih baik diganti saja,” tegasnya.
Setelah tekanan besar dari awak media, Pemkab Tanggamus akhirnya menyerah. Pendaftaran verifikasi media yang seharusnya dimulai 12 Maret 2025 resmi ditunda hingga 1 April 2025. Selain itu, pencairan dana ADV dijanjikan akan dilakukan sebelum Lebaran.
Kepala Dinas Kominfo Tanggamus, Suhartono, mengonfirmasi keputusan ini setelah pertemuan dengan Bupati.
“Alhamdulillah, setelah hampir satu jam diskusi, Bupati merestui penundaan verifikasi dan memastikan pencairan ADV tetap berjalan sebelum Idulfitri,” ujarnya.
Keputusan ini disambut baik oleh wartawan, namun tidak menghilangkan kecurigaan bahwa ada pihak yang bermain di balik kisruh ini.
“Kami akan tetap mengawal kebijakan ini. Jangan sampai ada agenda tersembunyi yang mencoba menghambat pemerintahan baru,” kata Adi.
Menurut Adi, kisruh ini menjadi ujian kepemimpinan bagi Bupati MSA. Jika benar ada unsur kesengajaan dalam menciptakan kegaduhan, maka langkah tegas harus diambil. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat terkait harus segera dilakukan. Jika perlu, pencopotan Sekda dan Kadiskominfo menjadi solusi untuk menenangkan situasi.
Pemerintahan yang baru seharusnya membawa perubahan, lanjut Adi, bukan justru terjebak dalam intrik yang merugikan rakyat. Apakah MSA berani mengambil tindakan tegas atau justru membiarkan situasi ini berlarut-larut? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari orang nomor satu di Tanggamus.
