Dian Hardiyanti Dedi Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Guru Pesisir Barat

 

Pesisir Barat, (GM) -- Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pesibar, Sofyan, S.Pd., di Aula SMPN 1 Krui, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan dihadiri juga Kabid. Dikdas Disdikbud, Hadiancha, S.E., Perwakilan Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, dan pengurus PGRI Pesibar.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Guru Pesibar, Dian Hardiyanti Dedi menyadari bahwa peran yang diamanahkan tersebut bukan hanya gelar, melainkan sebuah ikatan batin dan komitmen untuk membersamai, mengayomi, dan memperjuangkan martabat guru di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu.

"Energi para guru, dedikasi, dan cinta kepada pendidikan adalah alasan mengapa kita bisa berdiri di sini hari ini dengan penuh harapan," tutur Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi.

Menurut Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi, tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah Guru Bermutu, Indonesia Maju, Guru Hebat, Indonesia Kuat Bersama PGRI, wujudkan Indonesia Emas bukan sekadar rangkaian kata, namun cerminan hakikat perjuangan. "Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menanamkan benih karakter, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti pada generasi penerus bangsa. Guru hebat tidak hanya hadir di kelas, mereka hadir di hati setiap anak didik. Mereka adalah suluh yang menerangi kegelapan, pembimbing yang sabar mengukir masa depan. Lendidikan yang kuat, hanya bisa terwujud di tangan guru hebat. Dan hanya melalui pendidikan yang kuat, kita akan mencapai indonesia yang kuat; indonesia yang memiliki sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia," ucap Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi.

Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi meyakini ditengah berbagai tantangan yang ada, semangat pengabdian bapak dan ibu tidak pernah padam. Sebagai Bunda Guru, pihaknya berkomitmen untuk menjadi jembatan penghubung aspirasi kepada pemerintah daerah. "Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan berinovasi demi memastikan setiap anak di Pesibar mendapatkan hak terbaik atas pendidikan," tandas Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi.

"Jadilah guru yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap teguh pada nilai-nilai luhur kearifan lokal. Jadilah guru hebat yang menjadi teladan, yang kehadirannya senantiasa dinantikan, dan nasihatnya selalu dijadikan pegangan," tukas Bunda Guru, Dian Hardiyanti Dedi. 

Bupati Dedi Irawan Lantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama

 

Pesisir Barat, (GM) -- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, resmi melantik tujuh jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Pesibar, di Selasar Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (24/11/2025).

Pelantikan tersebut disaksikan juga para Asisten, Staf Ahli Bupari, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati, Dedi Irawan mengawali sambutannya dengan ucapan selamat terhadap seluruh pejabat tinggi Pratama terlantik. Momentum kali ini tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, yang akan berpengaruh langsung pada peningkatan jenjang karir.

"Namun demikian para pejabat terlantik dituntut untuk mampu melaksanakan amanah sebagai ASN, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat. Kondisi ini memberikan konsekuensi logis bagi setiap ASN untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan budaya kerja sebagai bagian dari kewajiban profesional," tegas Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan berharap seluruh ASN mampu menerjemahkan dan melaksanakan aksi nyata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengubah paradigma reformasi birokrasi menjadi berorientasi pada kinerja profesional, komitmen terhadap kepentingan rakyat, serta akuntabilitas sesuai tuntutan zaman.

Sejalan dengan itu, Bupati, Dedi Irawan berharap agar ASN di lingkungan Pemkab Pesibar, khususnya yang baru dilantik, dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara profesional, bertanggung jawab, serta terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. "Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, baik dari sisi sikap, administrasi yang rapi, cepat dan tepat, maupun mekanisme komunikasi yang jelas dan mudah dipahami, sebagai kebutuhan di tengah dinamika masyarakat saat ini," lanjut Bupati, Dedi Irawan. "Saya minta untuk terus meningkatkan kualitas diri, etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, dan menjaga citra positif ASN. Jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan dan selalu berpegang pada nilai-nilai integritas," tandas Bupati, Dedi Irawan.

"Perlu dipahami bahwa Tahun 2026 kita akan menghadapi efisiensi anggaran yang menuntut kita lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja. Lakukanlah inovasi-inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadilah pelayan masyarakat yang sejati, karena kita digaji oleh uang rakyat dan setiap langkah kerja kita harus kembali kepada kepentingan rakyat. Oleh karenanya, saya mengimbau seluruh ASN untuk selalu belajar, siap berbenah, serta terus mengasah kemampuan diri agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tetap memegang prinsip tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu," pungkas Bupati, Dedi Irawan.

Berikut daftar tujuh pejabat tinggi Pratama terlantik
1. Dr. Drs. Gunawan, M.Si., dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Unzir, S.P., dilantik sebagai Inspektur
3. Sri Agustini, S.K.M., M.Kes., dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan
4. Eksir Abadi, S.H., M.M., dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
5. Amrul Haq, S.E., M.Si., dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. Ir. Armand Achyuni, dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Armen Qodar, S.P., M.M., dilantik sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum

Bupati Pesisir Barat Pimpin Upacara Peringatan HUT PGRI Dan Hari Guru Nasional 2025

 

Pesisir Barat, (GM) -- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang dilangsungkan di SMPN 1 Krui, Selasa (25/11/2025).

Tampak hadir langsung juga Wakil Bupati, Irawan Topani, S.H., M.Kn., anggota DPRD, Ali Yudiem, S.H., Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Marnentinus, S.IP., M.M., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Syahrial Abadi, S.Pd., M.M., forkopimda, dan jajaran pengurus PGRI Pesibar.

Bupati, Dedi Irawan mengatakan bahwa, momen peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini menjadi sebuah penegasan kembali atas tugas mulia yang diemban oleh guru yaitu tugas mencerdaskan, membentuk karakter, dan menjaga masa depan Indonesia. "Guru hebat, Indonesia kuat, fondasi filosofi tema peringatan Hari Guru Nasional tahun ini yang berarti sebuah pernyataan kausalitas yang tegas. Kami percaya bahwa tidak ada Indonesia Kuat tanpa Guru Hebat," kata Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan melanjutkan guru hebat adalah guru yang mengajar dengan hati, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur pancasila. Guru yang adaptif, mampu merangkul teknologi, namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Guru yang tergerak, terus berinovasi dan menjadikan kelas sebagai ruang yang penuh inspirasi dan minim diskriminasi. Kebijakan transformasi guru yaitu sentralisasi tata kelola.

"Telah lama kita mendengar keluhan mengenai rumitnya tata kelola guru. Ketimpangan distribusi, ketidakjelasan status, hingga isu keterlambatan tunjangan profesi, seringkali menjadi beban yang mengganggu fokus utama yaitu mengajar. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Guru Hebat secara merata di seluruh Indonesia, pemerintah pusat, melalui Kemendikdasmen, bersama dengan DPR dan kementerian/lembaga terkait, sedang memfinalisasi langkah strategis dan monumental, sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan," papar Bupati, Dedi Irawan.

Dijelaskan Bupati, Dedi Irawan, sentralisasi yang dimaksud yaitu kesejahteraan merata dengan pengelolaan ASN guru yang ditarik ke pusat, diharapkan tidak ada lagi disparitas atau keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil), sehingga kesejahteraan menjadi lebih terjamin, seragam, dan tepat waktu.

"redistribusi yang adil yaitu sentralisasi memungkinkan Kemendikdasmen melakukan pemetaan kebutuhan dan penempatan guru secara lebih optimal, memastikan setiap sekolah, termasuk yang berada di daerah 3T, mendapatkan guru yang kompeten sesuai standar nasional. Terkait status guru honorer, kebijakan ini juga menjadi solusi struktural jangka panjang untuk menyelesaikan masalah status dan formasi guru honorer yang selama ini tergantung pada anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Kita ingin seluruh guru memiliki kepastian dan masa depan yang lebih jelas," imbuh Bupati, Dedi Irawan.

"Kebijakan ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah untuk melindungi dan memuliakan profesi guru. Kami ingin guru fokus pada tugas mendidik, tanpa perlu khawatir akan urusan administrasi yang berlarut-larut," terus Bupati, Dedi Irawan.

Tentang program prioritas Kemendikdasmen 2025, sentralisasi tata kelola guru ini beriringan dengan program-program prioritas kemendikdasmen di Tahun 2025 yang harus didukung bersama. Pertama, wajib belajar 13 tahun, upaya perluasan akses pendidikan hingga jenjang menengah (SMA/SMK) untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang terputus dari pendidikan. Kedua, peningkatan mutu vokasi (SMK), melalui penguatan program pusat keunggulan, link and match dengan industri 4.0, dan penyediaan sertifikasi kompetensi global bagi siswa dan guru SMK.

"Ketiga, penguatan literasi dan karakter, distribusi 1,5 juta buku bacaan bermutu ke sekolah-sekolah berliterasi rendah, penguatan pendidikan karakter, dan revitalisasi bahasa daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya. Keempat, inovasi pembelajaran digital, pemanfaatan teknologi terkini, seperti smartboard dan platform digital, sebagai alat bantu untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif, relevan, dan efisien. teknologi harus menjadi asisten terbaik bagi guru hebat," jelas Bupati, Dedi Irawan.

Ditandaskan Bupati, Dedi Irawan, perubahan adalah keniscayaan. pendidikan tidak boleh stagnan. Melalui kolaborasi antara kebijakan transformatif, program prioritas yang terarah, dan semangat pengabdian, pemerintah sedang membangun Indonesia kuat yang sesungguhnya.

"Kami tidak meminta Guru bekerja lebih keras, kami meminta bekerja lebih cerdas, fokus, dan bermakna. Kami akan terus berupaya menghilangkan segala kendala struktural yang membelenggu potensi anda. Mari, jadikan Hari Guru Nasional 2025 sebagai momentum untuk memperbaharui janji kepada bangsa yaitu mendidik dengan hati, mengabdi tanpa henti," pungkas Bupati, Dedi Irawan.

Bupati Dedi Irawan Tinjau Proyek PLTM Way Melesom Guna Pastikan Lingkungan Dan Hak Air Warga Terjaga

Pesisir Barat,(GM) -- Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, meninjau progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Way Melesom di Kecamatan Lemong, Senin (24/11/2025).

Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kekhawatiran masyarakat mengenai potensi dampak pembangunan PLTM terhadap lingkungan serta pasokan air bagi warga sekitar.

Sungai Way Melesom merupakan sumber utama air bersih dan irigasi sawah bagi masyarakat. Rencana pembangunan bendungan dalam proyek tersebut menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya debit air menuju permukiman dan lahan pertanian.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan hingga Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Keselamatan ekosistem dan hak masyarakat atas air harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa jika hasil kajian menunjukkan proyek PLTM berpotensi membahayakan lingkungan atau mengurangi jatah air warga, tidak menutup kemungkinan proyek tersebut akan dihentikan.

Dedi Irawan menambahkan bahwa setiap investasi harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, lanjutnya, berkomitmen memantau secara ketat perkembangan proyek PLTM Way Melesom serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan lingkungan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati turut memeriksa lokasi turbin, sejumlah titik vital pembangunan, serta area bendungan yang direncanakan menjadi tempat penampungan air.

Kegiatan peninjauan ini juga dihadiri oleh Antoni Wijaya, S.P., M.M., Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pesisir Barat, serta Isnaeni Adiyta Marvan, S.H., M.M., Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Turut hadir pula Camat Lemong dan sejumlah peratin (kepala desa) setempat.

Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap tahapan proyek harus dilakukan secara transparan serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

Sekda Tedi Zatmiko Buka Rakor Lintas Sektor Tentang Pengelolaan Pelayanan ODGJ Berat

 

Pesisir Barat,(GM) --- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., membuka kegiatan Pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor tentang Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, di Aula Hotel Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (24/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung juga Ketua Tim P2TPM dan Kesehatan Jiwa (Keswa), Ns. Agus Widodo, S.Kep., Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Rena Novasari, S.H., M.M., dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Septono, S.K.M., M.M., serta diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas se-Pesibar, dan perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Dalam sambutannya Sekda, Tedi Zadmiko mengungkapkan bahwa, masalah kesehatan jiwa saat ini menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. "Tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan semata, namun juga membutuhkan dukungan penuh dari sektor pemerintahan kecamatan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, serta lintas unit di pemerintah daerah," tegas Sekda, Tedi Zadmiko.

Menurut Sekda, Tedi Zadmiko, gangguan kesehatan jiwa, termasuk ODGJ berat, ODGJ tanpa identitas, kasus pemasungan, hingga masalah psikososial lainnya, merupakan persoalan yang harus ditangani secara terpadu. "Tanpa koordinasi yang kuat, sering kali penanganan menjadi lambat, tidak tuntas, bahkan memunculkan masalah baru di lapangan," kata Sekda, Tedi Zadmiko.

Karenanya melalui kegiatan tersebut, Sekda, Tedi Zadmiko menekankan beberapa hal penting. Pertama, penguatan jejaring rujukan dan komunikasi antara kecamatan, puskesmas, RS, Satpol-PP, dan Dinas Sosial (Dinsos) dalam penanganan kasus ODGJ yang membutuhkan intervensi segera. Kedua, pendataan dan pelaporan berbasis aplikasi Simkeswa agar setiap kasus dapat ditangani terstruktur, tuntas, dan terukur.

"Ketiga, pencegahan pemasungan melalui edukasi keluarga, pemantauan rutin oleh puskesmas, serta dukungan layanan rehabilitasi sosial dari Dinsos. Keempat, penjangkauan ODGJ terlantar dengan peran penting Satpol-PP dan kecamatan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta akses layanan kesehatannya. Dan kelima, integrasi program lintas sektor, termasuk dukungan anggaran, sumber daya, dan kebijakan pemerintah daerah keberlanjutan masyarakat untuk memastikan layanan keberlanjuatan kesehatan jiwa di masyarakat," papar Sekda, Tedi Zadmiko.

"Saya berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen, menyamakan persepsi, dan mengoptimalkan peran masing-masing. Kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dan merupakan tanggungjawab kita bersama," tukas Sekda, Tedi Zadmiko.

Kapolda Lampung Bersama Jajaran Polres Pesisir Barat Tinjau Kapal Tongkang Yang Terdampar Di Perairan Pantai TJ. Setia

 

Pesisir Barat,(GM) -- Kapolda Lampung bersama jajaran Polres Pesisir Barat meninjau langsung lokasi terdamparnya sebuah kapal tongkang pengangkut kayu di perairan pantai Tj. Setia Kec. Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat, pada Minggu, (7/12/2025). 

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan keadaan di sekitar lokasi terdamparnya kapal pengangkut kayu tersebut,memeriksa muatan, serta mengevaluasi potensi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas para nelayan di sekitar wilayah tersebut.

Setibanya di lokasi, Kapolda Lampung beserta rombongan yang didampingi oleh Kapolres Pesisir Barat langsung memimpin pemeriksaan menyeluruh terhadap tongkang yang terdampar akibat kuatnya gelombang dan angin beberapa hari terakhir. 

Petugas gabungan turut dikerahkan untuk mengamankan area, sekaligus memastikan tidak ada aktivitas ilegal terkait muatan kayu yang di bawa oleh kapal tongkang tersebut maupun upaya penyelundupan.

Kapolda Lampung IRJEN POL HELFI ASSEGAF, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terhadap penyebab insiden serta memastikan seluruh dokumen pengangkutan kayu memenuhi ketentuan hukum. “Kami akan memastikan proses ini berjalan transparan. Bila ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen serta identitas ABK, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak pemilik kapal untuk proses evakuasi tongkang agar tidak mengganggu jalur pelayaran maupun membahayakan masyarakat sekitar.

Kapolres pesisir barat AKBP BESTIANA, S.I.K., M.M. Menambahkan “kapal tongkang yang membawa sebanyak 4810.10 kubik kayu tersebut sedang kami lakukan pemeriksaan terkait dokumen kapal dan identitas 14 ABK yang dimana sudah kami bawa ke mapolres Pesisir barat guna pemeriksaan lebih lanjut” ucapnya.

Hingga kini, kondisi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati area tongkang demi menjaga keselamatan, sembari menunggu proses penanganan lebih lanjut.

(Reed/Humas polres pesisir barat)

Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung : Pemkab Lampung Barat Siap Perkuat Sinergi Majukan Pendidikan Dan Moderasi Beragama

 

Lampung Barat,(GM) -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ASN di Kabupaten Lampung Barat, Jumat (5/12/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di MTs Negeri 1 Lampung Barat, Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, dihadiri para pejabat Kemenag, jajaran ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan majelis-majelis agama se-Lampung Barat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat Drs. Nukman, MM, hadir mewakili bupati Parosil Mabsus, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Kanwil Kemenag Lampung beserta rombongan.

Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Nukman, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian Kemenag terhadap penguatan pendidikan dan kehidupan keagamaan di daerah.

“Kehadiran Bapak Kepala Kanwil tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kami, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan keagamaan, dan pembangunan karakter generasi bangsa,” ujar Sekda.

Pemkab menilai Kemenag memegang peran strategis dalam membina kehidupan umat beragama, menjaga moderasi beragama, serta memajukan pendidikan madrasah.

Karena itu, Pemkab menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan Kemenag dalam sejumlah isu prioritas, di antaranya.

Peningkatan kompetensi guru madrasah melalui pelatihan dan penguatan digital, pemerataan sarana prasarana pendidikan madrasah, dan penguatan moderasi beragama untuk menjaga kerukunan.

Selain itu, kolaborasi program pembangunan SDM dan kesejahteraan guru, kemudian optimalisasi layanan keagamaan, termasuk penyuluhan, bimbingan perkawinan, serta layanan haji dan umrah.

Sekda juga menekankan transformasi madrasah yang kini menjadi pilihan utama masyarakat.

“Madrasah telah bertransformasi, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membekali peserta didik dengan kompetensi abad 21. Kami berharap MTsN 1 dan seluruh madrasah di Lampung Barat menjadi pusat pembentukan karakter unggul,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Zulkarnain, S.Ag., M.Hum., menegaskan bahwa jabatan harus membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kita harus berjalan bersama untuk membangun Kementerian Agama Lampung,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa ASN Kemenag harus menjadi pelayan publik yang responsif dan berintegritas.

“Bukan saatnya pejabat duduk enak lalu masyarakat dicuekin. Pelayanan prima adalah wajah Kementerian Agama: cepat, sopan, ramah, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Zulkarnain juga menekankan pentingnya prinsip Asta Protas sebagai arah gerak Kemenag, yaitu responsif, kolaboratif, memperkuat layanan digital, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kerukunan masyarakat.

“Jika kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, senangkanlah beberapa orang. Jika tidak, jangan sakiti satu orang pun,” tukasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Kemenag Lampung Barat, Miftahus Surur, S.Ag., M.Si., memaparkan kondisi keagamaan serta capaian lembaga pendidikan di bawah Kemenag.

Lampung Barat, dengan jumlah penduduk 312.376 jiwa, memiliki keberagaman yang saling menguatkan: 99% Muslim, disusul Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Kerukunan antarumat beragama di daerah ini juga sangat baik, dengan indeks kerukunan 2024 mencapai 78, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional di angka 76,02.

Ia juga menyampaikan data kelembagaan keagamaan yang terdapat 5 madrasah negeri dan 105 madrasah swasta, seluruh madrasah negeri telah meraih predikat Adiwiyata tingkat nasional atau mandiri.

Selain itu, terdapat 43 pondok pesantren, 15 KUA kecamatan: terdiri dari 3 KUA SBSN, 4 KUA hibah Pemda, dan 1 KUA yang belum memiliki kantor.

Selanjutnya ada 405 ASN, terdiri dari PNS, CPNS, PPPK, dan P3K paruh waktu. 1.416 guru, termasuk guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam. 41 penyuluh agama dari berbagai agama, dan terdapat 1.020 rumah ibadah, mulai dari masjid, musala, gereja, pura, hingga vihara.

Miftahus Surur menekankan bahwa meskipun jumlah tokoh agama saat ini 226 orang, idealnya dibutuhkan lebih dari 4.000 tokoh untuk jumlah penduduk yang ada.

“Namun demikian, tingkat kerukunan kita sangat membanggakan. Ini menjadi modal sosial penting bagi pembangunan Lampung Barat ke depan,” pungkasnya.

Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Kemenag.

Baik Pemkab maupun Kemenag bertekad meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan madrasah, serta penguatan moderasi beragama demi mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang cerdas, rukun, dan berkarakter.